TEMPO.CO, Jakarta - Kondisi politik di Myanmar memanas setelah pihak militer merebut kekuasaan. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah mengatakan belum ada keputusan apakah pemerintah akan memulangkan para WNI yang ada di Myanmar.

"Belum ada (rencana memulangkan WNI)," katanya saat dihubungi Tempo, Senin, 1 Februari 2021.

Menurut Faizasyah, pemerintah Indonesia memantau terus perihal perkembangan kondisi di Myanmar. "Sedang dipastikan oleh pejabat terkait," tuturnya.

Situasi politik di Myanmar kembali memanas setelah militer mengambil alih pemerintahan. Mereka terlebih dahulu menangkap Pemimpin Tertinggi Myanmar Aung San Suu Kyi dan sejumlah pejabat lain.

Pihak militer menyerahkan kekuasaan kepada panglima militer Min Aung Hlaing serta memberlakukan keadaan darurat selama satu tahun.

Menurut Myawaddy TV, militer mengambil alih kekuasaan dengan alasan pemerintah sipil gagal menindaklanjuti klaim kecurangan pemilihan umum serta tidak menunda pemilu Myanmar meski ada pandemi virus corona.

Saluran telepon ke ibu kota Naypyitaw tidak dapat dihubungi dan TV pemerintah mati beberapa jam sebelum parlemen seharusnya rapat pertama kalinya sejak Liga Demokrasi Nasional (NLD) berhasil memenangkan pemilu Myanmar pada November kemarin.

Baca juga: Aung San Suu Kyi Ditangkap, Militer Myanmar Dilaporkan Kuasai Ibu Kota

Ketegangan antara militer dan pemerintah sejatinya sudah dimulai menjelang pemilu. Saat itu militer mengeluh tentang Komisi Pemilihan Umum (UEC) yang dianggap memiliki manajemen buruk dalam persiapan pemungutan suara dan meragukan apakah pemilu akan berjalan bebas dan adil.

Setelah NLD, partai Aung San Suu Kyi, menang telak dalam pemilihan umum, militer menyerukan penyelidikan terhadap proses pemungutan suara karena partai oposisi, USDP, menuding ada kecurangan. Namun militer dan USDP mengeluh bahwa seruan mereka itu tidak didengarkan.

Ketegangan kian meningkat setelah juru bicara angkatan bersenjata Myanmar, Mayor Jenderal Zaw Min Tun, menolak untuk mengesampingkan kemungkinan kudeta militer jika permintaan penyelidikan atas dugaan kecurangan pemilu tidak dipenuhi.