Ketua partai Buruh Inggris , Jeremy Corbyn. [ STANDARD.CO.UK]
TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Ketua Partai Buruh Inggris, Jeremy Corbyn, diskors oleh partainya sendiri. Gara-garanya, ia diduga mencoba menyembunyikan pengaduan soal rasisme dan anti-semit yang terjadi di Partai Buruh sepanjang periode kepemimpinannya, 2015-2019.
Hal itu terungkap dalam laporan Komisi Kesetaraan dan Hak Asasi Manusia (EHRC) Inggris. Dalam keterangan persnya, EHRC mengaku menemukan bukti yang menunjukkan adanya intervensi politik dalam pengurusan pengaduan anti-semit, mismanajerial, serta pelecehan.
"Analisis kami mengerucut pada temuan bahwa hal itu sudah menjadi kebiasaan di dalam partai. Kemungkinannya, antara mereka tidak cukup kuat mencegah tindakan anti-semit atau mereka memang menerimanya," ujar laporan EHRC, dikutip dari kantor berita Reuters, Kamis, 29 Oktober 2020.
Penerus Jeremy Corbyn, Keir Starmer, mengaku terkejut mendengar isi laporan tersebut. Walau begitu, ia meminta maaf atas kesalahan yang dibuat pendahulunya dan siap mengaplikasikan rekomendasi yang diberikan EHRC.
Starmer bahkan menyebut laporan EHRC sebagai hari yang paling memalukan bagi Partai Buruh. Menurutnya, laporan EHRC adalah bukti gagalnya Partai Buruh dalam memperlakukan kolega dan simpatisan mereka yang berasal dari komunitas Yahudi.
"Saya sungguh-sungguh meminta maaf atas segala masalah dan penderitaan yang disebabkan (Partai Buruh)," ujar Starmer yang memegang posisi pejabat senior di masa kepemimpinan Jeremy Corbyn.
Secara terpisah, Jeremy Corbyn membantah laporan EHRC. Ia mengklaim skala masalah yang dipaparkan dalam laporan EHRC terlalu dilebih-lebihkan. Ia menduga ada agenda politik di balik laporan EHRC, terutama oleh lawan politiknya.
Jeremy Corbyn memastikan akan memprotes keputusan Partai Buruh menghukumnya. "Saya sudah mengatakan bahwa ada kesalahpahaman soal jumlah anggota Partai Buruh yang dituduh melakukan anti-semitisme. Itu yang dilebih-lebihkan, bukan soal urgensi isunya," ujar Jeremy Corbyn mengklarifikasi
