TEMPO.CO, Jakarta - Layanan Pos AS (United States Postal Service) memperingatkan negara-negara bagian bahwa mereka mungkin tidak dapat memenuhi tenggat waktu untuk mengirimkan surat suara pilpres AS pada menit-menit terakhir.

Dalam surat yang dikirim pada Juli ke seluruh negara bagian Amerika Serikat termasuk medan pertempuran pemilu seperti Pennsylvania, Florida dan Michigan, Thomas J. Marshall, advokat untuk Layanan Pos AS, memperingatkan bahwa tenggat waktu tertentu untuk meminta dan memberikan surat suara tidak sesuai dengan standar pengiriman Layanan Pos

Ketika banyak negara bagian beralih ke sistem pemilihan melalui surat untuk mencoblos dengan aman di tengah pandemi virus corona, Marshall mendesak mereka untuk meminta penduduk meminta surat suara setidaknya 15 hari sebelum pemilu daripada empat hari yang diizinkan berdasarkan beberapa undang-undang negara bagian.

Layanan Pos telah memperingatkan beberapa negara bagian bahwa mengizinkan pemilih untuk meminta surat suara kurang dari seminggu sebelum pemilihan tidak menyisakan cukup waktu untuk mencetak surat suara, mengirimkannya ke pemilih dan mengembalikannya.

Dikutip dari Reuters, 16 Agustus 2020, setengah dari negara bagian mengizinkan pemilih untuk meminta surat suara yang tidak hadir dalam waktu tujuh hari setelah pemilihan. Layanan Pos merekomendasikan bahwa surat suara harus dilengkapi dan dikirim pada saat itu.

Ohio, Michigan dan beberapa negara bagian lain dengan tenggat waktu yang ketat sejauh ini tidak mendorong jadwal surat suara mundur.

Sekretaris negara Pennsylvania meminta Mahkamah Agung negara bagian untuk mengizinkan penghitungan suara jika diterima hingga tiga hari setelah pemilihan 3 November, bukan pada hari pemilihan.

"Ketidakcocokan ini menimbulkan risiko bahwa surat suara yang diminta mendekati batas waktu menurut undang-undang negara bagian tidak akan dikembalikan melalui pos tepat waktu untuk dihitung," tulis Marshall dalam suratnya, dikutip dari New York Times.

Banyak negara bagian telah lama mengizinkan pemilih untuk meminta surat suara menjelang pemilihan dan hanya satu negara bagian, Rhode Island, yang memenuhi standar yang sekarang disarankan oleh Layanan Pos AS.

Thomas Marshall juga mendorong pejabat pemilu untuk menggunakan layanan surat kelas satu untuk memastikan pengiriman yang cepat, daripada tarif surat massal yang lebih murah dan lebih lambat.

Marshall mengatakan kepada Kongres dalam sebuah surat yang dirilis hari Jumat, "kami memiliki kapasitas yang cukup untuk menangani peningkatan volume surat suara pemilu yang akan terjadi karena pandemi."

Dalam pemilu sebelumnya, Layanan Pos AS telah memprioritaskan semua surat politik dan pemilu tanpa mempedulikan tarif perangko, menurut pekerja dan pengawas internal Layanan Pos AS.

"Jika surat ini bertujuan untuk menarik kembali kolaborasi tersebut atau janji untuk memprioritaskan surat pemilihan, itu akan sangat mengkhawatirkan," kata Tracy Wimmer, juru bicara Sekretaris Negara Bagian Michigan, yang mengawasi pemilihan.

Sekitar 0,25% surat suara ditolak pada 2016 karena terlambat datang, menurut Komisi Bantuan Pemilu AS.

Foto kombinasi Joe Biden dan Donald Trump. REUTERS/Jonathan Ernst

Pengawas internal Layanan Pos AS juga sedang menyelidiki pemotongan biaya yang memperlambat pengiriman dan membuat khawatir anggota parlemen menjelang pemilihan presiden, kata seorang asisten kongres mengatakan pada Jumat.

Inspektur Jenderal Layanan Pos juga akan memeriksa kemungkinan konflik kepentingan yang melibatkan Direktur Jenderal Kantor Pos AS yang baru, Louis DeJoy, yang telah menyumbangkan US$ 2,7 juta (Rp 40,2 miliar) kepada Presiden Donald Trump dan sesama Partai Republik, menurut Saloni Sharma, juru bicara Senator Demokrat Elizabeth Warren, yang meminta penyelidikan, Reuters melaporkan.

DeJoy memiliki jutaan dolar AS saham di pesaing dan pelanggan Layanan Pos, menurut formulir pengungkapan keuangan yang diajukan oleh istrinya.

Kantor Inspektur Jenderal melakukan serangkaian pekerjaan untuk mengatasi masalah yang diangkat, kata juru bicara Agapi Doulaveris.

Penyelidikan dilakukan karena Layanan Pos AS memperingatkan adanya risiko signifikan bahwa pemilih tidak akan memiliki cukup waktu untuk menyelesaikan dan mengembalikan surat suara mereka.

Layanan Pos AS pada Jumat malam merilis surat yang telah dikirim ke 46 negara bagian dan Distrik Columbia.

Peringatan itu menyoroti kemungkinan bahwa sejumlah surat suara yang berarti dalam pemilihan presiden 3 November mungkin tidak dihitung jika dikembalikan terlambat.

"Pejabat pemilu negara bagian dan lokal harus memahami dan mempertimbangkan standar operasional kami dan jadwal yang direkomendasikan," kata juru bicara Layanan Pos AS Martha Johnson.

Langkah-langkah pemotongan biaya yang dilakukan oleh DeJoy dalam beberapa pekan terakhir telah menyebabkan penundaan pengiriman surat yang meluas. Tindakan tersebut termasuk pengurangan kotak surat di beberapa negara bagian.

Para pemimpin kongres dan pemimpin komite Demokrat mengirim surat kepada Dejoy pada Jumat menuntut penjelasan untuk perubahan yang dia lakukan di fasilitas pos.

Juru bicara Layanan Pos AS (United States Postal Service/USPS) Rod Spurgeon mengatakan pihaknya akan menghentikan pemindahan kotak surat di 16 negara bagian dan sebagian dari dua lainnya sampai setelah pemilihan, CNN melaporkan.

Presiden Republik Donald Trump mengatakan pada Kamis bahwa dia menolak anggaran tambahan untuk mempermudah pencoblosan melalui surat.

Trump, yang saat ini berada di belakang saingan Demokrat Joe Biden dalam jajak pendapat, mengatakan tanpa bukti bahwa pemilihan melalui surat yang meluas dapat menyebabkan kecurangan. Namun, catatan publik menunjukkan dia telah meminta surat suara untuk dirinya dan istrinya Melania sebelum pemilihan utama Florida pada Selasa.

Bukti menunjukkan bahwa pemungutan suara melalui surat sama amannya dengan metode lainnya. Biden dan Demokrat lainnya mengatakan Trump mencoba mengganggu pemilihan. Mantan Presiden Demokrat Barack Obama mengatakan dia khawatir Trump berusaha untuk menekan Layanan Pos AS untuk memenangkan pilpres AS.