TEMPO.CO, Jakarta - Pemimpin kota semi-otonomi Hong Kong, Carrie Lam Cheng Yuet telah dipaksa mundur oleh lebih dari 1 juta demonstran yang turun ke jalan tadi malam untuk menolak rancangan undang-undang ekstradisi yang sedang dibahas di legislatif.

Lam dianggap menjadi perpanjangan tangan Cina di Hong Kong sejak dia diberi jabatan sebagai pemimpin di kota ini tahun 2017.

Baca juga: 1 Juta Warga Hong Kong Demo Tolak RUU Ekstradisi Cina

Lam yang mendapat dukungan penuh Beijing untuk menggolkan RUU Ekstradisi tidak bereaksi apapun tentang tuntutan mundur dari para demonstran.

Menurut laporan Hong Kong Free Press, Lam menghadiri 3 acara publik pada hari Minggu saat berlangsung demonstrasi, namun tidak memberikan tanggapan apapun.

Di hari yang sama, yang muncul hanya pernyataan juru bicara pemerintah Hong Kong yang dikutip sejumlah media saat awal demonstran mulai bermunculan pada hari Minggu. Pemerintah mengatakan RUU Ekstradisi yang kontraversial itu berdasarkan pada hukum.

Ribuan pengunjuk rasa melakukan aksi menuntut penghapusan usulan peraturan ekstradisi ke Cina di depan gedung parlemen Hong Kong, 9 Juni 2019. Peraturan baru ini dikhawatirkan akan mengancam kebebasan sipil dan perlindungan hukum di Hong Kong. REUTERS/Tyrone Siu

Baca juga: Larangan Promosikan Kemerdekaan Hong Kong dari Cina Disahkan

Pemerintah Hong Kong mendesak legislatif untuk mengawasi pembahasan RUU ini di tengah aksi protes berlanjut di luar gedung parlemen.

Mengutip South China Morning Post, 21 Mei 2019, Wakil pemimpin Cina, Han Zheng, mengatakan, RUU Ekstradisi itu untuk membantu kota menunjukkan tegaknya hukum dan keadilan.

Han juga mendesak setiap warga Hong Kong untuk mendukung RUU yang membolehkan seorang tersangka di Hong Kong dipindahkan proses hukumnya di kota yang tidak punya kesepakatan ekstradisi dengan Hong Kong termasuk Cina daratan.

"Semua sektor harus bekerja keras bersama-sama untuk membantu Hong Kong membangun citra yang baik di aspek penegakan hukum di seluruh dunia," kata Han.

Lam membela para pejabat di Cina dengan mengatakan keterlibatan Beijing dalam penggodokan RUU ini adalah hal wajar setelah kekuatan asing mengubahnya menjadi masalah kedaulatan bagi Cina.

Baca juga: Bandara Hong Kong Pasang Sensor Pengenal Wajah

"Ini bukan hanya urusan internal Hong Kong. Ini sudah meningkat ke level negara, dua sisem dan konstitusionalitas dari Hukum Dasar," kata Lam merujuk pada kebijakan pemerintah Beijing untuk Hong Kong dan mini-konstitusi kota itu.

Apapun penjelasan Cina dan Lam, warga Hong Kong tetap menolak RUU Ekstradisi itu dan menuntut Lam serta semua pejabat senior mundur.

"Dia harus menarik rancangan undang-undang itu dan mundur," kata James To, mantan anggota legislatif partai Demokrat saat berdemo di pada Minggu malam, 9 Juni 2019 seperti dikutip dari Reuters.

"Seluruh warga Hong Kong menolaknya," tegas To lagi.

Demonstrasi hingga memasuki hari Senin, 10 Juni masih berlangsung. Para demonstran memenuhi taman Victoria yang menjadi simbol perjuangan warga Hong Kong terhadap Cina.