TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian Thailand mengancam akan menahan dan memberi denda orang yang mengambil swafoto atau selfie saat demonstrasi menuntut reformasi Thailand.

Pemerintah Thailand telah mengumumkan rencana untuk mengambil tindakan hukum terhadap mereka yang menggunakan akun media sosial untuk mempublikasikan protes anti-pemerintah, termasuk mengunggah selfie di Facebook dari aksi unjuk rasa, untuk meredam penyebaran seruan demonstrasi.

Coconuts Bangkot, 19 Oktober 2020, melaporkan pelanggar bisa dikenakan denda 40.000 baht (Rp 18,7 juta) dan penjara dua tahun.

Aturan ini adalah bagian dari dekrit status darurat yang diberlakukan di Bangkok, menurut Chiang Rai Times.

Pemerintah Thailand tampaknya mulai mengambil tindakan setelah betapa berperannya media sosial pada aksi demonstrasi.

Gerakan protes pro demokrasi sendiri dimulai di internet. Contoh yang menonjol adalah grup Facebook "Royalist Marketplace", yang dimulai pada April 2020 oleh ilmuwan politik Thailand Pavin Chachavalpongpun. Pavin tinggal di pengasingan politik dari Thailand di Jepang.

Pavin menciptakan gaya komunikasi politik yang unik di mana meme, TikTok, dan video YouTube digabungkan dengan debat politik yang serius, seperti yang ditulis oleh ilmuwan politik Wolfram Schaffar dalam wawancara ekstensif dengan Pavin untuk surat kabar Blickwechsel dari Asienhaus Foundation.

Dalam wawancaranya dengan Blickwechsel, Pavin mengemukakan bahwa kaum royalis tidak memahami media sosial. "Dengan kata lain: Pemerintah kalah dalam permainan sekarang karena mereka tidak mengikuti teknologi baru," katanya.

Platform media sosial sendiri kini juga menjadi bagian dari perdebatan. Facebook baru-baru ini tunduk pada perintah dari pemerintah Thailand pada bulan Agustus, di maan Facebook memblokir grup Facebook "Royalist Marketplace". Setelah protes internasional, Facebook mengumumkan akan mengambil tindakan hukum terhadap pemerintah Thailand.

Seorang pengunjuk rasa pro-demokrasi yang mengenakan baju biksu menunjukkan penghormatan tiga jari selama protes anti-pemerintah, Thailand, Ahad, 18 Oktober 2020. Mereka menuntut agar Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha dicopot dan reformasi monarki. REUTERS/Soe Zeya Tun

Demonstran reformasi Thailand kembali menentang dekrit status darurat yang melarang pertemuan publik lebih dari lima orang dan turun ke jalan secara massal untuk hari kelima berturut-turut pada Ahad, dengan sekitar 10.000 orang mengelilingi Monumen Kemenangan Bangkok di jantung ibu kota dan memblokir lalu lintas di sekitar salah satu pusat bisnis utama kota, CNN melaporkan.

Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha pada Senin mengatakan dirinya mendukung gagasan parlemen mengadakan sesi darurat untuk menemukan jalan keluar dari krisis politik saat ini, tetapi mengatakan pemerintah harus melindungi monarki.

"Yang harus dilakukan pemerintah adalah melindungi monarki. Ini adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh semua warga negara Thailand. Saya akan menyerukan protes damai, pemerintah telah melonggar. Kami menghindari penggunaan kekerasan sebanyak yang kami bisa," kata Prayut.

Para pemimpin protes terkemuka telah ditangkap dengan tuduhan seperti penghasutan, yang bisa menyebabkan tujuh tahun penjara. Pada Jumat, dua aktivis ditangkap dengan tuduhan melakukan kekerasan terhadap Ratu, setelah iring-iringan mobilnya dihalangi oleh massa anti-pemerintah. Dua aktivis itu menghadapi kemungkinan hukuman seumur hidup.

Namun ancaman penjara, penangkapan para pemimpin protes, dan dekrit darurat tidak menghalangi gerakan protes, yang menuntut reformasi monarki Thailand dan membuat Raja Thailand bertanggung jawab terhadap konstitusi.

Sumber:

https://coconuts.co/bangkok/news/jail-time-for-selfies-thai-police-pile-on-impotent-threats/

https://www.chiangraitimes.com/thailand-national-news/news-asia-thailand/posting-a-protest-selfie-on-facebook-in-thailand-could-land-you-in-jail/

https://edition.cnn.com/2020/10/19/asia/thailand-weekend-protests-monarchy-intl-hnk/index.html