Fakta Hukum Pidana yang Berpotensi Menjerat Donald Trump karena Skandal Georgia
Reporter
Non Koresponden
Editor
Eka Yudha Saputra
Selasa, 5 Januari 2021 19:00 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Donald Trump dinilai telah melanggar undang-undang federal AS dan undang-undang negara bagian Georgia yang melarang perusakan pemilu AS, menurut para ahli hukum.
Donald Trump dilaporkan telah menekan pejabat tinggi pemilu negara bagian Georgia, untuk "menemukan" cukup suara guna membatalkan kekalahannya dari Presiden terpilih Joe Biden di negara bagian itu.
Para ahli juga menguraikan kemungkinan pembelaan hukum untuk Trump dan meramalkan bahwa penuntutan terhadapnya tidak mungkin terjadi.
Skandal ini terungkap dari rekaman percakapan telepon hari Sabtu antara Trump dengan Sekretaris Negara Bagian Georgia, Brad Raffensperger, yang juga seorang Republikan.
"Yang ingin saya lakukan adalah ini: Saya hanya ingin mendapatkan 11.780 suara, satu lebih banyak dari yang kami miliki," kata Trump kepada Raffensperger selama panggilan telepon. Transkrip telepon pertama kali dirilis oleh Washington Post pada hari Minggu.
Gedung Putih menolak mengomentari isi percapakan tersebut.
Berikut potensi pelanggaran hukum yang dilakukan Trump dan pembelaannya, dikutip dari laporan Reuters, 5 Januari 2021, berdasarkan wawancara dengan lima pakar hukum pemilu dan pidana.
Hukum mana yang mungkin telah dilanggar?
Negara bagian Georgia memiliki undang-undang negara bagian yang melarang "permintaan kriminal untuk melakukan penipuan pemilu". Undang-undang tersebut melarang seseorang untuk dengan sengaja meminta, mendesak, memerintahkan, atau mencoba membuat orang lain terlibat dalam penipuan pemilu.
Undang-undang federal yang terpisah melarang upaya untuk "mencabut atau menipu" orang-orang dari "proses pemilihan yang dilaksanakan secara adil dan tidak memihak".
Pakar hukum mengatakan Trump mungkin telah melanggar salah satu atau kedua undang-undang ini.
"Panggilan telepon itu adalah pelanggaran pidana federal yang mencolok," kata Jessica Levinson, seorang profesor di Loyola Law School di California.
Levinson mengatakan, tampaknya Trump menggunakan ancaman untuk mendorong Raffensperger mengubah penghitungan suara yang sah.
Raffensperger pada hari Senin mengatakan kepada program "Good Morning America" ABC bahwa penyelidikan kriminal atas tindakan Trump dapat diluncurkan di negara bagian oleh jaksa wilayah Atlanta, yang dipimpin Jaksa Wilayah Fulton County, Fani Willis.
Dalam sebuah pernyataan pada hari Senin, Willis mengatakan dia menemukan seruan Trump "mengganggu" dan berjanji untuk "menegakkan hukum tanpa rasa takut" jika masalah itu akan secara resmi dirujuk ke kantornya untuk penyelidikan.
Pertanyaan kuncinya adalah apakah Trump benar-benar meminta agar Raffensperger memalsukan suara atau hanya menawarkan pendapatnya tentang hasil pemilu 3 November, kata profesor hukum Universitas Negeri Georgia Anthony Michael Kreis.
Dalam kemungkinan penuntutan, Trump kemungkinan akan membantah dengan mengatakan bahwa dia hanya menawarkan pandangannya tentang pemilu dan tidak mengajukan permintaan, kata Kreis.
"Kami memenangkan pemilihan dan tidak adil untuk mengambilnya dari kami seperti ini, dan itu akan menjadi sangat mahal dalam banyak hal. Saya pikir Anda harus mengatakan bahwa Anda akan memeriksanya kembali," kata Trump mengatakan kepada Raffensperger dalam transkrip percakapan.
Presiden Trump juga menyarankan agar Raffensperger dapat menghadapi konsekuensi jika dia tidak menyatakan secara terbuka bahwa ada ribuan surat suara yang robek, ketika Trump selalu menuduh ada kecurangan pemilu tanpa menawarkan bukti.
"Itu pelanggaran pidana," kata Trump. "Dan kamu tidak bisa membiarkan itu terjadi."
Para ahli hukum mengatakan jaksa penuntut dapat berargumen bahwa kekuatan Trump sebagai presiden yang menjabat, dikombinasikan dengan ancaman penuntutan yang tidak jelas, sama dengan dia membuat permintaan yang tidak sah kepada Raffensperger berdasarkan undang-undang Georgia.
Kreis mengatakan bukti yang memberatkan Trump adalah permintaannya agar Raffensperger "menemukan" sejumlah suara tertentu, agar cukup untuk memberikan keunggulan dari Biden di Georgia. Ini menunjukkan Trump mencoba mengubah hasil pemilu dan mengancam Raffensperger jika dia tidak membantu, kata Kreis.
