Pemerintahan Joe Biden Bakal Cabut Pelabelan Teroris Kelompok Houthi Yaman

Sabtu, 6 Februari 2021 15:00 WIB

Presiden AS Joe Biden berbicara tentang rencana pemerintahannya untuk memperkuat manufaktur Amerika selama penampilan singkat di South Court Auditorium di Gedung Putih di Washington, AS, 25 Januari 2021. [REUTERS / Kevin Lamarque]

TEMPO.CO, Jakarta - Amerika Serikat pada Jumat mengatakan akan mencabut pelabelan kelompok teroris untuk gerakan Houthi sebagai tanggapan atas krisis kemanusiaan di Yaman, membalikkan salah satu keputusan menit terakhir yang paling dikritik dari pemerintahan Donald Trump.

Pembalikan itu, dikonfirmasi oleh seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS, terjadi sehari setelah Presiden Joe Biden mengumumkan penghentian dukungan AS untuk kampanye koalisi militer Arab yang dipimpin Arab Saudi di Yaman, yang secara luas dipandang sebagai konflik proksi antara Arab Saudi dan Iran.

"Tindakan kami sepenuhnya karena konsekuensi kemanusiaan dari penunjukan menit-menit terakhir ini dari pemerintahan sebelumnya, yang oleh PBB dan organisasi kemanusiaan sejak itu jelaskan akan mempercepat krisis kemanusiaan terburuk di dunia," kata pejabat itu, dilaporkan Reuters, 6 Februari 2021.

Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebut Yaman sebagai krisis kemanusiaan terbesar di dunia, dengan 80% rakyatnya dalam kondisi membutuhkan bantuan.

"Kami menyambut niat pemerintah AS untuk mencabut penunjukan cap teroris itu karena pencabutan akan memberikan bantuan besar kepada jutaan warga Yaman yang mengandalkan bantuan kemanusiaan dan impor komersial untuk memenuhi kebutuhan dasar kelangsungan hidup mereka," kata juru bicara PBB Stephane Dujarric.

Advertising
Advertising

Kelompok pemberontak Houthi melihat tumpukan uang kertas di Sanaa, Yaman, 24 September 2020. Houthi memamerkan setumpuk uang kertas dalam peringatan 2.000 hari perlawanan mereka terhadap koalisi pimpinan Arab Saudi. [REUTERS/Khaled Abdullah]

Mantan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo memasukkan Houthi ke daftar hitam kelompok teroris pada 19 Januari, sehari sebelum Joe Biden dilantik.

Pemerintahan Donald Trump mengecualikan kelompok bantuan, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Palang Merah, dan ekspor komoditas pertanian, obat-obatan, dan perangkat medis dari penunjukannya. Tetapi pejabat PBB dan kelompok bantuan mengatakan pengecualian itu tidak cukup dan menyerukan agar pelabelan dicabut.

Baca juga: PBB Ingatkan Yaman Terancam Alami Kelaparan Terburuk

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan kepada wartawan pekan lalu bahwa dia sedang meninjau pelabelan teroris terhadap kelompok Houthi.

"Sangat penting, bahkan di tengah krisis ini, bahwa kami melakukan segala yang kami bisa untuk mendapatkan bantuan kemanusiaan kepada orang-orang Yaman yang sangat membutuhkan. Dan apa yang kami ingin pastikan adalah bahwa setiap langkah yang kami ambil tidak menghalangi pemberian bantuan itu," kata Blinken, dikutip dari CNN.

Pejabat Departemen Luar Negeri AS menekankan bahwa tindakan tersebut tidak mencerminkan pandangan AS tentang Houthi dan "tindakan buruk" mereka.

Koalisi Arab yang dipimpin Arab Saudi melakukan intervensi di Yaman pada 2015, mendukung pasukan pemerintah yang memerangi Houthi yang bersekutu dengan Iran. Pejabat PBB berusaha menghidupkan kembali pembicaraan damai dengan Houthi dan pihak yang berseteru karena Yaman juga tengah menghadapi krisis ekonomi dan pandemi Covid-19.

