TEMPO.CO, Jakarta - Menteri luar negeri Iran mendesak pemerintahan Joe Biden agar bertindak cepat untuk kembali ke perjanjian nuklir Iran 2015 menyusul legislasi parlemen Iran yang akan memperkuat program nuklir.

Menlu Iran Mohammad Javad Zarif mengatakan undang-undang yang disahkan oleh parlemen Iran memaksa pemerintah untuk memperkuat sikap nuklirnya jika sanksi AS tidak dikurangi pada 21 Februari.

Mohammad Javad Zarif juga merujuk pada pemilihan umum di Iran pada Juni, yang jika seorang presiden garis keras terpilih, maka bisa semakin membahayakan kesepakatan nuklir 2015.

"Waktu hampir habis untuk orang Amerika, baik karena RUU parlemen dan suasana pemilihan yang akan mengikuti Tahun Baru Iran," kata Zarif dalam wawancara dengan surat kabar Hamshahri yang diterbitkan pada Sabtu, dikutip dari Reuters, 6 Januari 2021.

Tahun baru Iran dimulai pada 21 Maret.

Baca juga: Menteri Energi Israel Klaim Iran Bisa Buat Satu Senjata Nuklir dalam 6 Bulan

Parlemen, yang didominasi oleh kelompok garis keras, mengesahkan undang-undang itu pada bulan Desember yang menetapkan batas waktu dua bulan untuk pelonggaran sanksi.

Pemerintahan Presiden Joe Biden sedang menjajaki cara untuk memulihkan perjanjian nuklir Iran 2015, yang ditandatangani Iran dengan negara-negara besar dunia tetapi ditinggalkan mantan Presiden Donald Trump pada 2018. Trump kemudian menetapkan kembali sanksi AS terhadap Iran.

Iran membalas dengan melanggar ketentuan perjanjian dalam tanggapan langkah demi langkah. Bulan lalu, mereka melanjutkan pengayaan uranium hingga 20% di pabrik nuklir bawah tanah Fordow, tingkat pengayaan yang dicapai sebelum kesepakatan nuklir.

Silinder berisi uranium di fasilitas nuklir Fordow, Iran.[IRNA]

Biden mengatakan bahwa jika Iran kembali ke kepatuhan ketat pada pakta tersebut, Amerika Serikat akan mengikuti dan menggunakannya sebagai batu loncatan untuk perjanjian yang lebih luas yang mungkin membatasi pengembangan rudal Iran dan kegiatan regional.

Iran bersikeras bahwa AS harus meringankan sanksi sebelum melanjutkan kepatuhan, dan mengesampingkan negosiasi tentang masalah keamanan yang lebih luas.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken membahas Iran pada hari Jumat dalam pertemuan virtual dengan mitranya dari Inggris, Prancis, dan Jerman ketika kelompok NATO itu mempertimbangkan bagaimana menghidupkan kembali kesepakatan itu.

"Semakin banyak Amerika menunda-nunda, semakin banyak kerugiannya....tampaknya pemerintahan Tuan Biden tidak ingin melepaskan diri dari warisan Trump yang gagal," kata Zarif dalam wawancara.

"Kami tidak perlu kembali ke meja perundingan. Amerika-lah yang harus menemukan tiket untuk datang ke meja perundingan," katanya.

Pada Senin, Zarif mengisyaratkan cara untuk menyelesaikan kebuntuan mengenai pihak mana yang bergerak lebih dulu untuk menyelamatkan perjanjian nuklir Iran, dengan mengatakan bahwa langkah-langkah tersebut dapat disinkronkan.

REUTERS

Sumber:

https://www.reuters.com/article/us-iran-usa-nuclear/iran-top-diplomat-urges-biden-to-return-to-nuclear-deal-idUSKBN2A60GJ?il=0