TEMPO.CO, Jakarta - Buku mantan penasihat keamanan nasional Amerika, John Bolton, nyaris membuat Presiden Amerika Donald Trump lengser. Gara-gara buku berjudul "The Room Where It Happened: A White House Memoir" tersebut, partai Demokrat mengajukan permohonan untuk memakzulkan Trump. Untung bagi Trump, ia memiliki cukup banyak dukungan di Senat untuk menyelamatkannya dari upaya pemakzulan pada sidang hari Rabu pekan depan, 5 Februari 2020.

Buku Bolton memuat banyak hal, namun hanya satu yang membuat pemerintahan Trump di permasalahkan: Bab Ukraina. Bab Ukraina menceritakan secara detil bagaimana Trump menahan bantuan militer Ukraina untuk memaksa mereka memata-matai, menginvestigasi Joe Biden, kandidat rival Trump di Pemilu 2020 nanti. Trump kemudian didakwa atas dasar penyalahgunaan wewenang atas kejadian tersebut.

Menurut Buku Bolton, penahanan bantuan militer untuk Ukraina sudah direncanakan sejak awal Mei 2019. Dalam sebuah pertemuan di Gedung Putih, Trump memerintahkan Bolton mencari informasi-informasi yang bisa digunakan untuk menyerang kandidat Demokrat sebelum Pemilu 2020. Salah satunya soal keterlibatan Biden dan anaknya di perusahaan gas Burisma, Ukraina. Trump yakin betul ada praktik korupsi di perusahaan itu.

Bolton, dalam bukunya, menyatakan bahwa dirinya bukan satu-satunya orang yang ditugaskan. Selain dirinya, ada Kepala Staf Kepresidenan Mick Mulvaney, pengacara Rudolph W. Giuliani, dan konsuler Gedung Putih Pat A. Cipollone. Meski begitu, Bolton menulis dirinya lah yang diminta untuk menelpon Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, lebih dulu.

"Demi menyakinkan Mr. Zelensky agar mau bertemu dengan Giuliani yang datang ke Ukraina untuk membahas investigasi permintaan Presiden (Trump). Namun, Bolton tidak pernah melakukan permintaan Trump tersebut," sebagaimana dikutip dari New York Times.

Bolton menulis dirinya tidak mengikuti permintaan Trump karena ia sudah membaca motifnya. Dalam bukunya, Bolton menyampaikan bahwa Trump percaya sekali bahwa Ukraina sempat berupaya untuk menjatuhkannya di Pemilu 2016. Oleh karenanya, ia ingin melakukan hal yang sama kepada Ukraina, dimulai dengan mengirim Giuliani untuk membujuk Zelensky memata-matai Biden.

"Permintaan (kepada Zelensky) untuk menerima Giulianni gagal total. Trump kemudian membentuk tim berisi diplomat Amerika yang ditugaskan untuk terus menekan Ukraina agar melakukan investigasi yang diinginkan Trump," ujar Bolton di bukunya

Upaya menekan Ukraina tersebut berujung pada keputusan Trump untuk menahan bantuna 391 Juta Dollar AS yang ditujukan untuk militer Ukraina. Tanpa dana bantuan tersebut, Ukraina diyakini akan kesulitan bertahan dari agresi Rusia. Trump berharap penahanan itu akan membuat Zelenksy menuruti kemauannya. Bolton menuliskan kejadian di bulan Agustus itu secara detil.

Dalam sidang, kubu Trump membantah kaitan antara penahanan bantuan dan permintaan investigasi. Tim hukumnya menyampaikan bahwa dua hal tersebut adalah dua hal yang terpisah, bukan satu kesatuan. Mereka juga mengklaim bahwa Trump berhak melakukan penahanan itu, tak terkecuali untuk kepentingan pemilu karena pemilu adalah kepentingan publik.

Bolton tahu secara detil runtutan kejadian Trump memaksa Ukraina melakukan investigasi yang berujung pada panahanan bantuan militer. Oleh karenanya, kubu Demokrat terus mendesak pemanggilan Bolton sebagai saksi dalam sidang pemakzulan Trump di Senat AS. Namun, upaya Demokrat gagal karena kekurangan suara dukungan. Trump diyakini sudah bisa "bebas" pada hari Rabu nanti.

REUTERS | NEW YORK TIMES | ISTMAN MP