Dituduh Melanggar Kesepakatan Nuklir, Ini Reaksi Iran
Reporter
Non Koresponden
Editor
Suci Sekarwati
Selasa, 2 Juli 2019 14:45 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Iran menolak tuduhan Amerika Serikat yang menuding Tehran sudah lama menciderai kesepakatan nuklir yang dibuat antara Washington, Iran dan negara-negara kekuatan dunia. Tuduhan itu diluncurkan setelah muncul pemberitaan kalau Tehran sudah lama mengumpulkan uranium dari batas yang diizinkan.
“Yang bener saja,” kata Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif, menanggapi pernyataan yang dilontarkan oleh Kepala Pers Gedung Putih Stephanie Grisham, seperti dikutip dari reuters.com, Selasa, 2 Juli 2019.
Sebelumnya Grisham mengatakan Iran telah menciderai kesepakatan nuklir sehingga saat ini ada keraguaan terhadap kesepakatan yang sudah ada.
Baca juga: Tolak Poin Kesepakatan Nuklir, Iran Mau Perkaya Uranium
Baca juga: 5 Poin dari Kesepakatan Nuklir Iran
Kantor berita Fars, melaporkan Tehran telah memperkaya cadangan uranium yang sekarang sudah lebih dari 300 kilogram atau melampau dari jumlah yang diperbolehkan dalam kesepakatan nuklir. Lembaga PBB pemantau nuklir, Badan Internasional Energi Atom atau IAEA mengkonfirmasi pemberitaan Fars tersebut.
“Tidak ada pesan untuk Iran. Mereka tahu apa yang mereka lakukan, dengan siapa mereka sedang bermain dan saya rasa mereka sedang bermain dengan api. Jadi, tidak ada lagi pesan untuk Iran,” kata Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Terkait hal ini, negara-negara kekuatan dunia di Eropa mendesak Iran agar jangan mengambil langkah-langkah yang bisa menciderai kesepakatan nuklir yang dibuat pada 2015. Saat yang sama, Eropa belum membatalkan atau menjatuhkan sanksi tersendiri kepada Iran.
Gedung Putih menduga Iran telah menciderai kesepakatan nuklir sebelum dan sesudah kesepakatan itu dikunci pada 2015. Kecurigaan Amerika Serikat itu berlawanan dengan pengakuan Direktur CIA Gina Haspel pada Januari 2019 lalu yang mengatakan kehadapan Komite Senat Intelijen bahwa secara teknis Iran patuh pada kesepakatan. Sedangkan Daryl Kimball, Direktur Eksekutif Asosiasi Pengendalian Senjata, mengatakan pandangan Gedung Putih itu tidak logis.
