TEMPO.CO, Jakarta - Aksi mogok kerja pada Selasa, 10 Desember 2019, yang menentang reformasi sistem pensiun telah berdampak di liburkannya sekolah dan kekacauan sistem transportasi di penjuru Prancis. Jumlah orang yang mengikuti aksi protes ini sudah berkurang hingga separuh dibanding akhir pekan lalu.

Dikutip dari reuters.com, aksi mogok kerja di Prancis sudah memasuki hari keenam, dimana sektor transportasi metro atau kereta yang paling terpukul oleh aksi ini. Aksi mogok kerja dipicu oleh keputusan Pemerintah Prancis yang berencana merampingkan sistem pensiun Prancis yang saat ini dinilai cukup rumit dan menjanjikan keuntungan pensiun yang lebih menjanjikan.

Aksi mogok kerja pertama kali dilakukan pada Kamis, 5 Desember 2019, yang diikuti oleh lebih dari 800 ribu partisipan. Sekarang jumlahnya banyak berkurang kendati cuaca sedang bagus.

“Dengan adanya ketidak puasan yang sangat dalam, maka ada sebuah kebutuhan agar lebih banyak orang turun ke jalan,” kata Philippe Martinez, Kepala Serikat CGT.

Masinis di dua jalur metro di Paris memperpanjang aksi mogok sampai akhir pekan nanti sebagai bentuk penolakan rencana perampingan program hari tua. Sumber: Reuters.com

Dalam unjuk rasa Selasa kemarin, demonstran meneriakkan kalimat ‘Macron kami datang untuk menangkap mu’. Ada pula spanduk protes bertuliskan ‘mogok kerja atau mati kelapara’.

Kementerian Dalam Negeri Prancis memperkirakan 339 ribu orang melakukan aksi jalan di penjuru Prancis, dimana dari jumlah itu 31 ribu orang melakukan aksinya di Ibu Kota Paris. Sebelumnya unjuk rasa pada 5 Desember 2019 diikuti oleh sekitar 806 ribu partisipan di penjuru Prancis, dimana dari jumlah itu 65 ribu melakukan aksi mogok kerja dan turun ke jalan kota Paris. Serikat buruh CGT menyerukan agar dilakukan aksi serupa pada 12 Desember dan 17 Desember 2019.

Presiden Prancis Emmanuel Macron bertekad menyederhanakan sebuah sistem yang memisahkan 40 rencana pensiun. Menurut Macron, satu sistem pensiun akan terasa lebih adil dan memberikan setiap pensiunan hak yang sama dari setiap euro yang mereka kontribusikan. Namun sejumlah serikat buruh menilai Presiden Macron ingin melucuti manfaat dana pensiun dan mengancam kualitas hidup para pensiunan.