TEMPO.CO, Seoul – Pemerintah Korea Utara pimpinan Kim Jong Un mengatakan pemerintah Amerika Serikat berupaya memperpanjang proses pembicaraan denuklirisasi menjelang pelaksanaan pemilihan Presiden AS pada 2020.

Rezim Kim Jong Un, yang merupakan pemimpin tertinggi Korea Utara, ini juga menyampaikan ancaman terselubung kepada Washington agar melunakkan tuntutannya.

Wakil Menteri Luar Negeri Korea Utara, Ri Thae Song, menuding Washington berupaya mengulur waktu dari pada membuat konsesi.

“Dialog dengan AS pada intinya tidak lain merupakan trik bodoh untuk membuat DPRK terikat dengan dialog dan menggunakannya untuk kepentingan situasi politik dan pemilu di AS,” kata Ri dalam pernyataan yang dilansir KCNA mengacu kepada nama resmi negara yaitu Democratic People’s Republic of Korea, seperti dilansir Reuters pada Selasa, 3 Desember 2019.

Ri melanjutkan,”Apa yang tersisa untuk dilakukan sekarang adalah opsi AS dan ini semuanya terserah kepada AS hadiah Natal apa yang dipilih untuk didapat.”

Pejabat senior Korea Utara yang mengurusi hubungan dengan AS ini juga menyasar kementerian Luar Negeri. Dia menyoal mengenai pernyataan Kemenlu AS soal dialog yang berlanjut setelah Korea Utara melakukan tes peluncuran multi-roket pada Kamis pekan lalu.

Negosiasi antara Korea Utara dan AS mengalami kebuntuan setelah rapat kerja pada Oktober di Stockholm, Swedia, berakhir tanpa kesepakatan.

Kim menetapkan akhir tahun ini sebagai tenggat bagi Washington untuk menunjukkan fleksibilitasnya dalam posisi mengenai isu denuklirisasi. Tapi pejabat AS menilai tenggat itu sebagai tidak nyata.

Media CNBC melansir kedua negara mengalami kemajuan minim dalam diskusi mengenai perlucutan senjata nuklir dan rudal Korea Utara.

Pada April 2019, media Korea Utara melaporkan pemimpin Kim Jong Un mengatakan dia akan menunggu hingga akhir tahun ini agar AS mengubah pendekatannya terhadap denuklirisasi.