TEMPO.CO, Jakarta - Perdana menteri Singapura dan Malaysia pada Jumat mengatakan proyek Kereta Cepat Singapura-Kuala Lumpur (HSR) tidak akan dilanjutkan setelah perjanjian HRS berakhir 31 Desember 2020.

Dalam pernyataan bersama, Perdana Menteri Singapura Lee Shien Loon dan Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin, mengatakan pemerintah Singapura dan Malaysia berkeinginan melanjutkan proyek HRS, tetapi karena dampak pandemi terhadap perekonomian dua negara menyebabkan proyek terunda.

"Karena itu, perjanjian HSR sudah berakhir pada 31 Desember," kata kedua pemimpin, dikutip dari Channel News Asia, 1 Januari 2021. "Kedua negara akan mematuhi kewajiban masing-masing, dan sekarang akan melanjutkan tindakan yang diperlukan, sebagai akibat dari penghentian Perjanjian HSR ini."

Kementerian Transportasi Singapura, dalam pernyataan terpisah, mengatakan Malaysia telah mengizinkan perjanjian bilateral HSR untuk diakhiri, dan harus memberikan kompensasi kepada Singapura untuk biaya yang telah dikeluarkan, sesuai dengan klausul perjanjian tersebut, The Straits Times melaporkan.

Pada September 2018, kedua belah pihak sepakat untuk menunda pembangunan HSR hingga akhir Mei tahun lalu. Malaysia harus membayar Singapura S$ 15 juta (Rp 159 miliar) untuk biaya yang dikeluarkan dalam menangguhkan proyek tersebut, Channel News Asia melaporkan.

Malaysia kemudian meminta perpanjangan tujuh bulan lebih lanjut untuk memungkinkan kedua belah pihak membahas dan menilai usulan perubahan Malaysia pada proyek tersebut.

PM Lee dan PM Muhyiddin telah mengadakan pembicaraan tentang proyek bilateral yang dua kali tertunda melalui konferensi video pada 2 Desember, setelah Malaysia sebelumnya mengusulkan beberapa perubahan.

Kedua belah pihak kemudian mengatakan mereka akan mengumumkan rincian lebih lanjut tentang Proyek HSR melalui pernyataan bersama pada waktunya.

Tetapi kabar tentang pembaruan perundingan proyek tidak muncul. Beberapa laporan berita Malaysia yang mengutip sumber, yang tidak disebutkan namanya, mengatakan kabinet Malaysia berencana untuk melanjutkan proyek tanpa keterlibatan Singapura dan mengakhiri hubungan di Johor.

Pernyataan yang dikeluarkan pada hari Jumat tidak merinci jumlah kompensasi yang harus dibayar Malaysia ke Singapura.

Namun pada Juli 2018, Menteri Transportasi Singapura Khaw Boon Wan pernah mengatakan di parlemen bahwa Singapura telah mengeluarkan biaya termasuk untuk konsultasi merancang infrastruktur sipil, tenaga kerja untuk mengawasi proyek, dan juga pembebasan lahan.

Berdasarkan perkiraan awal, diperkirakan telah melebihi S$ 250 juta (Rp 2,657 triliun) pada akhir Mei 2018, katanya, seraya menambahkan bahwa Singapura akan terus mengeluarkan biaya, S$ 6 juta (Rp 63,7 miliar) pada bulan Juli, dan pada setidaknya S$ 40 juta (Rp 424,8 miliar) dari Agustus hingga akhir 2018.

Sumber:

https://www.channelnewsasia.com/news/singapore/kl-singapore-hsr-high-speed-rail-discontinued-13799618

https://www.straitstimes.com/singapore/politics/kl-singapore-high-speed-rail-terminated-after-singapore-and-malaysia-fail-to