TEMPO.CO, Jakarta - Angkatan Darat Amerika Serikat melarang tentaranya menggunakan aplikasi TikTok karena dianggap sebagai ancaman keamanan nasional.

Angkatan Darat bergabung dengan Angkatan Laut dalam melarang penggunaan aplikasi pada ponsel milik pemerintah. Anggota parlemen meminta lembaga intelijen untuk menentukan apakah aplikasi yang dimiliki Cina menjadi ancaman bagi keamanan nasional dan dapat digunakan untuk mengumpulkan data pribadi warga negara Amerika, menurut laporan Military.com, dikutip 1 Januari 2020.

"Ada Pesan Kesadaran Cyber yang dikirim pada 16 Desember mengidentifikasi TikTok memiliki potensi risiko keamanan yang terkait dengan penggunaannya," kata juru bicara Angkatan Darat Letnan Kolonel Robin L. Ochoa pada Senin malam, dikutip dari CNN. "Pesan itu mengarahkan tindakan yang tepat bagi staf untuk melindungi informasi pribadi mereka. Pedoman ini adalah untuk antisipasi terhadap aplikasi yang Anda unduh, memantau telepon Anda untuk teks-teks yang tidak biasa atau yang tidak diminta, dan segera menghapus instalasi TikTok untuk menghindari setiap paparan informasi pribadi."

Sebelumnya Reuters melaporkan bahwa Angkatan Laut juga membuat keputusan serupa pada pertengahan Desember, mengatakan kepada para pelaut bahwa siapa pun yang tidak menghapus aplikasi dari telepon yang dikeluarkan pemerintah mereka akan dilarang dari intranet Angkatan Laut.

TikTok bukan satu-satunya raksasa teknologi Cina yang menimbulkan kecurigaan AS. Perusahaan nirkabel Huawei telah mendapat kritik dari pemerintahan Trump yang menganggap Huawei sebagai ancaman siber keamanan nasional.

TikTok berada di bawah pengawasan Komite Investasi Asing di Amerika Serikat (CFIUS) setelah anggota parlemen menyerukan penyelidikan pada bulan Oktober untuk melihat apakah pemerintah Cina dapat mengumpulkan data pengguna atau mengontrol konten yang dibagikan, menurut laporan The Verge.

CFIUS juga mempertimbangkan apakah ByteDance akan dipaksa untuk melakukan divestasi di Musical.ly, aplikasi yang diperolehnya pada tahun 2017 yang merupakan titik tolak bagi TikTok.

TikTok mengatakan pada Oktober bahwa mereka tidak menghapus konten karena diminta untuk melakukannya oleh pemerintah Cina, dan tidak akan melakukannya di masa depan. TikTok juga menambahkan bahwa mereka menyimpan data pengguna warga AS di Amerika Serikat (dengan cadangan di Singapura), sehingga tidak tunduk pada hukum Cina.