Amerika Tawarkan Proposal Soal Tahanan Taliban
Sabtu, 1 Agustus 2020 12:00 WIB
TEMPO.CO, Washington – Pemerintah Amerika Serikat menawarkan proposal pemindahan ratusan tahanan Taliban dari penjara ke tahanan rumah.
Ini merupakan solusi jalan tengah untuk mengatasi kebuntuan dalam proses pembicaraan damai dengan Taliban.
Proposal dari AS ini mengatakan tahanan Taliban ini, yang terlibat dalam sejumlah serangan berdarah di Afganistan, bakal ditempatkan di sebuah lokasi, yang berada dalam pengawasan Taliban dan pemerintah Afganistan.
“Proposal ini disampaikan pada pekan ini kepada pihak-pihak yang berperang di Afgan oleh diplomat senior AS,” begitu dilansir Reuters pada Jumat, 31 Juli 2020.
Para diplomat yang terlibat berupaya memulai proses negosiasi di Doha, Qatar, yang tertunda karena isu tahanan ini.
Pemerintah Afganistan menolak pembebasan tahap akhir sekitar 400 tahanan dari sekitar 5 ribu tahanan Taliban, yang menjadi persyaratan kelompok ini agar proses pembicaraan damai bisa segera dimulai.
“Utusan khusus AS, Zalmay Khalilzad, menekan para pemimpin Taliban dan President Ashraf Ghani untuk memecah kebuntuan saat kunjungan ke Kabul pada pekan ini,” begitu dilansir Reuters.
Pemerintahan negara Barat merasa khawatir melepas setengah dari sisa 400 tahanan ini.
“Amerika dan sekutunya sepakat akan berlebihan untuk membebaskan sebagian militan Taliban yang paling ditakuti. Pasukan Afgan menangkap mereka karena melakukan sejumlah kejahatan terhadap kemanusiaan,” kata seorang diplomat senior Barat di Kabul.
Khalilzad belum memberikan pernyataan soal ini. Sedangkan juru bicara Presiden Ghani enggan berkomentar.
Soal ini, kemenlu AS mengatakan,”Dia (Khalilzad) telah mengupayakan solusi atas isu yang masih ada menjelang negosiasi intra-Afganistan termasuk isu tahanan.”
Dari 400 tahanan yang masih ada, sekitar 200 tahanan adalah militan Taliban yang dituding pemerintah Afganistan sebagai dalang serangan terhadap kedutaan besar, lapangan publik, dan kantor pemerintah.
Pemerintah Afganistan menuding mereka terlibat pembunuhan ribuan warga sipil dalam beberapa tahun terakhir termasuk peledakan Kedubes Jerman pada 2017.
