TEMPO.CO, Jakarta - Warga Hong Kong mulai berburu handphone murah untuk mengakali aplikasi pelacakan kontak dari pemerintah yang menimbulkan kekhawatiran masalah privasi.

Toko-toko elektronik di Hong Kong telah melihat peningkatan tajam dalam permintaan untuk ponsel murah karena pemerintah kota yang diperintah Cina itu meringankan pembatasan virus corona, tetapi mendorong penggunaan aplikasi pelacakan kontak yang telah meningkatkan masalah privasi.

Bekas koloni Inggris itu telah dilanda protes anti-pemerintah dan anti-Cina yang meletus pada 2019. Undang-undang keamanan nasional Hong Kong diberlakukan oleh Beijing pada tahun 2020 sebagai tanggapan atas aksi protes, bersamaan dengan penangkapan sebagian besar aktivis pro-demokrasi terkemuka.

Perubahan otoriter yang cepat dan mengancam kebebasan 7,5 juta penduduk wilayah administratif khusus itu, telah mengakibatkan ketidakpercayaan yang mendalam terhadap kebijakan publik, termasuk tindakan untuk mengekang virus corona.

Menteri Kesehatan Sophia Chan mengatakan aplikasi tersebut tidak menimbulkan risiko privasi karena hanya menyimpan data di ponsel pengguna dan tidak ada pihak ketiga yang mengumpulkannya. Aplikasi ini memberi tahu pengguna jika mereka pernah berada di tempat yang sama dengan orang yang dikonfirmasi dengan Covid-19.

"Saya membeli ponsel murah karena pemerintah jelas-jelas tidak mempercayai rakyat Hong Kong, jadi mengapa saya harus mempercayai mereka?" kata Vincent, 28 tahun, seorang akuntan yang hanya menyebut nama depannya saja, dikutip dari Reuters, 18 Februari 2021.

Aplikasi pelacakan kontak telah memicu masalah privasi dan kepercayaan yang serupa di seluruh dunia, mulai dari Singapura hingga Amerika Serikat.

Hong Kong pada hari Kamis menaikkan batasan kuota pada berapa banyak orang yang dapat duduk bersama di restoran dari dua menjadi empat, dan batas waktu untuk makan dari sebelumnya pukul 6 sore dilonggarkan menjadi 10 malam.

Restoran dan tempat lain yang baru saja dibuka kembali, seperti gym atau salon kecantikan, diwajibkan untuk menuliskan detail pelanggan atau meminta mereka untuk memindai kode QR dengan aplikasi LeaveHomeSafe, yang digunakan pihak berwenang untuk pelacakan kontak.

Pegawai negeri sipil telah diminta untuk memindai kode tersebut sebelum memasuki dan meninggalkan kantor pemerintah.

Baca juga: UU Keamanan Nasional Hong Kong Jadi Materi Propaganda di Sekolah

Di lingkungan kelas pekerja Sham Shui Po, kiblat untuk barang elektronik murah, lebih dari belasan vendor mengatakan mereka telah menerima lonjakan permintaan smartphone lama sejak pekan lalu, ketika pemerintah mengumumkan rencana untuk melonggarkan pembatasan.

"Orang-orang hanya mencari smartphone murah yang bisa menjalankan aplikasi LeaveHomeSafe," kata Wong, vendor di Phone House, yang mengatakan dia menjual 50 ponsel dalam seminggu terakhir, dibandingkan dengan biasanya 10 atau lebih per minggu sebelumnya.

Vendor lain melaporkan peningkatan tiga atau empat kali lipat dalam penjualan ponsel murah.

"Saya menemukan lebih banyak orang bertanya atau membeli ponsel lama selama Tahun Baru Imlek," kata Andy Kwok dari Ah Ling Telecommunications. "Saya harus memberi tahu mereka bahwa ponsel harus setidaknya menggunakan Android 8 (agar aplikasi) dapat berjalan."

Ponsel paling populer adalah Samsung Galaxy J5, yang dirilis pada 2015, sekarang dijual seharga HK$ 300 atau sekitar Rp 550 ribu.

Aplikasi pelacakan kontak telah diunduh 840.000 kali sejak diluncurkan November lalu, dengan lebih dari 70.000 tempat berpartisipasi dalam skema tersebut, kata pemerintah Hong Kong pekan ini.

REUTERS