TEMPO.CO, Sacaba – Rakyat Bolivia telah memindahkan blokade jalan raya di sejumlah kota pasca kesepakatan damai dengan pemerintah untuk mengakhiri kerusuhan.

Kerusuhan ini terjadi setelah bekas Presiden Bolivia, Evo Morales, mengundurkan diri karena tekanan militer dan polisi dua pekan lalu seusai pemilu bermasalah pada Oktober 2019.

Namun, Bolivia masih terancam kerusuhan karena pemerintah transisi saat ini berusaha menyelidiki sejumlah pendukung EVo Morales dengan alasan menggerakkan massa melawan pemerintah.

“Massa anti-pemerintah di Kota Sacaba menggelar mengheningkan cipta pasca tewasnya sembilan warga akibat ditembak tentara pada awal bulan ini,” begitu dilansir Reuters pada Selasa, 26 November 2019.

Seorang ibu, yang putra satu-satunya tewas ditembak petugas keamanan, berharap negaranya kembali tenang.

“Semoga ada damai di Bolivia dan tidak ada lagi pembantaian,” kata Gregoria Siles, yang merupakan warga asli keturunan India. Dia memiliki lima orang anak dan putranya tewas dalam bentrokan beberapa waktu lalu. “Dia satu-satunya putra saya,” kata dia.

Bolivia dilanda kerusuhan massal setelah Evo Morales mengundurkan diri dari posisi sebagai Presiden. Dia mengatakan militer memintanya mundur dengan alasan kepentingan bangsa.

Sebanyak 33 orang tewas sejak 20 Oktober 2019. Dari jumlah ini, sebanyak 30 orang tewas setelah Presiden interim, Jeanine Anez, berkuasa dua pekan lalu.

Ini membuat tekanan terhadap pemerintahan Anez meningkat.

Lembaga Inter-American Human Rights Commission datang ke Bolivia untuk menginvestigasi dugaan terjadinya pelanggaran HAM.

Para pendukung Morales menyalahkan Anez karena tindakan keras petugas keamanan, yang dianggap berlebihan dalam menangani unjuk rasa.

Sebaliknya, Anez, yang didukung kelompok militer, justru menuding Morales, yang berlindung di Meksiko, serta sekutunya menggerakkan kerusuhan untuk melawan pemerintahan transisi.

Saat ini, Anez, yang merupakan senator dari partai oposisi, telah meneken legislasi untuk pemilu ulang. UU ini mendapat dukungan dari Partai MAS, yang merupakan partai kiri pendukung Morales.

“Kita kembali ke situasi normal setelah terjadinya hal yang sangat keras dan sangat dramatis, tapi saya pikir kami akan bergerak maju,” kata dia.

Secara terpisah, NPR melansir proses transisi Bolivia ke pemilu ulang berlangsung a lot. Ini karena ada tudingan Presiden interim bersikap bermusuhan terhadap warga asli Bolivia, yang merupakan pendukung Evo Morales.

Evo Morales merupakan Presiden pertama dari penduduk asli keturunan Indian dan telah berkuasa selama 14 tahun. “Saat ini, ada Presiden interim dari sayap kanan, yang penunjukkannya justru semakin memicu protes keras,” begitu dilansir NPR pada 25 November 2019. Meski telah tercapai kesepakatan dengan Partai Sosialis pendukung Morales, terjadi perpecahan yang dalam terutama menyangkut religi.