Presiden Rusia Vladimir Putin, Menteri Pertahanan Sergei Shoigu dan Panglima Angkatan Laut Rusia Nikolai Yevmenov memeriksa kapal perang sebelum parade Hari Angkatan Laut di Saint Petersburg, Rusia, Ahad, 26 Juli 2020. Sputnik/Alexei Druzhinin/Kremlin via REUTERS
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Rusia memastikan bahwa mereka akan memberikan bantuan bagi Belarus apabila diperlukan. Hal tersebut tak terkecuali bantuan militer untuk menangani unjuk rasa dan kerusuhan di Belarus.
"Presiden Vladimir Putin telah memberi tahu Presiden Alexander Lukashenko bahwa Moskow siap memberikan bantuan apabila diminta sesuai dengan kesepekatan militer kolektif," ujar pernyataan pers Pemerintah Rusia, Ahad, 16 Agustus 2020.
Hingga berita ini ditulis, setidaknya ada 200 ribu warga yang turun ke jalanan Belarus untuk memprotes Presiden Alexander Lukashenko. Sebagaiamana diberitakan sebelumnya, mereka menduga Alexander Lukashenko memanipulasi Pilpres Belarus untuk kembali memenangkan dirinya.
Ketika memenangi Pilpres Belarus pada awal pekan lalu, hal tersebut adalah kemenangan keenam bagi Alexander Lukashenko. Dengan kata lain, ia sudah memimpin Belarus selama lebih dari 20 tahun. Kemenangannya membuat Alexander Lukashenko menjadi diktator terakhir di Eropa.
Adapun meminta bantuan Rusia bagaikan menjilat ludah sendiri bagi Alexander Lukashenko. Sebelum Pilpres Belarus, Alexander Lukashenko menuduh Rusia hendak memanipulsi jalannya pemilu dengan mengirimkan tentara bayaran ke Minsk. Rusia sudah membantah pernyataan tersebut, namun Pemerintah Belarus tidak mempercayainya.
Di luar protes warga, tekanan kepada Alexander Lukashenko juga datang dari Uno Eropa dan NATO. Uni Eropa menyiapkan sanksi baru bagi Belarus. Sementara itu, NATO sudah mulai menyiapkan armada militer di sekitar perbatasan Belarus serta memantau situasi di sana/
"NATO sudah berada di gerbang kita. Tetangga-tetangga kita, Lithuania, Polandia, Latvia, dan Ukraina meminta kita untuk menggelar pemilu lagi," ujar Alexander Lukashenko.
