TEMPO.CO, Jakarta - Iran mengatakan akan menuntut Presiden Donald Trump ke Pengadilan Kejahatan Internasional di Den Haag, Belanda, atas pembunuhan Jenderal Qassem Soleimani di Baghdad pada 3 Januari.

"Kami bermaksud untuk mengajukan tuntutan hukum di Republik Islam, Irak dan Pengadilan Den Haag (Mahkamah Internasional) terhadap militer dan pemerintah Amerika dan terhadap Trump," kata Gholam Hossein Esmaeili, juru bicara Departemen Kehakiman Iran pada Selasa, dikutip dari Business Insider, 17 Januari 2020.

"Tidak ada keraguan bahwa militer AS telah melakukan tindakan teroris untuk membunuh Komandan Garda Revolusi Iran Letnan Jenderal Soleimani dan Wakil Komandan Unit Mobilisasi Populer (PMU) Abu Mahdi al-Muhandis...dan Trump telah mengakui melakukan kejahatan itu."

Sejak pembunuhan itu, kepemimpinan Iran telah bersumpah untuk membalas dendam politik, militer, dan hukum atas apa yang mereka sebut sebagai pembunuhan tidak sah terhadap salah satu pahlawan militer terbesar mereka.

Soleimani terkenal di seluruh Timur Tengah karena kecerdasan diplomatik dan militernya.

Respons Iran terhadap pembunuhan sejauh ini, bagaimanapun, semakin rumit setelah mereka tak sengaja menembak jatuh pesawat sipil Ukraina.

Meskipun AS bukan negara anggota penandatanganan pengadilan internasional, Trump telah lama berpendapat bahwa pengadilan tersebut dapat digunakan oleh musuh-musuh Amerika dalam kasus-kasus seperti ini untuk menekan kebijakan luar negerinya. Namun, Amerika bisa tercoreng jika kasus tersebut disidangkan.

Salah satu pakar PBB mengatakan Iran bisa menang gugatan terhadap AS jika kasus ini disidangkan.

Tak lama setelah kematian Soleimani, Agnes Callamard, Pelapor Khusus PBB untuk eksekusi ekstra-yudisial, menulis di Twitter bahwa alibi untuk tindakan mematikan oleh suatu negara yang mengklaim membela diri seperti yang berulang kali diklaim oleh pemerintahan Trump, sangat tinggi dan memerlukan ancaman yang akan segera terjadi dan sejauh ini AS gagal mengidentifikasi ancaman tersebut.

"Pembunuhan yang ditargetkan terhadap Qassem Soleimani dan Abu Mahdi al Muhandi kemungkinan besar melanggar hukum internasional (termasuk) hukum hak asasi manusia," tulisnya. "Pembenaran yang sah untuk pembunuhan semacam itu didefinisikan dengan sangat sempit dan sulit untuk membayangkan bagaimana semua ini dapat berlaku untuk pembunuhan ini."

#Pentagon statement on targeted killing of #suleimani: 1. It mentions that it aimed at “deterring future Iranian attack plans”. This however is very vague. Future is not the same as imminent which is the time based test required under international law. (1)

— Agnes Callamard (@AgnesCallamard) January 3, 2020

Dalam tweet lain, Callamard secara eksplisit merinci bagaimana klaim Trump bahwa Soleimani merupakan ancaman potensial dan berkelanjutan terhadap kepentingan AS gagal mencapai batasan yang ditetapkan oleh hukum internasional.

Pernyataan Gedung Putih menyebutkan pembunuhan itu bertujuan menghalangi rencana serangan Iran di masa depan. Namun ini sangat kabur, kata Callamard. "Masa depan tidak sama dengan waktu dekat yang merupakan ujian berbasis waktu yang diharuskan oleh hukum internasional".

Pernyataan Trump tampaknya melibatkan justifikasi hukum internasional untuk membela diri yang merupakan satu-satunya pengecualian terhadap larangan penggunaan kekuatan berdasarkan Piagam PBB, seperti dikutip dari JURIST, situs web analisis hukum yang bekerja sama dengan University of Pittsburgh.

"Hak untuk membela diri adalah hak yang melekat di bawah hukum kebiasaan internasional dan pasal 51 Piagam PBB. Ada banyak kontroversi mengenai sejauh mana hak untuk membela diri. Sebelum tahun 2001, hak untuk membela diri hanya tersedia terhadap penggunaan kekuatan negara lain. Namun, setelah munculnya terorisme, Negara sekarang dapat mengandalkan hak untuk membela diri terhadap aktor-aktor non-negara," tulis pakar hukum internasional Israr Khan dari University of Aberdeen, Inggris, dalam analisisnya di JURIST.

Seorang atase militer NATO yang berbasis di Timur Tengah mengatakan, ketika kasus tersebut belum diajukan secara resmi, itu dapat menimbulkan masalah yang signifikan bagi AS dan sekutu NATO-nya, seandainya pengadilan menjatuhkan vonis terhadap Trump.

"Menjaga jarak antara Amerika dan Eropa adalah sebagian besar rencana Iran yang lebih luas saat ini."

"Jika kasus ini disidangkan, saya menduga ada beberapa alasan Iran mungkin tidak ingin membawa kekacauan ini ke pengadilan internasional karena alasan mereka sendiri, tetapi jika itu berlanjut, kasus ini akan mengejutkan buat Amerika," pejabat yang enggan disebut identitasnya. "Sejak awal, pembunuhan Soleimani karena alasan khusus yang dikutip oleh Trump mungkin ilegal."

"Saya akan berasumsi begitu, tetapi ada sedikit kemungkinan mereka berpartisipasi dalam sidang Den Haag, jadi semua bukti akan menjadi apa yang disampaikan Iran bersama dengan pernyataan publik."

"Dan pernyataan-pernyataan ini tidak akan terlihat bagus di ruang sidang," tambah pejabat itu.

Jenderal Soleimani adalah Jenderal militer yang mewakili Republik Islam Iran. Sesuai aturan sekunder dari Pasal Komisi Hukum Internasional tentang Tanggung Jawab Negara untuk Tindakan yang Keliru secara Internasional, perilaku organ negara atau badan resmi mana pun dikaitkan sebagai tindakan Negara. Karena itu, Soleimani tidak bisa dianggap sebagai aktor non-negara. Untuk mengandalkan pertahanan diri atas penggunaan kekuatannya terhadap Jenderal Soleimani, pemerintahan Presiden Trump harus memenuhi kriteria esensial untuk hak bela diri.

Dikutip dari JURIST, Iran memiliki hak konvensional untuk membela diri dan dapat menggunakan kekuatan. Ada juga upaya damai yang dapat digunakan Iran melalui jalur Mahkamah Internasional (ICJ) dan Pengadilan Kejahatan Internasional (ICC). Iran bisa menuntut AS di ICJ. Di sisi lain, Iran dapat meminta ICC untuk menuntut Presiden Donald Trump atas kejahatan agresi. Agresi adalah kejahatan di bawah Statuta Roma yang berdasarkan karakternya, gravitasi dan skalanya, merupakan pelanggaran nyata Piagam PBB.

Baik AS maupun Iran dan Irak bukan merupakan pihak dalam Statuta Roma, statuta yang membentuk ICC, dan oleh karena itu, ICC hanya dapat menuntut Presiden Trump jika Dewan Keamanan PBB memberi wewenang atau Jaksa Penuntut memulai penyelidikan.