5 Poin dari Kesepakatan Nuklir Iran

Reporter:
Editor:

Budi Riza

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Iran telah membuka kembali fasilitas UF6 di provinsi tengah Isfahan yang ditutup pada 2009 karena kurangnya

    Iran telah membuka kembali fasilitas UF6 di provinsi tengah Isfahan yang ditutup pada 2009 karena kurangnya "kue kuning", bahan baku yang digunakan untuk pengayaan nuklir.[Tehrantimes]

    TEMPO.CO, Teheran – Presiden Iran, Hassan Rouhani, mengatakan bakal mengurangi implementasi perjanjian nuklir Joint Comprehensive Plan of Action, yang diteken dengan enam negara besar pada 2015.

    Baca:

    Lima Negara Tanggapi Soal Perjanjian Nuklir Iran, Apa Katanya?

     

    Ini terjadi setahun setelah Amerika Serikat menyatakan diri keluar dari perjanjian ini. Iran juga mendesak agar negara-negara Eropa seperti Inggris, Prancis, dan Jerman memenuhi kewajiban terkait kerja sama ekonomi sebagai imbalan penghentian pengembangan teknologi nuklir Iran.

    Perjanjian nuklir ini mengatur pembatasan untuk memperlama waktu yang dibutuhkan Iran dalam memproduksi sebuah bom nuklir jika negara itu ingin melakukannya.

    Waktu yang dibutuhkan menjadi setahun dari awalnya 2-3 bulan. AS dan pengawas nuklir PBB meyakini Iran memiliki program nuklir, yang akhirnya ditinggalkan. Teheran membantah memiliki program nuklir.

    Baca:

    Berikut ini sejumlah poin dalam perjanjian nuklir Iran JCPOA, yang diteken bersama Inggris, Prancis, Jerman, Cina, Rusia, dan AS, sebelum Presiden Donald Trump, menarik negaranya keluar dari perjanjian itu:

    1. Level Pengayaan Uranium

    Hambatan terbesar untuk memproduksi senjata nuklir adalah memperoleh jumlah material nuklir level senjata atau fissile material weapon grade. Ini juga disebut sebagai uranium atau plutonium yang diperkaya sebagai inti dari bom nuklir.

    Perjanjian ini membatasi level kemurnian pengayaan uranium hexafluoride, yang menjadi isi dari centrifuges pada 3.67 persen jauh di bawah level 90 persen untuk membuat senjata. Ini juga jauh di bawah level 20 persen, yang telah dicapai Iran sebelum perjanjian nuklir itu. Batasan ini berlaku hingga 15 tahun.

    Baca:

    1. Kapasitas Pengayaan

    Iran memiliki dua fasilitas pengayaan uranium yaitu Natanz dan Fordow. Fasilitas Natanz terdapat jauh di bawah permukaan tanah. Sedangkan Fordow terletak di dalam sebuah gunung yang tidak aktif. Ini dirancang untuk menghindari serangan udara musuh.

    Kesepakatan nuklir ini mengizinkan Iran untuk melanjutkan pengayaan uranium di Natanz dengan batasan. Perjanjian nuklir ini juga mengatur Fordow menjadi pusat teknologi fisika dan nuklir. Centrifuges nuklir akan digunakan untuk memproduksi isotop, yang bermanfaat untuk kegiatan damai non militer.

    Baca:

    1. Stok Uranium

    Iran mendapat pembatasan jumlah stok uranium yang diperkaya pada level rendah yaitu 300 kilogram uranium hexafluoride pada level 3.67 persen selama 15 tahun. Sebelum perjanjian ini, Iran memproduksi ber ton-ton uranium yang diperkaya ini. Setiap kelebihan stok uranium akan diturunkan levelnya hingga ke level alami atau dijual ke negara lain dan ditukar dengan uranium alami.

    1. Stok Plutonium

    Iran masih jauh dari kemampuan memproduksi senjata berbasis plutonium dibandingkan uranium. Proses pengayaan plutonium dilakukan di fasilitas air berat reaktor Arak. Kesepakatan nuklir ini mengatur inti reaktor dikeluarkan dan diisi dengan beton agar tidak bisa lagi digunakan. Reaktor ini juga didesain ulang agar tidak bisa memproduksi senjata berbasis plutonium.

    Baca:

    1. Pengawasan

    Perjanjian nuklir Iran mengatur pengawasan oleh lembaga atom internasional atau International Atomic Energy Agency. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk melakukan berbagai inspeksi dan melakukan ratifikasi atau memaksa masuk ke sebuah fasilitas. IAEA juga berwenang untuk melakukan pengecekan harian di instalasi Natanz dan Fordow selama 15 tahun.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.