TEMPO.CO, Jakarta -Pemerintah Cina menarik buku-buku yang ditulis tokoh-tokoh demokrasi terkemuka dari perpustakaan umum.

Buku-buku itu dikaji apakah melanggar Undang-Undang Keamanan Nasional Hong Kong atau tidak.

"Perpustakaan-perpustakaan umum Hong Kong akan mengkaji apakah buku-buku tertentu melanggar ketentuan dari Undang-Undang Keamanan Nasional" kata Departemen Layanan Budaya dan Kenyamanan yang mengelola perpustakaan dalam pernyataannya, sebagaimana dilaporkan Reuters, 5 Juli 2020.

"Buku-buku tidak akan tersedia untuk dipinjam dan sebagai referensi di perpustakaan bersamaan saran hukum akan dicari dalam proses pengkajian ini."

Alhasil, buku-buku tulisan aktivis demokrasi Joshua Wong atau politisi pro-demokrasi Tanya Chan tidak lagi muncul di situs perpustakaan umum.

"Undang-undang Keamanan Nasional memaksakan rezim sensor gaya daratan atas kota keuangan internasional ini," cuit Wong hari Sabtu.

Anehnya, dua buku yang ditulis warga Cina peraih hadiah Nobel Perdamaian, Liu Xiaobo tetap tersedia di perpustakaan.

Pemerintah Hong Kong hari Jumat lalu mengatakan slogan "Bebaskan Hong Kong, revolusi zaman kita", ilegal.

Bagi pengendara motor yang mendatangi polisi saat unjuk rasa dan membawa bendera dengan pesan seperti slogan itu akan didakwa pelaku terorism dan menghasut untuk memisahkan diri dari Cina.

Pemerintah Hong Kong dan Beijing berulang kali mengatakan undang-undang ini tidak akan memberangus kemerdekaan berbicara di medi atau hak asasi lainnya, melainkan hanya menyasar kepada beberapa pembuat masalah.