TEMPO.CO, Pyongyang – Pemimpin tertinggi Korea Utara, Kim Jong Un, memanggil sejumlah pejabat tinggi militer mendekati tenggat akhir tahun yang diumumkan negara itu untuk Amerika Serikat terkait denuklirisasi.

Pada awal Desember ini, Korea Utara menjanjikan ‘hadiah Natal’ jika Washington tidak memberikan konsesi pelonggaran sanksi terkait denuklirisasi pada akhir Desember 2019.

Proses negosiasi denuklirisasi ini mengalami kebuntuan sejak gagalnya pertemuan puncak Kim Jong Un dan Presiden AS, Donald Trump, di Hanoi, Vietnam, pada Februari 2019.

“Dia memberikan analisis dan masukan mengenai kondisi eksternal dan internal yang kompleks. Ini untuk meningkatkan kesiapan militer,” begitu pernyataan dari media resmis KCNA seperti dilansir Channel News Asia pada Ahad, 23 Desember 2019.

Kim disebut memberikan arahan yang harus dilakukan Tentara Rakyat untuk mengatasi masalah yang ada dengan cepat.

“Sejumlah isu penting untuk meningkatkan kemampuan pertahanan nasional dan isu inti untuk percepatan kemampuan militer bagi pertahanan juga dibahas,” begitu dilansir KCNA.

Sejauh ini, seperti dilansir Reuters, Pyongyang telah beberapa kali menggelar uji coba penembakan rudal jarak pendek ke laut.

Sekitar dua pekan lalu, militer Korea Utara juga melakukan uji coba di lokasi peluncuran satelit untuk menguji kemampuan mesin roket baru. Intelijen Korea Selatan menyebut ada mesin roket berbahan padat yang diuji coba.

Kim Jong Un menggelar pertemuan dengan pimpinan militer ini sehari setelah pejabat kemenlu negara itu mengecam AS soal kritik rekam jejak HAM. Korea Utara menyebut komentar AS soal ini seperti menuang minyak di atas api menyala dan hanya meningkatkan ketegangan.

Sidang Umum PBB beberapa kali menyoroti perlindungan HAM di Korea Utara. PBB menilai terjadi pelanggaran HAM yang sistematis dan meluas di negara komunis tertutup.