TEMPO.CO, Jakarta - Israel akan berhenti mencaplok seluruh wilayah Palestina setelah menjalin hubungan diplomatik dengan Uni Emirat Arab atau UEA dan dikuatkan dengan perjanjian yang disebut Abraham Accord.

Uni Emirat Arab menjadi negara pertama dari negara-negara Teluk yang melakukan kesepakatan semacam ini dan negara Arab ketiga yang memiliki hubungan diplomatik secara aktif dengan Israel.

Pengumuman tentang kesepakatan kedua negara dilakukan kemarin, 13 Agustus 2020 yang dihadiri Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Putra Mahkota dan Wakil Komandan Tertinggi Angkatan Bersenjata Abu Dhabi Sheikh Mohamed bin Zayed, dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Presiden Trump melalui akun Twitter menuliskan: "Terobosan BESAR hari ini! Perjanjian Damai antara dua teman hebat kami, Israel dan Uni Emirat Arab."

Dalam pernyataan bersama di hadapan para wartawan, Presiden Trump mengatakan, kesepakatan ini signifikan untuk melangkah menuju perdamaian di Timur Tengah.

"Kesepakatan dicapai untuk menghentikan aneksasi lebih lanjut Israel terhadap wilayah Palestina," tulis Sheikh Mohamed di akun Twitternya.

"Uni Emirat Arab dan Israel juga sepakat untuk bekerja sama dan membuat peta jalan menuju pembentukan hubungan bilateral."

Namun kesepakatan kedua negara ini tidak memberi batas waktu tentang penghentian pencaplokan wilayah Palestina.

Kesepakatan ini disebutkan mengarahkan pada negosiasi untuk penyelesaian akhir konflik yang sudah berjalan lama.

Uni Emirat Arab pun tetap fokus pada penyelesaian yang diatur dalam rencana perdamaian Arab tentang solusi dua negara dengan Yerusalem Timur sebagai ibukota negara Palestina.

Pejabat senior Palestina, Hanan Ashrawi mengatakan kesepakatan Israel dan Uni Emirat Arab itu menandai kemenangan dan sekaligus kemunduran.

Kemenangan bagi Israel karena mendapat penghargaan untuk tidak menyatakan secara terbuka tentang apa yang telah dilakukannya terhadap Palestina adalah ilegal sejak awal pencaplokan, seperti dilansir dari Washington Post.

Sementara Palestina terus mendesak pemerintahan negara-negara Arab untuk tidak melakukan normalisasi hubungan dengan Israel hingga perjanjian damai ada dan Palestina sebagai negara merdeka tercapai.