TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif menanggapi pernyataan pemerintahan Presiden Amerika Joe Biden yang meminta Iran lebih dulu masuk ke kesepakatan nuklir 2015, baru kemudian Amerika. Zarif menolak permintaan tersebut dan menegaskan bahwa program nuklir akan terus berjalan.

"Permintaan (Amerika) tidak praktis dan tidak akan terjadi," kata Zarif seperti dikutip Reuters, Jumat, 29 Januari 2021.

Menurut Zarif, pengembangan program nuklir Iran tidak akan dihentikan selama Amerika belum mencabut sanksinya. Apalagi, parlemen Iran, yang didominasi kelompok garis keras, baru melahirkan undang-undang yang memaksa pemerintah memperkuat sikap nuklirnya jika sanksi Amerika tidak dikurangi dalam waktu dua bulan.

"Jika Amerika Serikat memenuhi kewajibannya, kami akan memenuhi kewajiban kami secara penuh," katanya.

Amerika mengaktifkan kembali sanksi kepada Iran pada 2018 lalu. Salah satunya adalah sanksi ekonomi. Sanksi tersebut ditetapkan oleh mantan Presiden Donald Trump usai menarik Amerika keluar dari perjanjian nuklir Iran (JCPOA).

Kesepakatan nuklir Iran, yang secara resmi disebut Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), ditanda-tangani oleh Iran dan enam negara kekuatan dunia lainnya pada 2015. Kesepakatan itu melarang Iran menjalankan program nuklirnya dan sebagai imbalannya, Amerika Serikat serta negara lainnya akan melonggarkan sanksi.

Di era Presiden Joe Biden sekarang, Amerika akan dibawa kembali ke perjanjian tersebut. Syaratnya, Iran terlebih dulu tunduk pada kewajiban-kewajibannya yang tertuang dalam JCPOA.

Baca juga: Jenderal Israel Minta Joe Biden Tidak Bawa Amerika Kembali Ke Perjanjian Nuklir Iran

FRISKI RIANA | REUTERS

https://www.reuters.com/article/us-iran-usa/iran-says-it-will-not-reverse-nuclear-steps-before-u-s-sanctions-are-lifted-idUSKBN29Y0Z4?il=0