Evaluasi Respon Corona, Badan Pengawas WHO Sarankan Reformasi

Selasa, 19 Mei 2020 05:30 WIB

Direktur Eksekutif Program Darurat WHO Mike Ryan (kiri), Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus (tengah), dan Pemimpin Teknis Program Darurat WHO Maria van Kerkhove (kanan), selama konferensi pers terkait virus Corona di Jenewa, Swiss, 6 Februari 2020.[REUTERS]

TEMPO.CO, Jakarta - Badan pengawas dari WHO menganggap organisasi kesehatan dunia tersebut telah menunjukkan kepemimpinan yang baik selama masa pandemi virus Corona (COVID-19). Walau begitu, mereka mendukung adanya evaluasi terhadap kinerja WHO atau bahkan mereforma cara kerja WHO itu sendiri.

Hal itu disampaikan badan pengawas dalam acara World Health Assembly yang digelar secara virtual dan melibatkan otoritas kesehatan dari berbagai negara. Dalam acara tersebut, 194 negara anggota WHO telah sepakat untuk mendorong evaluasi respon global terhadap pandemi virus Corona.

"Penanganan yang tidak sempurna serta pemahaman yang terus berubah bukanlah hal yang asing di tahap awal pandemi. Masih ada banyak hal yang perlu ditangani soal COVID-19," ujar panel badan pengawas soal pentingnya evaluasi kinerja WHO, dikutip dari Reuters, Senin, 18 Mei 2020.

Jika cara kerja WHO akan direformasi, badan pengawas mengajukan sejumlah rekomendasi yang bisa diterapkan. Salah satunya adalah tahapan status darurat yang lebih detil sebelum sebuah pandemi dinyatakan berstatus darurat internasional.

Rekomendasi lainnya soal kapasitas, peran, dan dukungan terhadap program gawat darurat WHO. Menurut panel, anggaran US$ 300 juta untuk program gawat darurat belum mencukupi jika menginginkan sesuatu yang komprehensif.

Terakhir, panel badan pengawas mengimbau negara anggota serta WHO untuk tidak mempolitisasi respon terhadap pandemi. Panel mengharapkan WHO dan negara-negara anggota bisa mengesampingkan perbedaan dan ego untuk bekerjasama menangani pandemi virus Corona.

"WHO tidak akan berhasil tanpa kerjasama global dan dukungan politik yang kompak," ujar Badan Pengawas WHO.

Sebelumnya, Amerika mengkritik WHO kurang sigap dalam menangani virus Corona dan terlalu Cina sentris. Sebab, di mata Amerika, WHO seharusnya bisa memberikan detil soal Corona lebih awal sebelum wabahnya meledak.

Sementara itu, soal tuduhan Cina sentris, Amerika menuding WHO mencoba melindungi Cina, menutupi fakta soal wabah virus Corona. Cina sendiri, di satu sisi, mengapresiasi kinerja WHO dan mendukungnya untuk memimpin evaluasi respon global terhadap virus Corona.

Hingga berita ini ditulis, tercatat ada 4,8 juta kasus dan 317 ribu korban meninggal akibat virus Corona (COVID-19) di dunia.

ISTMAN MP | REUTERS

Berita terkait

Top 3 Dunia: India Tak Terima Tuduhan Xenofobia Biden Hingga Gencatan Senjata Gaza

3 jam lalu

Top 3 Dunia: India Tak Terima Tuduhan Xenofobia Biden Hingga Gencatan Senjata Gaza

Berita Top 3 Dunia pada Sabtu 4 Mei 2024 diawali penolakan India soal tudingan xenofobia oleh Presiden AS Joe Biden

Baca Selengkapnya

Tak Hanya India, Jepang Juga Kecewa Atas Komentar Joe Biden tentang Xenofobia

12 jam lalu

Tak Hanya India, Jepang Juga Kecewa Atas Komentar Joe Biden tentang Xenofobia

Pemerintah Jepang menanggapi komentar Presiden AS Joe Biden bahwa xenofobia menjadi faktor penghambat pertumbuhan ekonomi di Cina, India dan Jepang.

Baca Selengkapnya

Menlu India Tak Terima Komentar Joe Biden tentang Xenofobia

17 jam lalu

Menlu India Tak Terima Komentar Joe Biden tentang Xenofobia

Menteri Luar Negeri India menolak komentar Presiden AS Joe Biden bahwa xenofobia menjadi faktor yang menghambat pertumbuhan ekonomi negaranya.

Baca Selengkapnya

Soal Internet di Cina, Kampanye Larangan Tautan Ilegal hingga Mengenai Pendapatan Periklanan

18 jam lalu

Soal Internet di Cina, Kampanye Larangan Tautan Ilegal hingga Mengenai Pendapatan Periklanan

Komisi Urusan Intenet Pusat Cina telah memulai kampanye nasional selama dua bulan untuk melarang tautan ilegal dari sumber eksternal di berbagai media

Baca Selengkapnya

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

18 jam lalu

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.

Baca Selengkapnya

Hamas: Netanyahu Berusaha Gagalkan Kesepakatan Gencatan Senjata di Gaza

19 jam lalu

Hamas: Netanyahu Berusaha Gagalkan Kesepakatan Gencatan Senjata di Gaza

Pejabat senior Hamas mengatakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berupaya menggagalkan kesepakatan gencatan senjata di Gaza.

Baca Selengkapnya

Penanganan Polusi Udara, Peneliti BRIN Minta Indonesia Belajar dari Cina

22 jam lalu

Penanganan Polusi Udara, Peneliti BRIN Minta Indonesia Belajar dari Cina

Cina menjadi salah satu negara yang bisa mengurangi dampak polusi udaranya secara bertahap. Mengikis dampak era industrialisasi.

Baca Selengkapnya

Menlu Selandia Baru Sebut Hubungan dengan Cina "Rumit"

1 hari lalu

Menlu Selandia Baru Sebut Hubungan dengan Cina "Rumit"

Menlu Selandia Baru menggambarkan hubungan negaranya dengan Cina sebagai hubungan yang "rumit".

Baca Selengkapnya

WHO: Rencana Darurat Tak Bisa Cegah Kematian jika Israel Lakukan Serangan Darat di Rafah

1 hari lalu

WHO: Rencana Darurat Tak Bisa Cegah Kematian jika Israel Lakukan Serangan Darat di Rafah

WHO mengatakan tidak ada rencana darurat yang dapat mencegah "tambahan angka kematian" di Rafah jika Israel menjalankan operasi militernya di sana.

Baca Selengkapnya

Gejala Baru pada Pasien DBD yang Dialami Penyintas COVID-19

1 hari lalu

Gejala Baru pada Pasien DBD yang Dialami Penyintas COVID-19

Kemenkes mendapat beberapa laporan yang menunjukkan perubahan gejala pada penderita DBD pascapandemi COVID-19. Apa saja?

Baca Selengkapnya