TEMPO.CO, Singapura – Pemerintah Selandia Baru mengatakan telah memilih pesawat C-130J Super Hercules buatan Lockheed Martin Corp sebagai pengganti pesawat angkut militer lama.

Baca juga: 5 Alasan untuk Menjelajahi Selandia Baru Pada 2019

Menteri Pertahanan Selandia Baru, Ron Mark, mengatakan pemerintah memperkirakan biayanya mencapai sekitar US$659.5 juta atau sekitar Rp8 triliun.

“Setelah mempertimbangkan sejumlah opsi pesawat pengangkut transportasi, pesawat Super Hercules terpilih karena menawarkan jarak tempuh dan kemampuan angkut yang memenuhi kebutuhan kami,” kata Mark seperti dilansir Reuters pada Rabu, 11 Juni 2019.

Baca juga: Selandia Baru akan Tarik Pasukan dari Irak dan Afganistan

Mark mengatakan militer Selandia Baru membutuhkan pesawat andal yang telah teruji. “Kami tidak bisa mengambil risiko terkait kemampuan militer paling penting kami,” kata dia.

Menanggapi ini, juru bicara Lockheed Martin Corp asal AS mengatakan menyambut baik keputusan pemerintah Selandia Baru. Selandia Baru merupakan anggota jaringan intelijen lima mata atau Five Eyes. Anggota lainnya dari jaringan intelijen global Five Eyes ini telah membeli produk ini yaitu AS, Inggris, Australia dan Kanada.

Baca juga: Teror di Selandia Baru Terkait Kelompok Supremasi Kulit Putih

Manufaktur lain yang telah menawarkan pesawat transportasi militer adalah Airbus SE dengan pesawat A400 M dan Embraer SA dengan pesawat KC-390. Saat ini, Selandia Baru masih menggunakan pesawat Hercules dari era 1960an.

Manajemen Airbus mengatakan menghormati keputusan pemerintah Selandia Baru. Namun, dia mengatakan pesawat A400M telah terbukti menyediakan layanan bagi angkatan udara di berbagai dunia.

Mengenai jumlah Super Hercules yang akan dibeli, Mark mengatakan keputusannya belum dibuat. Pembahasan soal ini akan berlangsung hingga 2019.

Baca juga: Muslim di Selandia Baru Belum Rayakan Idul Fitri, Sempat Bingung

Pada 2018, Selandia Baru setuju membeli 4 pesawat Boeing P-8A Poseidon senilai 2.34 miliar dolar Selandia Baru atau sekitar Rp22 triliun untuk memperketat patroli wilayah perbatasan laut.