Jadi Warga Sipil, Donald Trump Terancam Digugat Perdata dan Pidana

Jumat, 22 Januari 2021 06:00 WIB

Gestur Donald Trump dan ibu negara Melania Trump saat meninggalkan Gedung Putih, menjelang pelantikan presiden terpilih Joe Biden, di Washington, AS, 20 Januari 2021. Trump memutuskan tidak hadir dalam pelantikan Joe Biden. REUTERS/Leah Millis

TEMPO.CO, Jakarta - Donald Trump mengeluarkan daftar pengampunan selama jam-jam terakhirnya sebagai presiden AS tetapi tidak memasukkan dirinya, anak-anaknya, atau pengacara pribadinya Rudy Giuliani, meskipun para penasihat mengatakan dia secara pribadi mempertimbangkan memberi pengampunan untuk dirinya sendiri.

Berikut adalah bagaimana keputusan tersebut dapat mempengaruhi potensi tanggung jawab perdata dan pidana sebagai warga sipil setelah selesai menjabat presiden, dikutip dari Reuters, 21 Januari 2021.

Apa yang mendorong Trump untuk tidak mengampuni dirinya sendiri dan orang dekatnya?

Pengampunan presiden AS hanya bisa mencapai sejumlah hal. Pengampunan dapat menghentikan penuntutan oleh Departemen Kehakiman AS, sebuah badan federal. Namun penyelidikan yang dibawa oleh jaksa penuntut tingkat negara bagian, seperti penyelidikan kriminal Jaksa Wilayah Manhattan, Cyrus Vance, mengarah pada apakah bisnis Trump yang terlibat dalam penipuan, masih akan aktif.

Vance belum menuduh siapapun melakukan kesalahan kriminal dan Trump mengatakan penyelidikan itu bermotif politik.

Pengampunan diri hanya akan meningkatkan seruan untuk menuntut Trump di tingkat negara bagian, kata Daniel R. Alonso, seorang pengacara di firma Buckley dan mantan wakil Vance di Kantor Kejaksaan Distrik Manhattan.

Advertising
Advertising

Itu juga bisa memicu upaya untuk meminta pertanggungjawaban Trump melalui tuntutan hukum perdata yang diajukan oleh penggugat swasta, seperti anggota keluarga dari orang-orang yang meninggal selama penyerbuan Capitol 6 Januari oleh pengikut Trump, kata Jessica Levinson, seorang profesor di Loyola Law School di Los Angeles.

Pendukung Presiden Trump bereaksi terhadap gas air mata di depan Gedung US Capitol, 6 Januari 2021. [REUTERS / Leah Millis]

Sebelum serangan Capitol AS, ketika anggota parlemen mensertifikasi kemenangan Joe Biden, Trump dari Partai Republik naik ke panggung di dekat Gedung Putih dan mendesak kerumunan pendukung berulang kali untuk "melawan", menggunakan kata tersebut lebih dari 20 kali. Dia juga meminta para pengikutnya untuk bergerak ke Capitol AS, pusat pemerintahan.

"Dengan pengampunan, setidaknya muncul lapisan pengakuan bersalah," kata Levinson. "Di satu sisi, saya pikir memaafkan dirinya sendiri dan keluarganya hampir seperti ejekan. Itu akan mengatakan 'coba datang dan tangkap saya,' dan itu akan mempercepat litigasi dan penyelidikan."

Baca juga: Pakai Jaket Parka Saat Pelantikan Joe Biden, Bernie Sanders Viral dan Jadi Meme

Ada juga keraguan yang cukup besar di antara para ahli tentang apakah pengampunan diri akan bertahan di pengadilan. Banyak ahli mengatakan itu melanggar prinsip dasar bahwa tidak ada orang yang boleh menjadi hakim dalam kasusnya sendiri.

Pengampunan untuk kepentingan diri sendiri mungkin juga telah menarik kemarahan Partai Republik di Senat AS, yang akan segera menjalani persidangan untuk menentukan apakah pidato Trump pada 6 Januari adalah penghasutan, tuduhan dalam pemakzulannya oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Sidang pemakzulan dapat mengakibatkan Trump didiskualifikasi dari jabatannya di masa depan.

