Larangan Promosikan Kemerdekaan Hong Kong dari Cina Disahkan

Reporter:
Editor:

Suci Sekarwati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bendera nasional China dan Kong Hong dipamerkan di luar pusat perbelanjaan di Hong Kong, 28 Juni 2017 untuk menandai ulang tahun ke-20 serah terima Hong Kong ke Cina. AP/Kin Cheung

    Bendera nasional China dan Kong Hong dipamerkan di luar pusat perbelanjaan di Hong Kong, 28 Juni 2017 untuk menandai ulang tahun ke-20 serah terima Hong Kong ke Cina. AP/Kin Cheung

    TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Hong Kong secara resmi melarang upaya organisasi politik mempromosikan kemerdekaan Hong Kong dari Cina. Larangan ini untuk pertama kali menyasar organisasi politik sejak Hong Kong yang bekas jajahan Inggris diserahkan ke Cina pada 1997. 

    Larangan itu disampaikan Menteri Keamanan Hong Kong, John Lee, melalui surat kabar milik pemerintah persis 10 hari sejak Partai Nasional Hong Kong mengajukan argumen untuk melepaskan diri dari Cina. Melalui aturan ini, maka otoritas Hong Kong bisa melarang kelompok-kelompok politik mempromosikan kemerdekaan Hong Kong demi menjaga keamanan nasional, ketertiban umum atau melindungi hak-hak dan kebebasan orang lain.

    Baca: Cina Perlahan Mulai Terapkan Larangan Berekspresi di Hong Kong

    Peserta menghadiri upacara bendera untuk memperingati ulang tahun ke-18, penyerahan Hong Kong ke Tiongkok di Hong Kong, 1 Juli 2015. AP Photo / Kin Cheung

    Baca: HUT Cina, Pendemo Hong Kong Makin Banyak 

    Di kutip dari Reuters pada Senin, 24 September 2018, Lee mengatakan Partai Nasional Hong Kong telah menggunakan berbagai metode untuk menguatkan kemerdekaan Hong Kong dari Cina. Hal ini tak bisa dibiarkan karena mengancam keamanan nasional, menciderai undang-undang dasar dan konstitusi mini dimana pemerintahan Hong Kong mengacu kepada Cina.    

    “Sudah jelas agendanya adalah menjadikan Hong Kong sebuah negara republik. Kelompok ini telah menyebarkan kebencian dan diskriminasi terhadap Cina,” kata Lee. 

    Gerakan kemerdekaan Hong Kong mulai menunjukkan tanda mendapat dukungan luas dari publik. Upaya pemerintah Hong Kong pada Juli 2018 untuk menerbitkan larangan mempromosi kemerdekaan Hong Kong malah membuat Ketua Partai Nasional Hong Kong, Andy Chan, semakinterkenal. 

    Hong Kong diatur di bawah prinsip satu pemerintahan dan dua sistem. Kondisi ini memungkinkan Hong Kong menjadi pusat keuangan global karena tingginya otonomi khusus yang diberikan Cina kepada Hong Kong. 

    Bukan hanya itu, prinsip ini juga memberikan kebebasan yang tidak dapat dirasakan masyarakat ketika mereka berada di Cina. Diantara kebebasan yang bisa dinikmati di Hong Kong adalah sistem hukum yang independen dan kebebasan berbicara serta berkumpul.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.