TEMPO.CO, Islamabad – Ribuan orang bergerak untuk berdemonstrasi di ibu kota Islamabad, Pakistan, menuntut agar Perdana Menteri Imran Khan mundur.

Demonstrasi ini muncul di tengah krisis ekonomi yang melanda negara ini.

Aksi unjuk rasa ini diorganisasi oleh Fazl-ur-Rehman, yang merupakan pemimpin partai berbasis religius terbesar di Pakistan. Dia menilai pemerintahan Khan tidak kompeten dan tidak memiliki legitimasi. Dia menuding Khan terpilih lewat proses pemilu 2018, yang dicurangi kelompok militer.

“Gerakan ini tidak akan berhenti jika kami tidak mendapatkan hasil yang diinginkan setelah mencapai ibu kota Islamabad,” kata Rehman kepada media di Lahore pada Kamis, 31 Oktober 2019.

Rehman mengatakan,”Kami ingin Perdana Menteri mundur. Semua anggota parlemen dibubarkan karena palsu,” kata dia.

Petugas polisi telah ditambah di sejumlah titik. Petugas juga menambah barikade baru termasuk menggunakan kontainer untuk memblokir jalan dan menutup akses ke area gedung pemerintahan dan kantor perwakilan asing.

Rehman, yang mengetuai Partai Jamiat Ulema-i-Islam-Fazl, menyebut aksi protesnya ini sebagai azadi atau parade kebebasan.

PM Imran Khan, yang merupakan bekas pemain kriket internasional, memenangkan pemilu 2018 dengan janji mengakhiri korupsi, membantu ekonomi masyarakat, dan kelompok kelas menengah. Seperti dilansir The Times, Khan diusung oleh Partai Tehreek-e-Insaf.

Namun, pertumbuhan ekonomi Pakistan tidak kunjung membaik karena defisit fiskal terus bertambah menjadi 7 persen dari total produk domestik bruto.

Inflasi meningkat menjadi 11.3 persen pada September 2019 dari sebelumnya 10.49 persen pada Agustus. Ini dipicu kenaikan harga-harga bahan pokok makanan. Nilai tukar rupee jjuga turun lebih dari 50 persen terhadap dolar sejak akhir 2017.

Pemerintah Pakistan telah menyetujui paket pinjaman senilai US$6 miliar atau sekitar Rp84 triliun dari Dana Moneter Internasional.

Seperti dilansir Reuters, Khan menolak tudingan dia dibekingi oleh militer, yang dikenal kerap mengintervensi proses politik. Pejabat militer juga membantah ikut campur tangan dalam proses politik sipil. KPU Pakistan juga menolak tudingan oposisi bahwa ada kecurangan pada pemilu 2018.