REUTERS | CNN


Sumber:

https://www.reuters.com/article/us-yemen-security-usa/u-s-to-revoke-terrorist-designation-of-yemens-houthis-due-to-famine-idUSKBN2A600Z

https://edition.cnn.com/2021/02/05/politics/us-houthis-terrorist-list/index.html

Berita terkait

Polisi AS Lakukan Tindakan Represif Terhadap Demonstran Pro-Palestina, Mahasiswa Tak Cuma Ditangkap

22 jam lalu

Polisi AS Lakukan Tindakan Represif Terhadap Demonstran Pro-Palestina, Mahasiswa Tak Cuma Ditangkap

Puluhan kampus di Amerika Serikat gelar aksi pro-Palestina. Apa saja tindakan represif aparat terhadap demonstran?

Baca Selengkapnya

3 Polemik TikTok di Amerika Serikat

1 hari lalu

3 Polemik TikTok di Amerika Serikat

DPR Amerika Serikat mengesahkan rancangan undang-undang yang akan melarang penggunaan TikTok

Baca Selengkapnya

Makin Meluas Kampus di Amerika Serikat Dukung Palestina, Ini Alasannya

2 hari lalu

Makin Meluas Kampus di Amerika Serikat Dukung Palestina, Ini Alasannya

Berbagi kampus di Amerika Serikat unjuk rasa mendukung Palestina dengan tuntutan yang seragam soal protes genosida di Gaza.

Baca Selengkapnya

AS Larang TikTok: Perlawanan ByteDance sampai Daftar Negara yang Mencoret Aplikasi Top Itu

3 hari lalu

AS Larang TikTok: Perlawanan ByteDance sampai Daftar Negara yang Mencoret Aplikasi Top Itu

Amerika Serikat resmi melarang TikTok karena alasan keamanan jika ByteDance tidak melakukan divestasi sahamnya. Perusahaan Cina itu melawan.

Baca Selengkapnya

Tim Joe Biden akan Terus Gunakan TikTok untuk Kampanye Walau Dilarang DPR

3 hari lalu

Tim Joe Biden akan Terus Gunakan TikTok untuk Kampanye Walau Dilarang DPR

Tim kampanye Joe Biden berkata mereka tidak akan berhenti menggunakan TikTok, meski DPR AS baru mengesahkan RUU yang mungkin melarang penggunaan media sosial itu.

Baca Selengkapnya

Menhan AS Sampaikan Ucapan Selamat dari Joe Biden ke Prabowo

3 hari lalu

Menhan AS Sampaikan Ucapan Selamat dari Joe Biden ke Prabowo

Presiden terpilih Prabowo menegaskan kembali komitmen Indonesia dalam membina kemitraan yang erat dengan AS.

Baca Selengkapnya

10 Negara Paling Tidak Aman di Dunia, Indonesia Termasuk?

5 hari lalu

10 Negara Paling Tidak Aman di Dunia, Indonesia Termasuk?

Ada 10 negara yang paling tidak aman di dunia dan tidak disarankan untuk berkunjung ke sana. Siapa saja?

Baca Selengkapnya

Tuduhan Israel terhadap UNRWA Tidak Terbukti

6 hari lalu

Tuduhan Israel terhadap UNRWA Tidak Terbukti

Israel meningkatkan tuduhannya pada Maret, dengan mengatakan lebih dari 450 staf UNRWA adalah anggota militer dalam kelompok teroris Gaza.

Baca Selengkapnya

Joe Biden Klaim Pamannya Dimakan Kanibal di Papua Nugini, Begini Kata PM Marape

6 hari lalu

Joe Biden Klaim Pamannya Dimakan Kanibal di Papua Nugini, Begini Kata PM Marape

Perdana Menteri Papua Nugini James Marape mengatakan negaranya tidak pantas dicap kanibal setelah Presiden AS Joe Biden bercerita tentang pamannya yang tewas di sana pada Mei 1944.

Baca Selengkapnya

DPR Amerika Serikat Loloskan Paket Bantuan Keamanan Rp1.540 Triliun untuk Ukraina, Israel dan Taiwan

7 hari lalu

DPR Amerika Serikat Loloskan Paket Bantuan Keamanan Rp1.540 Triliun untuk Ukraina, Israel dan Taiwan

DPR Amerika Serikat pada Sabtu, 20 April 2024, mendukung lolosnya paket bantuan keamanan untuk Ukraina, Israel dan Taiwan total senilai USD95 miliar

Baca Selengkapnya