"Dia mengerahkan kekuatannya untuk mengecam sekretaris negara bagian untuk mendapatkan suara yang tidak diberikan," kata Kreis.
Joe Biden mengalahkan Trump di negara bagian penting yang menjadi medan pertempuran pemilihan termasuk Georgia, yang sebelumnya dimenangkan Donald Trump dalam pemilihan presiden 2016.
"Adalah ilegal menurut hukum federal dan undang-undang Georgia untuk memasakan tuduhan kecurangan pemilu, dan sulit untuk menafsirkan seruan mengancam presiden yang menuntut pejabat pemilu 'menemukan' suara untuknya," kata profesor Fakultas Hukum Universitas Duke, Lisa Kern Griffin, mantan jaksa federal.
"Menjangkau melalui panggilan saluran belakang ke sekretaris negara bagian untuk mencoba mengubah penghitungan suara di luar saluran resmi, terutama setelah pengadilan menolak gugatan hukum pasca-pemilihan, menimbulkan pertanyaan serius di bawah hukum federal dan negara bagian," kata Michael Morley, seorang profesor hukum pemilu Universitas Negeri Florida.
Sementara dua anggota DPR AS dari Demokrat, Ted Lieu dan Kathleen Rice, menulis kepada Direktur FBI Chris Wray pada hari Senin, meminta badan tersebut untuk segera membuka penyelidikan kriminal terhadap Presiden Trump, CNN melaporkan.
Mereka mengatakn dasar penyelidikan itu merujuk hukum pidana federal yang melarang penipuan pemilu atau menolak untuk menghitung suara yang sah, dan hukum negara bagian Georgia yang menguraikan tindak pidana di negara bagian ketika seseorang mendorong orang lain untuk melakukan penipuan pemilu.
Menurut undang-undang Georgia, kejahatan itu dapat dihukum penjara tidak kurang dari satu atau lebih dari tiga tahun.
FBI mengkonfirmasi telah menerima permintaan dari anggota parlemen dan tidak berkomentar lebih lanjut.
Apa pembelaan yang bisa diajukan Trump?
Hukum pidana umumnya mensyaratkan motif atau niat yang disengaja untuk melakukan kejahatan. Jika Trump dituntut, dia kemungkinan akan membantah bahwa dia benar-benar yakin pemilu itu curang terhadapnya, kata Justin Levitt, seorang profesor hukum pemilu di Sekolah Hukum Loyola.
"Satu-satunya cara di mana presiden tidak melakukan kejahatan di bawah hukum Georgia dan federal adalah jika dia dengan tulus yakin ada 11.780 suara sah Trump yang belum dihitung, meskipun ada tiga penghitungan ulang yang berbeda," kata Levitt.
Ini akan memungkinkan dia untuk berargumen bahwa dia tidak "dengan sengaja dan sengaja" mencoba untuk mengganggu pemilihan dan tidak memiliki maksud yang diminta undang-undang pidana, kata Kreis.
Seberapa besar kemungkinan Trump dituntut?
Para ahli hukum menyatakan keraguan bahwa tuntutan federal akan diajukan terhadap Trump, mencatat bahwa Joe Biden telah mengatakan bahwa persidangan pidana Trump tidak akan menjadi kepentingan nasional dan selanjutnya dapat memecah belah negara yang terpolarisasi. Biden belum komentar sejak transkrip percakapan Trump dipublikasikan.
Bob Bauer, penasihat senior Joe Biden, mengatakan panggilan tersebut adalah serangan Donald Trump terhadap demokrasi Amerika. Namun Bauer tidak menyebutkan apakah ada kemungkinan penuntutan.
Joe Biden akan menjabat pada 20 Januari, yang berarti setiap keputusan tentang penuntutan federal akan dibuat oleh pemerintahan yang akan datang setelah Trump meninggalkan jabatannya.
Bisakah Trump menghindari gugatan hukum dengan mengampuni dirinya sendiri?
Pada 2018 Trump mengatakan dia memiliki "hak mutlak" untuk mengampuni dirinya sendiri sebagai bagian dari kekuasaan grasi eksekutif presiden. Pakar hukum mengatakan tidak jelas apakah seorang presiden secara hukum dapat mengeluarkan pengampunan diri. Belum ada presiden yang pernah diadili sehingga pengadilan belum mempertimbangkan secara langsung soal itu.
Pengampunan presiden hanya berlaku untuk kejahatan federal, yang berarti Trump masih akan menghadapi potensi pertanggungjawaban berdasarkan hukum Georgia.
Sumber:
https://www.reuters.com/article/us-usa-election-trump-legal-explainer/explainer-did-trump-break-the-law-by-pressuring-a-georgia-election-official-to-find-votes-idUSKBN2992C9
https://edition.cnn.com/2021/01/04/politics/trump-call-legal-jeopardy/index.html
