Ilustrasi normalisasi hubungan Israel dan Bahrain. Sumber: stock photo/english.alarabiya.net
TEMPO.CO, Jakarta - Kelompok oposisi Bahrain Al Wefaq, yang dipimpin oleh Ayatollah Sheikh Isa Qassim, menolak normalisasi dengan Israel yang disepakati pekan lalu. Ia kemudian mendesak rakyat Bahrain untuk ikut bersamanya memprotes keputusan tersebut.
"Ada jurang pemisah yang besar antara mereka yang memimpin dan dipimpin dalam hal pemikiran, tujuan, dan kepentingan. Pemerintah Bahrain telah takhluk secara psikologis dan membebankannya kepada rakyat. Rakyat harus melawan," ujar Qassim, yang tinggal di Iran, sebagaimana dikutip dari Reuters, Senin, 14 September 2020.
Diberitakan sebelumnya, Bahrain menyusul Uni Emirat Arab untuk melakukan normalisasi hubungan dengan Israel. Hal tersebut disepakati pekan lalu di mana memicu berbagai reaksi. Beberapa negara Arab, misalnya, merasa keputusan tersebut melanggar komitmen bersama untuk membela Palestina dalam konflik wilayah kedaulatan dengan Israel.
Selain dari Qassim, kritik serupa juga muncul dari Bahrain Bar Association yang beranggotakan para pengacara dan praktisi hukum. Menurut mereka, Pemerintah Bahrain malah mengambil keputusan yang tidak populer dan mengancam stabilitas nasional.
"Apa yang muncul dari kesepakatan normalisasi tersebut tidak akan banyak didukung, serupa dengan apa yang selama ini sudah dilakukan Pemerintah Bahrain terkait isu Palestina," ujar pernyataan pers Bahrain Bar Association.
Kritik keras terhadap hubungan Bahrain dan Israel tersebut bukan yang pertama kalinya. Juni lalu, rakyat Bahrain mengkritisi kerjasama dengan Israel senilai US$50 miliar untuk penyelesaian masalah di Palestina. Contoh lain, di bulan April, rakyat Bahrain menolak delegasi Israel hadir dalam konferensi bisnis yang digelar di sana.
Meski banyak yang mengkritisi keputusan Bahrain, ada juga yang memuji seperti Komunitas Yahudi Bahrain. Ebrahim Noonoo, Kepala dari Komunitas Yahudi Bahrain, memandang kesepakatan normalisasi tersebut sebagai pintu warga Israel untuk berkunjung ke makam dan tempat ibadah di Bahrain.
"Dengan kesepakatan ini, maka akan muncul kesepakatan dan ide baru yang bisa membantu penyelesaian masalah antara Komunitas Muslim serta Yahudi," ujar Noonoo optimistik.
