TEMPO.CO, Ottawa – Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau, meminta pemerintah Cina untuk menghormati Hak Asasi Manusia di Hong Kong terkait unjuk rasa massal yang berlangsung tiga bulan lagi.

Trudeau juga meminta semua pihak untuk mengendalikan diri. Dia mengatakan di hadapan audiens di Montreal setelah Cina memperingatkan Ottawa agar tidak mencampuri urusan di Hong Kong.

“Kita harus mengakui bahwa Cina adalah kekuatan yang semakin besar dan semakin memperjuangkan posisinya dalam panggung internasional. Tapi jangan keliru, kita akan selalu membela Kanada dan kepentingan Kanada,” kata Trudeau seperti dilansir Reuters pada Kamis, 22 Agustus 2019.

Saat ini Cina menahan dua orang warga negara Kanada dan menghentikan impor biji canola dan produk daging dari Kanada. Ini terjadi setelah polisi Vancouver menahan seorang pejabat senior Huawei Technologies atas permintaan pemerintah AS pada Desember 2018.

“Kita memiliki sejarah berhubungan langsung dan sukses dengan mitra yang lebih besar. Kami tidak melakukan eskalasi tapi juga kami tidak mundur,” kata dia.

Saat ini, Trudeau, yang berasal dari Partai Liberal, bakal menghadapi pemilu pada Oktober 2019. Dia juga sedang di bawah tekanan dari pihak oposisi Partai Konservatif untuk mengambil langkah lebih tegas terhadap Cina.

Kelompok Konservatif, yang bersaing ketat dengan Liberl, menginginkan Trudeau untuk menarik diri dari keterlibatan di Asian Infrastructure Investment Bank, yang dipimpin Cina. Konservatif juga meminta peningkatan inspeksi impor barang dari Cina dan kemungkinan melakukan tarif balasan.

Namun, pejabat Kanada mengatakan tidak ingin melakukan kebijakan yang bisa membahayakan dua orang Kanada yang masih ditahan.

Trudeau juga mengatakan memperhatikan kejadian di Hong Kong, yang menjadi lokasi dari sekitar 300 ribu warga Kanada.

Warga Hong Kong menggelar unjuk rasa pro-Demokrasi, yang diikuti ratusan ribu orang, memprotes amandemen legislasi ekstradisi dan intervensi Cina. Mereka meminta agar sistem demokrasi diterapkan secara penuh di Hong Kong dalam pemilihan kepala eksekutif, yang merupakan penunjukan dari Beijing.