TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Pemerintahan Hong Kong, Carrie Lam, telah mundur dari posisi anggota kehormatan Universitas Cambridge, Inggris. Hal itu menyusul sikap kampus yang mempertanyakan komitmennya terhadap kebebasan berpendapat dan hak asasi manusia paska pengesahan UU Keamanan Nasional Hong Kong.

Dikutip dari kantor berita Reuters, Carrie Lam memutuskan untuk mengundurkan diri karena kecewa dengan kampusnya. Menurutnya, tuduhan Cambridge kepada dirinya tidak berdasar dan merupakan bentuk penghinaan.

"Saya benar-benar kecewa dengan sikap kampus yang menuduh seseorang berdasarkan rumor, bukan fakta," ujar Carrie Lam, Ahad, 16 Agustus 2020.

Carrie Lam menduga tuduhan Cambrdige kepada dirinya adalah titipan seorang pejabat di Inggris. Namun, ia enggan menyebutkan nama orang yang ia duga hendak mempermalukannya.

Mundurnya Carrie Lam dari keanggotaan kehormatan Cambridge adalah dampak kesekian dari pengesahan UU Keamanan Nasional Hong Kong. Sejak regulasi itu disahkan, berbagai negara menyakini Hong Kong telah menjadi boneka Cina untuk membungkam siapapun yang menentang negeri tirai bambu tersebut.

UU Keamanan Nasional Hong Kong sendiri, selama ini, diklaim menjadi landasan untuk melindungi Hong Kong dari ancaman terorisme, intervensi asing, pengkhianatan, dan masih banyak lagi. Namun, kenyataan di lapangan, malah dipakai untuk menekan oposisi seperti saat Pileg Hong Kong ditunda.

Salah satu negara yang mengkritik Hong Kong adalah Inggris. Menurut Inggris, pengesahan UU Keamanan Nasional Hong Kong adalah pelanggaran terhadap Deklarasi Bersama 1984. Deklarasi itu menjamin otonomi Hong Kong. Lewat UU Keamanan Nasional, bagi Inggris, Hong Kong tak lagi otonom.

Untuk merespon kisruh yang terjadi, Inggris menawarkan kewarganegaraan baru bagi mereka yang hendak mengungsi dari Hong Kong. Sejauh ini, Inggris siap menerima 3 juta kewarganegaraan baru.

Hingga berita ini ditulis, Cina belum memberikan respon. Namun, selama ini, Cina selalu menyebut Inggris mencoba ikut campur urusan internal Cina dan Hong Kong.

ISTMAN MP | REUTERS