TEMPO.CO, Jakarta - Anggota parlemen dan mantan Menteri Kehakiman Israel mengatakan Israel tidak akan mencaplok Lembah Yordan dalam rencana aneksasi Tepi Barat dan Lembah Yordan sebelumnya.

Anggota parlemen dari partai Yamina, Ayelet Shaked, mengatakan kepada Army Radio bahwa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah menyerahkan Lembah Yordan karena protes dari negara-negara Arab, dikutip dari The Jerusalem Post, 29 Juni 2020.

Shaked berbicara di tengah laporan yang berkembang bahwa Israel tidak akan mencaplok 30% penuh seperti yang tertera di bawah rencana perdamaian Presiden AS Donald Trump, yang dirilis pada Januari.

Shaked menuduh bahwa peta kedaulatan Israel dalam rencana Trump telah disusun oleh Netanyahu. "Dia bekerja selama tiga tahun untuk rencana ini, dan dia bisa melakukan perubahan pada rencana itu selama koalisinya setuju," kata Shaked.

Hanya beberapa jam sebelumnya Netanyahu menunjukkan hal yang sebaliknya ketika dia berbicara tentang pentingnya Lembah Yordan selama konferensi virtual Christians United for Israel.

Rencana perdamaian Trump memberikan Israel kedaulatan termasuk Lembah Yordan yang strategis, kata Netanyahu.

Namun, muncul spekulasi bahwa Israel akan bergerak maju hanya dengan rencana aneksasi parsial, di mana Menteri Pertahanan Benny Gantz lebih memilih opsi ini.

Baik Netanyahu dan Gantz akan bertemu dengan pejabat AS, utusan khusus AS Avi Berkowitz dan anggota Komite pemetaan bersama Israel-AS Scott Leith.

Yordania dilaporkan telah menjelaskan kepada Israel bahwa mereka tidak akan menerima bahkan aneksasi parsial atas tanah Tepi Barat dan akan merespons setiap langkah Israel meski batal menganeksasi Lembah Yordan, Times of Israel melaporkan.

Menjelang 1 Juli, tanggal aneksasi yang dijanjikan Netanyahu, belum ada keputusan akhir yang dibuat terkait dengan peta aneksasi Tepi Barat dan Lembah Yordan.