3 Hal Penting yang Perlu Diketahui Soal Kudeta di Mali

Rabu, 19 Agustus 2020 16:16 WIB

Presiden Mali, Ibrahim Boubacar Keita (kiri) dan PM Boubou Cisse.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Ibrahim Boubacar Keita serta Perdana Menteri Boubou Cisse akhirnya lengser dari kursi kepemimpinan Mali. Sekelompok prajurit militer Angkatan Darat Mali mengorganisir aksi kudeta untuk mengambil alih kepemimpinan usai krisis panjang di sana.

Berikut adalah sejumlah informasi penting terkait Kudeta di Mali yang dikumpulkan Tempo dari berbagai sumber:

1. Bermula di Kati
Rentetan peristiwa Kudeta di Mali berawal dari aksi Kolonel Malick Diaw dan Jenderal Sadio Camara di Kati. Usai mengambil alih kamp militer di sana, yang berjarak kurang lebih 15 kilometer dari pusat Bamako, mereka memimpin iring-iringan pasukan kudeta ke kediaman Presiden Ibrahim Boubacar Keita. Sepanjang perjalanan, konvoi mereka disoraki warga yang mendukung mundurnya Keita.

Mereka tiba di kediaman Ibrahim Boubacar Keita sore harinya. Di sana, mereka langsung menculik Keita. Sejumlah pejabat, yang tengah berkumpul di kediaman Keita, pun ditahan. Salah satunya adalah Perdana Menteri Boubou Cisse.

Hingga berita ini ditulis, belum diketahui jumlah pasti pasukan yang terlibat upaya kudeta ini. Apa saja permintaan mereka, selain melengserkan Keita, juga belum detail. Kabar yang beredar, upah, konflik dengan jihadis, serta kebencian terhadap Keita adalah beberapa dari pemicu kudeta tersebut.

Presiden Mali, Ibrahim Boubacar Keita. Reuters

2.Kebencian Terhadap Keita
Presiden Ibrahim Boubacar Keita bukan figur yang populer di Mali. Ketika ia memenangkan pilpres untuk kedua kalinya di tahun 2018, warga mencurigai dia bermain curang. Apalagi, selama dia memimpin, korupsi, mismanajemen, serta krisis ekonomi terjadi. Hal itu diperburuk dengan berbagai aksi kekerasan dan konflik melawan jihadis yang tak kunjung reda.

Beberapa bulan menjelang kudeta, rakyat semakin keras mendesak Keita mundur. Salah satu gerakan dipimpin oleh imam populis, Mahmoud Dicko.

3.Dikceam Berbagai Negara
Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres mendesak pasukan kudeta untuk membebaskan Ibrahim Boubacar Keita serta pejabat Mali lainnya. Selain itu, PBB juga meminta restorasi konstitusi paska operasi kudeta usai. Kabar terakhri, Dewan Keamanan PBB telah menggelar rapat darurat untuk merespon situasi di Mali.

Kecaman juga datang dari komunitas Ecowas yang beranggotakan negara-negara Afrika Barat. Menurut mereka, kudeta tersebut datang di saat yang tak tepat ketika Ecowas tengah memediasi segala pihak terkait kisruh di Mali. Sebagai hukuman, segala perbatasan dengan Mali ditutup, aktivitas ekonomi ke sana dihentikan, dan Mali dikecualikan dari proses pengambilan keputusan di Ecowas.

Di Eropa, Presiden Prancis Emmanuel Macron meminta para anggota pasukan kudeta untuk segera kembali ke barack dan menghentikan operasi mereka. Menanggapi kecaman-kecaman tersebut, pasukan kudeta mengatakan bahwa mereka akan membentuk proses transisi sipil untuk memastikan pemilu baru bisa terlaksana.

