TEMPO.CO, Jakarta - Rumor Amerika Serikat akan membangun pangkalan angkatan laut di Sri Lanka telah membawa negara India selatan itu ke kancah persaingan geostrategis AS-Cina.

Pekan ini pejabat Kamboja berupaya menepis klaim bahwa pemerintah telah menekan kesepakatan rahasia, yang mengizinkan Cina membangun pangkalan angkatan laut di Kamboja.

Pihak berwenang Sri Lanka selama berbulan-bulan juga berupaya menepis klaim bahwa mereka membuat rencana diam-diam untuk memungkinkan kehadiran asing permanen di pantai domestik.

Menurut laporan South China Morning Post, 27 Juli 2019, pejabat Sri Lanka menghadapi tuduhan mereka melakukan perjanjian rahasia dengan Paman Sam.

Analis strategis yang berfokus di Sri Lanka mengatakan kepada This Week in Asia bahwa perlawanan sengit terhadap gagasan itu, meskipun telah berulang kali disangkal oleh pemerintah, menunjukkan betapa kuatnya warga negara merasakan pangkalan militer asing akan merusak kepentingan nasional.

Terletak di ujung India selatan, Sri Lanka semakin menjadi teater bagi pergolakan strategis AS-Cina, dengan kedua negara adidaya berusaha meningkatkan kehadiran mereka di Samudra Hindia.

Sementara Cina memiliki kendali atas kota pelabuhan Hambantota senilai US$ 1,5 miliar di Sri Lanka, di mana Cina tidak memiliki hak untuk membangun fasilitas angkatan laut di sana.

Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe dipusingkan atas spekulasi pangkalan angkatan laut AS dalam beberapa pekan terakhir, setelah sebuah surat kabar lokal pada akhir Juni menerbitkan apa yang dikatakannya adalah salinan bocoran draft Status of Forces Agreement (SOFA) antara Kolombo dan Washington.

Washington menandatangani SOFA dengan negara-negara mitra, di antaranya Jepang, Irak, dan Korea Selatan, untuk memungkinkan personel militer Amerika dan kontraktor mereka memiliki akses bebas ke negara tuan rumah.

Perjanjian tersebut biasanya dilengkapi dengan ketentuan yang memungkinkan personel ini untuk menghadapi undang-undang AS jika mereka ditemukan melakukan kejahatan di negara tuan rumah, yang tidak dihukum berdasarkan hukum negara bersangkutan.

Sejak kebocoran itu, Wickremesinghe menegaskan tidak ada rencana untuk memberikan negara manapun pangkalan permanen.

Dia mengatakan pembicaraan telah berlangsung untuk memperbarui kembali perjanjian 1995 dengan Washington yang berfungsi dengan cara yang sama seperti SOFA.

Yang membantunya adalah utusan AS Alaina B. Teplitz, mengatakan AS tidak berencana membangun pangkalan di Sri Lanka. Dalam sebuah wawancara televisi minggu lalu dia mengatakan Washington sedang membahas SOFA, sebagai pembaruan terhadap perjanjian yang ada dan dirancang untuk mengatasi sejumlah masalah birokrasi.

Teplitz mengutip contoh banjir 2017 di Sri Lanka, di mana AS merespons permintaan bantuan dari Kolombo dengan mengirim pasokan bantuan tetapi pesawatnya membutuhkan izin pemerintah untuk memasuki Sri Lanka.

Partai Wickremesinghe, United National Party, mengatakan alasan utama rumor itu tidak hilang adalah kegigihan pesaing politik dengan menjadikan kebijakan luar negeri sebagai bola panas politik.

Wickremesinghe, yang dipandang pro Barat, sangat berselisih dengan Presiden Sri Lanka Maithripala Sirisena. Presiden tahun lalu memecat Wickremesinghe untuk Mahinda Rajapaksa, orang yang memimpin negara itu dari 2005 hingga 2015.

Sirisena kemudian dipaksa untuk mengembalikan Wickremesinghe setelah pengadilan memutuskan pemecatan itu tidak konstitusional.

Sementara Wickremesinghe sejauh ini belum menawarkan untuk membatalkan negosiasi SOFA dengan AS karena kontroversi tersebut, Sirisena telah terang-terangan menyatakan ia tidak akan menandatangani pakta yang akan mengkhianati bangsa.

"Beberapa pasukan asing ingin menjadikan Sri Lanka salah satu pangkalan mereka. Saya tidak akan membiarkan mereka datang ke negara itu dan menantang kedaulatan kami," kata Sirisena pada rapat umum awal Juli.

Pelabuhan Trincomalee di timur laut Sri Lanka.[Google Maps]

Rumor yang beredar adalah bahwa AS menginginkan pangkalan angkatan laut di kota pelabuhan timur laut Trincomalee, Sri Lanka, yang merupakan rumah bagi salah satu pelabuhan air dalam alami terbesar di dunia.

Nilanthi Samaranayake, direktur strategi dan analisis kebijakan di think tank Center for Naval Analysis yang berbasis di Washington, mengatakan SOFA biasanya akan dianggap sebagai "langkah selanjutnya yang wajar" mengingat hubungan pertahanan yang tumbuh sejak 2015.

Tetapi ketegangan politik saat ini antara presiden dan perdana menteri menunjukkan bahwa masalah seperti hubungan pertahanan memiliki potensi untuk menjadi sangat dipolitisasi, katanya.

David Brewster, seorang peneliti senior di Universitas Nasional Australia yang meneliti keamanan Samudra Hindia, mengatakan dia percaya penjelasan untuk SOFA yang diberikan oleh Teplitz adalah pada dasarnya benar.

"Sebuah perjanjian akan membantu memfasilitasi bantuan AS ke Sri Lanka jika diminta oleh pemerintah Sri Lanka," kata Brewster.

Sultana, peneliti yang berbasis di New Delhi, mengatakan versi SOFA yang bocor menggambarkan AS mungkin mencari ketentuan yang lebih luas, terutama mengenai hak-hak hukum untuk personel Amerika Serikat di Sri Lanka.