Akankah pengampunan Giuliani membantu Trump?

Jawabannya mungkin ya, meski sulit untuk berspekulasi, kata para ahli hukum.

Giuliani berurusan dengan orang Ukraina atas nama Trump ketika dia mencoba menggali kasus yang memberatkan Joe Biden dan putranya Hunter Biden. Upaya Trump itu menyebabkan pemakzulan pertamanya oleh DPR pada Desember 2019 dan Senat mayoritas Republik membebaskannya pada Februari 2020.

Pada November 2019, jaksa federal di New York meminta catatan pembayaran kepada Giuliani sebagai bagian dari penyelidikan kriminal aktif, menurut panggilan pengadilan juri agung yang dilihat oleh Reuters.

Jaksa sedang menyelidiki pencucian uang, penipuan online, pelanggaran keuangan kampanye, membuat pernyataan palsu, menghalangi proses keadilan, dan pelanggaran Undang-Undang Pendaftaran Agen Asing, menurut panggilan pengadilan.

Giuliani membantah melakukan kesalahan.

Ruang lingkup dan status penyelidikan tidak jelas, dan Giuliani tidak didakwa melakukan kesalahan. Juga tidak jelas apakah dia tahu sesuatu tentang Trump yang akan berharga bagi jaksa penuntut.

Tetapi tidak menerima pengampunan membuatnya lebih mungkin bahwa Giuliani akan bekerja sama dengan jaksa dan melibatkan Trump jika dituntut, kata Jessica Roth, seorang profesor di Sekolah Hukum Benjamin N. Cardozo dan mantan jaksa federal.

"Tanpa kemungkinan pengampunan, prospek hukuman dan potensi hukuman penjara menjadi lebih nyata, memberikan insentif untuk bekerja sama untuk menerima perlakuan yang lebih disukai," kata Roth.

Trump mungkin telah memutuskan untuk tidak mengampuni Giuliani karena dia kalah dalam serangkaian tuntutan hukum yang diajukan atas nama Trump, yang berusaha untuk membatalkan Biden sebagai pemenang pemilu, kata Levinson.

Sejumlah anggota keluarga Presiden AS di antaranya, Donald Trump Jr, Ivanka Trump, dan suaminya Jared Kushner menghadiri upacara keberangkatan Presiden AS Donald Trump di Pangkalan Bersama Andrews, Maryland, AS, 20 Januari 2021. REUTERS/Carlos Barria

Mungkinkah Trump secara diam-diam mengampuni dirinya sendiri dan orang lain?

Itu mungkin saja, kata mantan jaksa Alonso.

Pengampunan biasanya dipublikasikan. Tetapi Konstitusi tidak mewajibkan ini, dan Trump dapat secara diam-diam mengeluarkan pengampunan dini kepada anggota keluarga dan rekan, atau bahkan dirinya sendiri, kata Alonso.

Undang-undang Pencatatan Presiden membutuhkan dokumentasi keputusan presiden tetapi undang-undang tidak memiliki mekanisme untuk menegakkannya, kata Alonso. Pengampunan rahasia mungkin hanya diketahui publik jika penerima akhirnya dituduh melakukan kejahatan federal dan meminta pengampunan tersebut sebagai pembelaan.

Presiden Donald Trump diketahui telah memberi pengampunan kepada mantan ajudannya, Steve Bannon, dan puluhan orang lainnya pada jam-jam terakhir masa kepresidenannya.

Presiden Donald Trump mengeluarkan gelombang pengampunan pada Selasa malam, menggunakan jam-jam terakhir kepresidenannya untuk memberikan pengampunan dan keringanan hukuman kepada 143 orang, menurut daftar yang dipublikasikan oleh Gedung Putih pada Rabu pagi, NBC News melaporkan.

Sementara Donald Trump pernah membahas kemungkinan pengampunan dirinya sendiri ketika dia terancam menghadapi gugatan hukum setelah meninggalkan Gedung Putih, menurut sumber yang mengetahui masalah tersebut.