ISTMAN MP | REUTERS | CNN


Berita terkait

Delegasi PBB Evakuasi Pasien dari Rumah Sakit di Gaza Utara

11 jam lalu

Delegasi PBB Evakuasi Pasien dari Rumah Sakit di Gaza Utara

Delegasi PBB mengevakuasi sejumlah pasien dan korban luka dari Rumah Sakit Kamal Adwan di Jalur Gaza utara

Baca Selengkapnya

Hamas: Netanyahu Berusaha Gagalkan Kesepakatan Gencatan Senjata di Gaza

16 jam lalu

Hamas: Netanyahu Berusaha Gagalkan Kesepakatan Gencatan Senjata di Gaza

Pejabat senior Hamas mengatakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berupaya menggagalkan kesepakatan gencatan senjata di Gaza.

Baca Selengkapnya

WHO: Rencana Darurat Tak Bisa Cegah Kematian jika Israel Lakukan Serangan Darat di Rafah

23 jam lalu

WHO: Rencana Darurat Tak Bisa Cegah Kematian jika Israel Lakukan Serangan Darat di Rafah

WHO mengatakan tidak ada rencana darurat yang dapat mencegah "tambahan angka kematian" di Rafah jika Israel menjalankan operasi militernya di sana.

Baca Selengkapnya

Palestina: Tidak Ada Guna Membahas Gaza di PBB

1 hari lalu

Palestina: Tidak Ada Guna Membahas Gaza di PBB

Dubes Palestina untuk Austria menilai upaya membahas Gaza pada forum PBB tidak akan berdampak pada kebijakan AS dan Eropa yang mendanai genosida.

Baca Selengkapnya

PBB: Serangan Terbaru Israel Bisa Hapus 44 Tahun Pembangunan Manusia di Gaza

1 hari lalu

PBB: Serangan Terbaru Israel Bisa Hapus 44 Tahun Pembangunan Manusia di Gaza

Jika perang terus berlanjut selama sembilan bulan, kemajuan yang dicapai selama 44 tahun akan musnah. Kondisi itu akan membuat Gaza kembali ke 1980

Baca Selengkapnya

Tema World Water Forum ke-10 Sejalan dengan Target UNICEF, Kelangkaan Air jadi Isu Krusial

1 hari lalu

Tema World Water Forum ke-10 Sejalan dengan Target UNICEF, Kelangkaan Air jadi Isu Krusial

Tema World Water Forum ke-10 di Bali berkaitan dengan sejumlah tujuan UNICEF. Salah satunya soal akses air bersih untuk anak-anak di daerah.

Baca Selengkapnya

PBB: Kehancuran Bangunan di Gaza Terburuk Sejak PD II, Butuh Biaya Rekonstruksi Hingga US$40 Miliar

1 hari lalu

PBB: Kehancuran Bangunan di Gaza Terburuk Sejak PD II, Butuh Biaya Rekonstruksi Hingga US$40 Miliar

PBB melaporkan kehancuran perumahan di Gaza akibat serangan brutal Israel sejak 7 Oktober merupakan yang terburuk sejak Perang Dunia II.

Baca Selengkapnya

PBB: Bantuan ke Gaza Tak Boleh Jadi Alasan Israel Serang Rafah

3 hari lalu

PBB: Bantuan ke Gaza Tak Boleh Jadi Alasan Israel Serang Rafah

Serangan darat Israel ke Rafah berpotensi memperparah penderitaan ratusan ribu warga Palestina yang terpaksa mengungsi ke kota tersebut

Baca Selengkapnya

Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden

3 hari lalu

Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden

Meksiko sebelumnya telah mengajukan banding ke ICJ untuk memberikan sanksi kepada Ekuador karena menyerbu kedutaan besarnya di Quito.

Baca Selengkapnya

Indonesia Dorong Penetapan Hari Danau Sedunia di World Water Forum Ke-10 Bali

5 hari lalu

Indonesia Dorong Penetapan Hari Danau Sedunia di World Water Forum Ke-10 Bali

Penetapan Hari Danau Sedunia menjadi satu dari empat poin usulan yang dibawa Indonesia untuk diangkat menjadi resolusi PBB.

Baca Selengkapnya