TEMPO.CO, Jakarta - Israel berencana melawan keputusan Pengadilan Kejahatan Internasional (ICC) yang mengatakan Israel diduga melakukan kejahatan perang di Gaza.

Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan kepada kabinet dalam pertemuan Ahad, bahwa keputusan itu sama saja membandingkan hak tinggal Israel di Alkitab dengan kejahatan perang.

Netanyahu juga menyebut pengadilan mengabaikan pelanggaran hak asasi manusia dari negara-negara seperti Iran, Suriah dan Turki,

"ICC akhirnya menjadi senjata dalam perang politik melawan Negara Israel," kata Netanyahu, dikutip dari Jerusalem Post.

Dia berbicara hanya dua hari setelah jaksa ICC Fatou Bensouda mengatakan bahwa dia percaya kejahatan perang telah terjadi di Gaza, Tepi Barat dan Yerusalem Timur.

Dia berencana untuk membuka penyelidikan pelanggaran HAM oleh Israel dan Palestina di wilayah tersebut.

Tetapi pertama-tama, dia telah meminta majelis pra-persidangan untuk memutuskan apakah ICC dapat mempertimbangkan Palestina sebagai tujuan untuk mengadili masalah ini, dan jika demikian, apakah pengadilan memiliki yurisdiksi atas semua wilayah yang dipersoalkan.'

Jaksa Mahkamah Kejahatan Internasional, ICC, Fatou Bensouda [File photo]

Netanyahu mengatakan kepada menterinya bahwa ada tiga hal yang absurd dengan keputusan tersebut.

"ICC didirikan setelah kengerian Perang Dunia II, terutama kengerian yang ditimbulkan pada rakyat kita, dan dirancang untuk menangani masalah yang akan diangkat oleh negara terkait kejahatan perang, seperti genosida atau deportasi skala besar," kata Netanyahu.

"Keputusan itu dirancang untuk negara-negara yang tidak memiliki sistem hukum yang benar," tambahnya.

"Sebaliknya, apa yang terjadi di sini adalah bahwa ICC telah menerima klaim Palestina, yang tidak memiliki negara, dan menuduh satu-satunya demokrasi di Timur Tengah, yang beroperasi sesuai dengan standar hukum tertinggi demokrasi Barat, di mana pengadilan ICC tidak memiliki yurisdiksi," kata Netanyahu.

Kedua, dia mengatakan bahwa keputusan jaksa penuntut bertentangan dengan kebenaran sejarah. Keputusan itu menentang hak orang-orang Yahudi untuk menetap di tanah air orang-orang Yahudi. "Mengubah fakta bahwa orang-orang Yahudi tinggal di tanah mereka menjadi kejahatan perang adalah absurd," katanya.

Terakhir, dia bertanya, "Siapa yang mereka bawa ke sini? Siapa yang mereka tuduh di sini? Iran? Turki? Syria? Tidak - Israel, satu-satunya demokrasi di Timur Tengah. Ini kemunafikan yang mengerikan," lanjut Netanyahu.

Benjamin Netanyahu menegaskan Israel akan memperjuangkan haknya dan kebenaran historisnya dengan semua alat yang dimilikinya.