Departemen Kehakiman AS sebelumnya mengatakan bahwa Konstitusi AS tidak mengizinkan seorang presiden yang sedang menjabat untuk didakwa, tetapi mantan presiden tidak menikmati perlindungan semacam itu.

Tidak ada jawaban pasti apakah pengampunan diri konstitusional dan Konstitusi tidak secara eksplisit membahas kemungkinan ini. Selain itu, belum ada presiden yang mencobanya sebelumnya, jadi pengadilan belum mempertimbangkannya.

Banyak pakar konstitusi AS mengatakan bahwa pengampunan diri tidak sesuai dengan konstitusi karena melanggar prinsip dasar bahwa tidak ada seorang pun yang boleh menjadi hakim dalam kasusnya sendiri.

Yang lain berpendapat bahwa pengampunan diri adalah konstitusional karena kuasa pengampunan diatur secara luas di dalam Konstitusi AS. Teks sejarah memperjelas bahwa pendiri negara abad ke-18 membahas pengampunan diri sendiri, tetapi memilih untuk tidak memasukkan batasan eksplisit pada wewenang itu.

Konstitusi menyatakan bahwa presiden "akan memiliki kekuasaan untuk menghibahkan penangguhan hukuman dan pengampunan atas pelanggaran terhadap Amerika Serikat, kecuali dalam kasus pemakzulan".

Penggunaan umum dan sejarah kata "hibah" dan "pengampunan" menyiratkan bahwa kekuasaan presiden berdasarkan klausul terbatas pada pemberian pengampunan kepada orang lain, menurut profesor hukum Universitas Missouri, Frank Bowman.

Apakah Presiden Joe Biden akan mengampuni Donald Trump?

Ada perdebatan tentang apakah Joe Biden mesti mengampuni Donald Trump atau tidak ketika dia menjabat.

Dikutip dari The Daily Beast, Joe Biden pernah mengatakan pada Oktober 2019 bahwa dia tidak akan mengampuni Donald Trump selama wawancara dengan Radio Iowa.

Pada Mei 2020, Politico melaporkan Joe Biden bersumpah tidak akan menggunakan wewenang eksekutifnya untuk mengampuni Donald Trump jika terpilih sebagai presiden.

Pada 14 Januari 2021, mantan direktur FBI, James Comey, menyarankan agar Joe Biden mengampuni Donald Trump setelah dia meninggalkan Gedung Putih

"Saya tidak tahu, dia setidaknya harus mempertimbangkannya. Donald Trump, dia bukan seorang jenius, tapi dia mungkin akan tahu bahwa jika dia menerima pengampunan, itu adalah pengakuan bersalah, kata Mahkamah Agung Amerika Serikat, jadi saya tidak tahu apakah dia akan menerima pengampunan," kata Comey dalam wawancara dengan BBC Newsnight, dikutip dari The Hill.

Comey mengatakan bahwa pengampunan potensial dari Joe Biden akan membantu menyembuhkan Amerika dan Biden dapat fokus pada hal-hal yang akan menjadi masalah selama empat tahun ke depan.

Hingga kini belum ada pernyataan dari Joe Biden apakah akan mempertimbangkan untuk memberikan pengampunan kepada Donald Trump.

REUTERS | POLITICO | THE HILL | DAILY BEAST

Sumber:

https://www.reuters.com/article/us-usa-trump-pardons-legal-explainer/explainer-with-no-self-pardon-in-hand-private-citizen-trump-faces-uncertain-legal-future-idUSKBN29Q1BP?il=0

https://www.reuters.com/article/us-usa-trump-pardon-explainer/explainer-can-trump-pardon-himself-would-the-courts-reject-the-move-idUSKBN29L0D8

https://www.thedailybeast.com/joe-biden-says-he-wont-pardon-trump-if-elected

https://www.politico.com/news/2020/05/15/joe-biden-pledges-not-to-pardon-trump-260147

https://thehill.com/homenews/administration/534195-comey-biden-should-consider-pardoning-trump

Berita terkait

Sekelompok Hakim AS Konservatif Tolak Pekerjakan Lulusan Universitas Columbia Pro-Palestina

28 menit lalu

Sekelompok Hakim AS Konservatif Tolak Pekerjakan Lulusan Universitas Columbia Pro-Palestina

Tiga belas orang hakim federal konservatif di AS memboikot lulusan Universitas Columbia karena protes pro-Palestina.

