TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Otoritas Palestina, Mahmoud Abbas, mengatakan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin bahwa dirinya siap melanjutkan negosiasi dengan Israel di bawah legitimasi internasional.

"Palestina siap untuk kembali ke meja perundingan dengan Israel di bawah naungan Kuartet, yang terdiri dari AS, Uni Eropa, PBB dan Rusia, kata Mahmoud Abbas pada Rabu, dikutip dari Jerusalem Post, 9 Juli 2020.

Abbas mengatakan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin selama percakapan telepon bahwa Palestina ingin negosiasi yang diusulkan didasarkan pada "legitimasi internasional" dan dengan partisipasi negara-negara lain, menurut rilis yang dilaporkan kantor berita Palestina, WAFA News Agency.

"Abbas memberi tahu Putin dalam perkembangan politik terbaru, khususnya mengenai rencana aneksasi Israel, yang ditolak oleh Palestina, Arab dan komunitas internasional," lapor WAFA.

Mahmoud Abbas menyatakan penghargaan atas penolakan Rusia terhadap rencana Israel untuk menerapkan kedaulatannya di beberapa bagian Tepi Barat "dengan kekuatan dan dukungannya bagi hak rakyat Palestina untuk kemerdekaan dan kebebasan."

Dia juga memberi pengarahan kepada presiden Rusia tentang upaya Palestina untuk memerangi penyebaran pandemi virus corona dan memberi selamat kepadanya atas hasil pemungutan suara terbaru tentang amandemen Konstitusi, yang memperpanjang batas masa jabatan presiden.

Sebagai tanggapan, Putin menyuarakan dukungan negaranya untuk solusi dua negara dan menekankan pentingnya menghidupkan kembali proses perdamaian berdasarkan resolusi internasional dan di bawah naungan internasional.

Selain itu, Putin menyatakan kesiapan Rusia untuk bekerja untuk mengakhiri perselisihan antara faksi Fatah yang dipimpin Mahmoud Abbas di Tepi Barat dan Hamas di Gaza.

Otoritas Palestina telah menyerukan intifada (pemberontakan) ketiga atas rencana aneksasi Tepi Barat, sementara Hamas memperingatkan aneksasi Tepi Barat akan menjadi deklarasi perang Israel terhadap Palestina.

Rencana aneksasi Tepi Barat oleh Israel merupakan bagian proposal perdamaian Presiden AS Donald Trump yang dirilis awal tahun ini dan telah memancing teguran keras dari Uni Eropa dan beberapa negara Arab. Israel telah menunda aneksasi Tepi Barat dan Lembah Yordan yang awalnya direncanakan pada 1 Juli.