Unjuk Rasa Menolak RUU Ekstradisi Hong Kong Digelar di Sydney

Reporter

Tempo.co

Editor

Budi Riza

Senin, 10 Juni 2019 17:59 WIB

Carrie Lam. REUTERS

TEMPO.CO, Sydney – Aksi unjuk rasa menentang Rancangan Undang-Undang Ekstradisi Hong Kong juga terjadi di Sydney, Australia.

Baca juga: 1 Juta Warga Hong Kong Demo Tolak RUU Ekstradisi Cina

Sejumlah imigran keturunan Cina dan Hong Kong berkumpul mendesak pemerintah Australia agar mengecam RUU Ekstradisi, yang sedang dibahas di parlemen Hong Kong.

Advertising
Advertising

Akuntan Ida Lee, yang merupakan satu dari sekitar seribu warga yang berunjuk rasa di Sydney pusat, mengatakan dia mendukung kebebasan berekspresi.

Sebagai ekspatriat, dia mengaku merasa khawatir bahwa otoritas Cina bisa menangkapnya saat melakukan perjalanan di Hong Kong.

Baca juga: 1 Juta Demonstran Tuntut Mundur, Ini Reaksi Pemimpin Hong Kong

“Orang biasa seperti saya akan hidup dalam ketakutan telah melanggar hukum di Cina saat mengunjungi Hong Kong. Kami bisa ditangkap dan diekstradisi,” kata Lee seperti dilansir Reuters dan dikutip Channel News Asia pada Senin, 10 Juni 2019.

Unjuk rasa ini terjadi bersamaan dengan unjuk rasa akbar yang digelar di Hong Kong pada Ahad, 9 Juni 2019. Sekitar satu juta warga Hong Kong membanjiri jalan dan kawasan sekitar parlemen mendesak pemerintah menarik RUU Ekstradisi ini. Mereka mendesak agar Kepala Eksekutif Hong Kong, Carrie Lam, mengundurkan diri karena mendukung RUU itu.

Baca juga: Polisi Hong Kong Bersihkan Tempat Unjuk Rasa

Dalam pernyataannya hari ini, Lam mengatakan pemerintah semi-otonom Hong Kong akan terus membahas RUU ini di parlemen. Rencananya, RUU ini akan dibahas pada 12 Juni 2019 di parlemen.

“Ini merupakan legislasi yang penting untuk menegakkan keadilan dan memastikan Hong Kong akan memenuhi kewajiban internasional dalam melawan kejahatan lintas batas dan transnasional,” kata Carrie Lam kepada media seperti dilansir Aljazeera pada Senin, 10 Juni 2019.

Ribuan pengunjuk rasa melakukan aksi menuntut penghapusan usulan peraturan ekstradisi ke Cina di depan gedung parlemen Hong Kong, 9 Juni 2019. Peraturan baru ini dikhawatirkan akan mengancam kebebasan sipil dan perlindungan hukum di Hong Kong. REUTERS/Tyrone Siu

Panitia unjuk rasa di Sydney, Jared Fu, yang merupakan mahasiswa, mengatakan pemerintah Australia harus mengecam RUU itu. Ini karena AS, Kanada, dan Uni Eropa telah mengecam RUU itu.

Foto: Menantang Pemerintah Hongkong, Joshua Wong Mogok Makan

“Keprihatinan besar kami terkait RUU ini adalah adanya kemungkinan persekusi politik dan pelanggaran HAM bahkan keamanan pribadi jika ditahan di Cina,” kata dia.

Sejauh ini, pemerintah Australia belum mengecam RUU Ekstradisi Hong Kong ini. Namun, pejabat tinggi perwakilan di Hong Kong telah menyampaikan keprihatinannya kepada pemerintah setempat.

Berita terkait

Terpopuler Bisnis: Zulhas Ungkap Asal Mula Ditemukannya Baja Ilegal, Promo Gajian hingga Sindiran Komikus Jepang

4 jam lalu

Terpopuler Bisnis: Zulhas Ungkap Asal Mula Ditemukannya Baja Ilegal, Promo Gajian hingga Sindiran Komikus Jepang

Zulkifli Hasan mengungkap asal mula ditemukannya baja ilegal produksi pabrik milik Cina.

