Ukraina Menyita Uang Suap Rp 71 Miliar ke Petugas Antikorupsi

Minggu, 14 Juni 2020 11:00 WIB

Uang suap Rp 71 miliar yang disita saat hendak diberikan ke petugas berwenang agar penyelidikan penggelapan uang yang melibatkan Burisma dihentikan. Sumber: US News & World Report

TEMPO.CO, Jakarta - Pejabat Ukraina pada Sabtu, 13 Juni 2020, mengaku telah ditawari uang suap US$ 5 juta atau Rp 71 miliar agar mereka mau menghentikan upaya pembuktian dugaan penggelapan uang di Burisma, sebuah perusahaan bidang energi.

Suap yang hendak diberikan ke pejabat berwenang di Ukraina terkait penggelapan uang negara ke sebuah bank. Beberapa dari total uang US$ 5 juta ditawarkan ke petugas anti-korupsi Ukraina dan sisa US$ 1 juta rencananya diberikan ke seorang pejabat pemerintah yang bertindak sebagai calo.

Pengakuan pejabat Ukraina itu sama sekali tidak menyebut-nyebut nama Hunter Biden, mantang anggota dewan Burisma, yang juga putra Joe Biden politikus Amerika Serikat yang sekarang mencalonkan diri menjadi Presiden Amerika Serikat.

Otoritas Ukraina menyita uang suap Rp 71 miliar yang hendak diberikan ke petugas berwenang agar penyelidikan dugaan penggelapan uang di Burisma dihentikan. Sumber: RochesterFirst

Burisma pada tahun lalu menjadi sorotan setelah muncul permohonan pemakzulan terhadap Presiden Donald Trump untuk membuktikan apakah Trump sudah menekan Kiev agar membuka kasus melawan Biden, rival politiknya dalam pemilu presiden Novemner 2020 nanti. Trump ketika itu dituduh ingin ada investigasi terhadap Biden dan Hunter.

Advertising
Advertising

Artem Sytnyk, Kepala biro anti-korupsi Ukraina (NABU) mengatakan ada tiga orang yang sudah ditahan terkait kasus upaya suap terhadap pejabat untuk menghentikan penyelidikan kasus ini. Dua dari tiga orang itu adalah seorang pegawai pajak dan mantan pegawai pajak.

Situs reuters.com mewartakan uang US$ 5 juta adalah uang suap terbesar yang pernah disita NABU. Uang sebanyak itu dipamerkan ketika dilakukan konferensi pers. Uang itu dimasukan ke dalam plastik transpran dan dibawa oleh petugas.

Burisma dalam pernyataan memastikan tidak ada sangkut-paut dengan masalah ini. Mereka juga menolak memberikan informasi di mana keberadaan Mykola Zlochevsky, pendiri Burisma dan mantan Menteri Ekologi Ukraina.

Berita terkait

Ini Agenda Masa Jabatan Kedua Trump, termasuk Deportasi Massal

9 jam lalu

Ini Agenda Masa Jabatan Kedua Trump, termasuk Deportasi Massal

Donald Trump meluncurkan agenda untuk masa jabatan keduanya jika terpilih, di antaranya mendeportasi jutaan migran dan perang dagang dengan Cina.

Baca Selengkapnya

Kronologi Perkemahan Pro-Palestina di Universitas-universitas AS

15 jam lalu

Kronologi Perkemahan Pro-Palestina di Universitas-universitas AS

Protes pro-Palestina yang menuntut gencatan senjata di Gaza dan divestasi perusahaan-perusahaan terkait Israel menyebar ke seluruh universitas AS.

Baca Selengkapnya

Biden Soal Bentrok Mahasiswa Pro-Palestina: Boleh Protes, Asal Jangan Bikin Kekacauan

16 jam lalu

Biden Soal Bentrok Mahasiswa Pro-Palestina: Boleh Protes, Asal Jangan Bikin Kekacauan

Presiden AS Joe Biden mengkritik gelombang unjuk rasa pro-Palestina yang berlangsung di berbagai kampus di seluruh negeri.

Baca Selengkapnya

Partai Demokrat AS Kirim Surat ke Joe Biden, Minta Cegah Serangan Israel di Rafah

1 hari lalu

Partai Demokrat AS Kirim Surat ke Joe Biden, Minta Cegah Serangan Israel di Rafah

Puluhan anggota Partai Demokrat AS menyurati pemerintahan Presiden Joe Biden untuk mendesak mereka mencegah rencana serangan Israel di Rafah.

Baca Selengkapnya

DPR AS Loloskan RUU Kontroversial soal Definisi Anti-Semitisme, Apa Maksudnya?

1 hari lalu

DPR AS Loloskan RUU Kontroversial soal Definisi Anti-Semitisme, Apa Maksudnya?

Kelompok HAM memperingatkan bahwa definisi baru Anti-Semitisme tersebut dapat semakin membatasi kebebasan berpendapat.

Baca Selengkapnya

Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden

2 hari lalu

Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden

Meksiko sebelumnya telah mengajukan banding ke ICJ untuk memberikan sanksi kepada Ekuador karena menyerbu kedutaan besarnya di Quito.

Baca Selengkapnya

Pemantau PBB Laporkan Rudal Korea Utara Hantam Kharkiv Ukraina

3 hari lalu

Pemantau PBB Laporkan Rudal Korea Utara Hantam Kharkiv Ukraina

Badan ahli tersebut mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB bahwa penemuan rudal menunjukkan pelanggaran sanksi internasional oleh Korea Utara.

Baca Selengkapnya

Invasi Rusia di Ukraina Dorong Kemungkinan Ekspansi Uni Eropa

3 hari lalu

Invasi Rusia di Ukraina Dorong Kemungkinan Ekspansi Uni Eropa

Presiden Dewan Eropa mengatakan invasi Rusia ke Ukraina akan memberi dorongan bagi upaya Uni Eropa untuk menerima lebih banyak anggota.

Baca Selengkapnya

Ketua NATO Janjikan Aliran Senjata ke Ukraina akan Meningkat

4 hari lalu

Ketua NATO Janjikan Aliran Senjata ke Ukraina akan Meningkat

Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg menjanjikan aliran senjata dan amunisi yang meningkat kepada Ukraina.

Baca Selengkapnya

Biden Telepon Netanyahu Lagi Soal Rencana Serangan ke Rafah, Ini Katanya

4 hari lalu

Biden Telepon Netanyahu Lagi Soal Rencana Serangan ke Rafah, Ini Katanya

Gedung Putih mengatakan Biden menegaskan kembali "posisinya yang jelas" ketika Israel berencana menyerang Kota Rafah, wilayah paling selatan di Gaza

Baca Selengkapnya