Baca Selengkapnya

4 Heboh Pernyataan Xenophobia Joe Biden ke Cina, Jepang, dan India

11 jam lalu

4 Heboh Pernyataan Xenophobia Joe Biden ke Cina, Jepang, dan India

Joe Biden menyebut xenophobia menjadi faktor penghambat pertumbuhan ekonomi di tiga negara ekonomi terbesar di Asia tersebut.

Baca Selengkapnya

India Sangkal Pernyataan Xenophobia Joe Biden, Ini Sebabnya

20 jam lalu

India Sangkal Pernyataan Xenophobia Joe Biden, Ini Sebabnya

Joe Biden mengatakan xenophobia di Cina, Jepang dan India menghambat pertumbuhan di masing-masing negara, sementara migrasi berefek baik bagi ekonomi.

Baca Selengkapnya

Ini Agenda Masa Jabatan Kedua Trump, termasuk Deportasi Massal

3 hari lalu

Ini Agenda Masa Jabatan Kedua Trump, termasuk Deportasi Massal

Donald Trump meluncurkan agenda untuk masa jabatan keduanya jika terpilih, di antaranya mendeportasi jutaan migran dan perang dagang dengan Cina.

Baca Selengkapnya

Biden Soal Bentrok Mahasiswa Pro-Palestina: Boleh Protes, Asal Jangan Bikin Kekacauan

4 hari lalu

Biden Soal Bentrok Mahasiswa Pro-Palestina: Boleh Protes, Asal Jangan Bikin Kekacauan

Presiden AS Joe Biden mengkritik gelombang unjuk rasa pro-Palestina yang berlangsung di berbagai kampus di seluruh negeri.

Baca Selengkapnya

Donald Trump Memuji Penggerebekan Unjuk Rasa Pro-Palestina oleh Polisi New York

5 hari lalu

Donald Trump Memuji Penggerebekan Unjuk Rasa Pro-Palestina oleh Polisi New York

Donald Trump memuji polisi New York yang menggerebek unjuk rasa pro-Palestina di Universitas Columbia.

Baca Selengkapnya

Partai Demokrat AS Kirim Surat ke Joe Biden, Minta Cegah Serangan Israel di Rafah

5 hari lalu

Partai Demokrat AS Kirim Surat ke Joe Biden, Minta Cegah Serangan Israel di Rafah

Puluhan anggota Partai Demokrat AS menyurati pemerintahan Presiden Joe Biden untuk mendesak mereka mencegah rencana serangan Israel di Rafah.

Baca Selengkapnya

Terancam Dipenjara, Trump Dijatuhi Denda Rp146 Juta karena Langgar Perintah Pembungkaman

6 hari lalu

Terancam Dipenjara, Trump Dijatuhi Denda Rp146 Juta karena Langgar Perintah Pembungkaman

Hakim yang mengawasi persidangan pidana uang tutup mulut Donald Trump mendenda mantan presiden Amerika Serikat itu sebesar US$9.000 atau karena Rp146

Baca Selengkapnya

Polisi AS Lakukan Tindakan Represif Terhadap Demonstran Pro-Palestina, Mahasiswa Tak Cuma Ditangkap

9 hari lalu

Polisi AS Lakukan Tindakan Represif Terhadap Demonstran Pro-Palestina, Mahasiswa Tak Cuma Ditangkap

Puluhan kampus di Amerika Serikat gelar aksi pro-Palestina. Apa saja tindakan represif aparat terhadap demonstran?

Baca Selengkapnya

3 Polemik TikTok di Amerika Serikat

9 hari lalu

3 Polemik TikTok di Amerika Serikat

DPR Amerika Serikat mengesahkan rancangan undang-undang yang akan melarang penggunaan TikTok

Baca Selengkapnya