Partai Republik Terpecah Selepas Kepergian Donald Trump
Reporter
Non Koresponden
Editor
Eka Yudha Saputra
Rabu, 27 Januari 2021 13:00 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Sesama anggota Partai Republik berselisih untuk menentukan nasib politik Donald Trump karena hasil sidang pemakzulan akan menentukan masa depan partai.
Beberapa pemimpin kongres telah mengisyaratkan keinginan mereka untuk menjauhi GOP (Grand Old Party) dari pengaruh Trump dengan memakzulkan dan menghukumnya. Di sisi lain, sekutu mantan Presiden Trump menyatakan kesetiaan mereka kepadanya di media konservatif dan di organisasi partai lokal dan negara bagian.
Partai Republik lainnya masih takut akan kekuatan yang mungkin dimiliki Trump dalam pemilihan pendahuluan GOP atau melihat kemungkinan pemilihan dalam merangkul versi pendekatan populis-konservatifnya.
Alhasil, sesama Partai Republik berseteru tentang siapa yang akan menentukan jalan partai ke depannya dan siapa yang harus dijauhkan dari tuas kekuasaan di GOP.
Perselisihan lama antara akar rumput partai dan kelas kepemimpinannya yang sebagian besar tertahan selama kepresidenan Trump muncul kembali.
"Partai Republik memasuki hutan belantara dan berusaha mati-matian untuk saling menyalahkan," kata Erick Erickson, komentator konservatif dan pembawa acara radio, dikutip dari CNN, 27 Januari 2021.
"Mereka harus memberi ruang untuk satu sama lain atau membiarkan Demokrat mengalahkan mereka di pemilihan tengah semester."
Perpecahan bisa menghadirkan ancaman yang lebih eksistensial bagi Partai Republik. Di hari-hari terakhirnya di Gedung Putih, Trump mengemukakan gagasan untuk memulai partai politik baru, kata seorang penasihat senior Trump, CNN melaporkan.
Sementara orang lain di lingkaran Trump menyebut niat Trump meluncurkan "partai patriot" sebagai sesuatu yang tidak serius. Potensi perpecahan di antara pemilih kanan-tengah membayang untuk Partai Republik.
Erickson mengatakan perpecahan dalam partai tidak hanya filosofis tetapi juga literal, dengan kedua belah pihak memiliki keraguan mereka sendiri dalam infrastruktur GOP.
"Kubu pra-Trump sekarang sebagian besar menjalankan lengan pembuat kebijakan partai, dan sayap pro Trump mengontrol senjata partai negara," katanya.
Adam Kinzinger, seorang anggota kongres Illinois enam masa dan salah satu dari hanya 10 Republikan di DPR yang mendukung pemakzulan, mengatakan partai ini berada di tengah-tengah pertarungan yang sulit tentang identitasnya sendiri.
"Saya pikir kami sedang dalam pertempuran," kata Kinzinger kepada CNN pada Senin. "Dan itu mungkin merupakan pertempuran yang benar-benar perlu terjadi agar partai kita mengatakan, apa yang kita perjuangkan? Bukan dalam hal kebijakan, tapi sebanyak apapun, apakah kita aspiratif atau apakah kita partai yang dipenuhi ketakutan dan perpecahan?"
45 Senat Partai Republik mendukung upaya yang gagal pada Selasa untuk menghentikan persidangan pemakzulan mantan Presiden Donald Trump yang dituduh menghasut pemberontakan di Capitol AS.
Senator Republik Rand Paul membuat mosi di lantai Senat yang akan meminta majelis untuk memberikan suara apakah persidangan pemakzulan Trump pada Februari melanggar Konstitusi AS, Reuters melaporkan.
Senat yang dipimpin Demokrat memblokir mosi dalam pemungutan suara 55 banding 45. Tetapi hanya lima anggota parlemen dari Partai Republik yang bergabung dengan Partai Demokrat untuk menolak langkah tersebut, jauh dari 17 suara anggota Partai Republik yang diperlukan untuk menghukum Trump atas tuduhan pemakzulan bahwa ia menghasut serangan Capitol AS 6 Januari yang menewaskan lima orang.
"Empat puluh lima suara berarti sidang pemakzulan sudah mati pada saat kemunculannya," kata Senator Paul.
Paul dan anggota Partai Republik lainnya berpendapat bahwa proses tersebut tidak konstitusional karena Trump meninggalkan jabatannya pada Rabu lalu, dan persidangan akan diawasi oleh Senator Demokrat Patrick Leahy alih-alih oleh Ketua Mahkamah Agung AS John Roberts.
Beberapa senator Partai Republik yang mendukung mosi Paul mengatakan pemungutan suara mereka pada hari Selasa tidak menunjukkan bagaimana mereka akan menilai bersalah atau tidak bersalah Donald Trump setelah persidangan.
Baca juga: Joe Biden: Sidang Pemakzulan Trump Harus Dilakukan
Pemimpin Mayoritas Senat Demokrat Chuck Schumer, yang bergerak untuk menggagalkan mosi Paul, menolak klaim konstitusional Partai Republik dan mengatakan itu akan memberikan kartu bebas keluar dari penjara konstitusional untuk presiden yang bersalah melakukan pelanggaran.
Ada perdebatan di antara para ahli hukum konstitusi AS tentang apakah Senat dapat mengadakan persidangan untuk Trump sekarang setelah dia meninggalkan jabatannya.
Banyak ahli mengatakan "pemakzulan yang terlambat" adalah konstitusional, dengan alasan bahwa presiden yang terlibat dalam pelanggaran dalam masa jabatan mereka seharusnya tidak kebal dari proses yang ditetapkan dalam Konstitusi untuk meminta pertanggungjawaban mereka.
Konstitusi menjelaskan bahwa proses pemakzulan dapat mengakibatkan diskualifikasi dari jabatannya di masa depan, jadi masih ada masalah aktif yang harus diselesaikan Senat, kata para ahli.
Rekan Senator Republik Lisa Murkowski, yang mengkritik Trump, menolak langkah Paul. Dia bergabung dengan sesama Republikan Mitt Romney, Susan Collins, Ben Sasse dan Patrick Toomey dalam menentang Paul.
Donald Trump adalah satu-satunya presiden yang telah dimakzulkan oleh DPR dua kali dan yang pertama menghadapi persidangan setelah meninggalkan kekuasaan, dengan kemungkinan didiskualifikasi dari jabatan publik di masa depan jika terbukti bersalah oleh dua pertiga Senat.
CNN | REUTERS
Sumber:
https://edition.cnn.com/2021/01/26/politics/republican-party-future/index.html
https://www.reuters.com/article/us-usa-trump-impeachment/trump-impeachment-trial-faces-constitutional-challenge-from-republican-senator-idUSKBN29V1UK
