Demokrat Yahudi Ingin Cabut Larangan Imigrasi Muslim Trump

Minggu, 19 Januari 2020 07:00 WIB

Gedung Capitoll Hill di Washington DC, Amerika Serikat.[washington.org]

TEMPO.CO, Jakarta - 32 anggota Demokrat moderat, termasuk dua Demokrat Yahudi, menandatangani surat kepada Ketua DPR agar membuat undang-undang yang akan mencabut larangan imigrasi negara Muslim yang diperkenalkan Donald Trump.

Surat ini dikirim pada Kamis kemarin dan ditandatangani oleh legislator yang mewakili dapil pendukung Trump dalam pilpres 2016.

Dikutip dari Jerusalem Post, 19 Januari 2020, dua anggota Demokrat Yahudi moderat mempelopori seruan ke DPR AS untuk mengajukan RUU yang akan membatalkan larangan Presiden Donald Trump pada imigrasi dari sejumlah negara mayoritas Muslim.

"Sebagai orang Amerika, kita harus menentang penganiayaan terhadap agama minoritas," kata surat yang dikirim Kamis kepada Ketua DPR AS Nancy Pelosi. "Mengesahkan UU NO BAN berarti membela nilai dasar kebebasan beragama Amerika."

Surat yang dikirim Kamis ditandatangani oleh 32 Demokrat moderat, banyak yang mewakili distrik yang dimenangkan oleh Trump pada 2016. Surat itu mengisyaratkan bahwa Demokrat melihat imigrasi sebagai masalah kemenangan dalam pemilihan kongres dan presiden tahun ini.

Advertising
Advertising

Dua dari tiga anggota parlemen yang mempelopori surat itu adalah orang Yahudi, yakni anggota DPR Josh Gottheimer dari New Jersey dan Max Rose dari New York. Yang ketiga adalah Stephanie Murphy dari Florida. Di antara para penandatangan adalah empat Demokrat Yahudi di distrik-distrik rebutan, di antaranya Elaine Luria di Virginia, Elissa Slotkin di Michigan, Kim Schrier di Washington dan Susan Wild di Pennsylvania.

Aksi ini diperkenalkan tahun lalu oleh anggota DPR Judy Chu dari California, dan mendapat dukungan dari sebagian besar kaukus Demokrat. Pernyataan bersama penandatangan surat itu sebagian didorong oleh laporan yang belum dikonfirmasi bahwa Trump berencana untuk memperluas larangan ke negara-negara mayoritas Muslim lainnya.

Pemerintahan Trump mengatakan pembatasan imigrasi dari negara Muslim tidak diskriminatif secara agama dan didasarkan pada penilaian ancaman keamanan nasional.

Berita terkait

Ikuti Gerakan di AS, Mahasiswa Pro-Palestina Berkemah di Kampus-Kampus Australia

5 jam lalu

Ikuti Gerakan di AS, Mahasiswa Pro-Palestina Berkemah di Kampus-Kampus Australia

Gelombang protes pro-Palestina di kampus-kampus Amerika Serikat telah menyebar ke berbagai universitas di Australia.

Baca Selengkapnya

Ini Agenda Masa Jabatan Kedua Trump, termasuk Deportasi Massal

14 jam lalu

Ini Agenda Masa Jabatan Kedua Trump, termasuk Deportasi Massal

Donald Trump meluncurkan agenda untuk masa jabatan keduanya jika terpilih, di antaranya mendeportasi jutaan migran dan perang dagang dengan Cina.

Baca Selengkapnya

AHY Buka Suara Soal Diskusi Pembagian Kursi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

17 jam lalu

AHY Buka Suara Soal Diskusi Pembagian Kursi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Ketua Umum Partai Demokrat AHY buka suara soal diskusi mengenai kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran. Namun ia tak merinci kapan diskusi itu dilakukan.

Baca Selengkapnya

39 Tahun Gal Gadot, Pemeran Film Wonder Woman yang Bela Israel Asal Negaranya

2 hari lalu

39 Tahun Gal Gadot, Pemeran Film Wonder Woman yang Bela Israel Asal Negaranya

Artis Hollywood Gal Gadot belakangan menuai banyak sorotan karena aksi bela Israel yang dilakukannya. Ini perjalanan karier pemeran film Wonder Woman.

Baca Selengkapnya

Emil Dardak Disebut Berpeluang Dampingi Khofifah di Pilkada Jawa Timur 2024, Berikut Profilnya

2 hari lalu

Emil Dardak Disebut Berpeluang Dampingi Khofifah di Pilkada Jawa Timur 2024, Berikut Profilnya

Emil Dardak berpeluang kuat kembali menjadi pendamping Khofifah di Pilkada Jawa Timur. Berikut rekam jejaknya.

Baca Selengkapnya

Kata Politikus PAN, Demokrat, dan PDIP soal Cawagub Pendamping Khofifah

2 hari lalu

Kata Politikus PAN, Demokrat, dan PDIP soal Cawagub Pendamping Khofifah

Politikus sejumlah partai politik angkat bicara soal cawagub pendamping Khofifah di Pilkada Jawa Timur. Siapa orangnya?

Baca Selengkapnya

8 Sekolah Kedinasan 2024 yang Beri Lulusannya Uang Pensiun

2 hari lalu

8 Sekolah Kedinasan 2024 yang Beri Lulusannya Uang Pensiun

Berikut ini daftar sekolah kedinasan 2024 yang lulusannya bisa menjadi CPNS dan diberikan uang pensiun. Ada dari Kemenkeu hingga BMKG.

Baca Selengkapnya

Demokrat Siapkan Tiga Nama Kader Senior Maju di Pilkada Jakarta

2 hari lalu

Demokrat Siapkan Tiga Nama Kader Senior Maju di Pilkada Jakarta

Demokrat siapkan tiga nama kader senionya maju di Pilkada Jakarta.

Baca Selengkapnya

Jajaki Koalisi dengan Partai Lain, Demokrat Incar Kursi Calon Wakil di Pilkada Jakarta

2 hari lalu

Jajaki Koalisi dengan Partai Lain, Demokrat Incar Kursi Calon Wakil di Pilkada Jakarta

Partai Demokrat bakal mengusung sejumlah kader muda di Pilkada Jakarta. Mengincar kursi Wakil Gubernur

Baca Selengkapnya

Terancam Dipenjara, Trump Dijatuhi Denda Rp146 Juta karena Langgar Perintah Pembungkaman

2 hari lalu

Terancam Dipenjara, Trump Dijatuhi Denda Rp146 Juta karena Langgar Perintah Pembungkaman

Hakim yang mengawasi persidangan pidana uang tutup mulut Donald Trump mendenda mantan presiden Amerika Serikat itu sebesar US$9.000 atau karena Rp146

Baca Selengkapnya