TEMPO.CO, Jakarta - Duta Besar Myanmar untuk PBB di New York berjanji untuk terus berjuang melawan kudeta militer setelah junta militer memecatnya karena mendesak negara-negara lain untuk menggunakan "segala cara yang diperlukan" untuk membalikkan kudeta 1 Februari yang menggulingkan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi.

"Saya memutuskan untuk melawan selama saya bisa," kata Kyaw Moe Tun pada Sabtu, dikutip dari Reuters, 28 Februari 2021.

Televisi pemerintah Myanmar mengumumkan pada Sabtu bahwa Kyaw Moe Tun telah dipecat karena mengkhianati negara.

Namun, Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak secara resmi mengakui junta militer sebagai pemerintah baru Myanmar karena belum menerima pemberitahuan resmi tentang perubahan apa pun, kata seorang pejabat PBB, yang berbicara tanpa menyebut nama, sehingga Kyaw Moe Tun tetap menjadi duta besar Myanmar untuk saat ini.

"Kami belum menerima komunikasi apapun mengenai perubahan representasi Myanmar di Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York," kata juru bicara PBB Stephane Dujarric.

Utusan khusus Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk Myanmar, Christine Schraner Burgener, memperingatkan 193 anggota Majelis Umum PBB pada hari Jumat bahwa tidak ada negara yang harus mengakui atau melegitimasi junta Myanmar.

Jika junta Myanmar, yang dipimpin oleh Jenderal Min Aung Hlaing, mencoba untuk mendapatkan pengakuan internasional dengan memasang utusan baru PBB, hal itu dapat memicu pertarungan di badan dunia yang dapat berujung dengan pemungutan suara di Majelis Umum.

PBB sebelumnya mengatakan akan menangani tiap klaim yang bersaing untuk perwakilan di badan dunia itu.

Pada September 2011, Majelis Umum menyetujui permintaan Libya untuk mengakreditasi utusan pemerintah sementara negara itu. Langkah itu dilakukan setelah Amerika Serikat, Rusia, Cina, dan negara-negara Eropa semuanya mengakui otoritas baru.

Baca juga: Satu Demonstran Dikabarkan Mati Dalam Unjuk Rasa Kudeta Myanmar Baru

Kyaw Moe Tun mengatakan kepada PBB pada hari Jumat bahwa dia berbicara untuk pemerintah Aung San Suu Kyi dan meminta bantuan untuk membatalkan "kudeta militer ilegal dan inkonstitusional."

Pidato seperti itu, yang muncul ketika ada pertentangan dengan mereka yang berkuasa di suatu negara, jarang terjadi.

Anggota parlemen terpilih yang digulingkan dalam kudeta telah membentuk komite dan Kyaw Moe Tun mengatakan itu adalah "pemerintah Myanmar yang sah dan dipilih dengan semestinya dan harus diakui oleh komunitas internasional seperti itu."

Guterres telah berjanji untuk memobilisasi tekanan internasional untuk memastikan kudeta Myanmar gagal. Dewan Keamanan PBB telah menyuarakan keprihatinan atas status darurat yang diputuskan junta militer, tetapi tidak mengutuk kudeta tersebut karena isi draf resolusi DK PBB yang mengutuk kudeta militer di Myanmar ditentang oleh Rusia dan Cina.

REUTERS