Baca Selengkapnya

Kisah Besi Beton 'Banci' Produksi Investor Asal Cina yang Disidak Zulhas

23 jam lalu

Kisah Besi Beton 'Banci' Produksi Investor Asal Cina yang Disidak Zulhas

Mendag Zulkifli Hasan menginspeksi mendadak sebuah pabrik baja milik investor Cina yang meproduksi baja ilegal tidak sesuai SNI.

Baca Selengkapnya

Seperti Dongeng, Kisah Cinta Li Ran Perempuan Cina yang Dinikahi Pangeran Belgia

1 hari lalu

Seperti Dongeng, Kisah Cinta Li Ran Perempuan Cina yang Dinikahi Pangeran Belgia

Seorang perempuan Cina merebut hati Pangeran Charles dan Belgia. Kisah percintaan mereka seperti dalam dongeng.

Baca Selengkapnya

Top 3 Dunia: Sumber Kekayaan Iran hingga Pertemuan Hamas-Fatah di Beijing

1 hari lalu

Top 3 Dunia: Sumber Kekayaan Iran hingga Pertemuan Hamas-Fatah di Beijing

Berita Top 3 Dunia pada Sabtu 27 April 2024 diawali oleh berita soal lima sumber kekayaan negara Iran, yang sedang menghadapi ketegangan dengan Israel

Baca Selengkapnya

Zulhas Ungkap Asal Mula Ditemukannya Baja Ilegal Produksi Pabrik Milik Cina

1 hari lalu

Zulhas Ungkap Asal Mula Ditemukannya Baja Ilegal Produksi Pabrik Milik Cina

Sebuah pabrik baja Cina, PT Hwa Hok Steel, terungkap memproduksi baja tulangan beton tidak sesuai SNI sehingga produk mereka dinyatakan ilegal.

Baca Selengkapnya

Hong Kong Meluncurkan Tiket Bus Khusus untuk Wisatawan

1 hari lalu

Hong Kong Meluncurkan Tiket Bus Khusus untuk Wisatawan

Mulai Sabtu, 27 Juli 2024, salah satu operator bus di Hong Kong menerapkan tiket satu hari tanpa batas untuk wisatawan

Baca Selengkapnya

Filipina Pastikan Belum Ada Kata Sepakat dengan Beijing soal Laut Cina Selatan

1 hari lalu

Filipina Pastikan Belum Ada Kata Sepakat dengan Beijing soal Laut Cina Selatan

Filipina menyangkal klaim Beijing yang menyebut kedua negara telah mencapai kata sepakat terkait sengketa Laut Cina Selatan

Baca Selengkapnya

Hasil Piala Uber 2024: Begini Komentar Gregoria Mariska Tunjung Sumbang Poin Pertama untuk Indonesia saat Lawan Hong Kong

1 hari lalu

Hasil Piala Uber 2024: Begini Komentar Gregoria Mariska Tunjung Sumbang Poin Pertama untuk Indonesia saat Lawan Hong Kong

Gregoria Mariska Tunjung mengalahkan Yeng Sum Yee dalam 32 menit untuk memastikan satu poin bagi Indonesia lawan Hong Kong di Grup c Piala Uber 2024.

Baca Selengkapnya

Cina Turun Tangan Pertemukan Fatah dan Hamas di Beijing

1 hari lalu

Cina Turun Tangan Pertemukan Fatah dan Hamas di Beijing

Pemerintah Cina turun tangan mempertemukan dua kelompok berseteru di Palestina yaitu Fatah dan Hamas

Baca Selengkapnya

Terkini: Pesan Zulkifli Hasan ke Pejabat Baru Dilantik terkait konflik Timur Tengah, AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis di Sulawesi Tenggara

1 hari lalu

Terkini: Pesan Zulkifli Hasan ke Pejabat Baru Dilantik terkait konflik Timur Tengah, AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis di Sulawesi Tenggara

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas melantik Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama atau Pejabat Eselon I dan II Kementerian Perdagangan.

Baca Selengkapnya