6 Fakta Pemakzulan Presiden Amerika Serikat Menurut Konstitusi
Reporter
Non Koresponden
Editor
Eka Yudha Saputra
Jumat, 31 Mei 2019 15:00 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Para politisi Partai Demokrat sedang meninjau laporan Robert Mueller untuk memulai proses pemakzulan Donald Trump.
Penasihat Khusus AS Robert Mueller, yang bertugas memimpin penyelidikan dua tahun atas kolusi Rusia dalam kampanye pilpres 2016, membuat pernyataan publik pertama pada Rabu kemarin.
Robert Mueller mengatakan Trump bersih dari kolusi Rusia, tapi tidak bisa membersihkan dari tuduhan obstruction of justice. Tetapi Mueller menolak untuk mengikuti contoh Ken Starr, penasihat independen yang menawarkan panduan terperinci untuk memakzulkan Presiden Bill Clinton pada tahun 1998.
Ini membuat kubu Demokrat masih berselisih soal bagaimana memakzulkan Trump.
Baca juga: Donald Trump Muak Mendengar Kata Pemakzulan oleh Kubu Demokrat
Anggota DPR Jerry Nadler, yang mengetuai Komite Kehakiman DPR, dan Ketua DPR Nancy Pelosi telah berhenti mengatakan bahwa Demokrat akan melakukan pemakzulan, tetapi mereka jelas di bawah tekanan dari beberapa di partai mereka sejak rilis laporan Mueller.
Jika Demokrat memutuskan untuk memakzulkan Trump, prosesnya akan melibatkan serangkaian langkah rumit. Berikut ini cara kerjanya.
1. Tentang pemakzulan menurut konstitusi AS
Seperti dikutip dari CNN, 31 Mei 2019, menurut Konstitusi AS, proses pemakzulan dimulai di DPR, kemudian proses dilanjutkan ke Senat untuk diadili.
Demokrat mengontrol DPR, sehingga mereka dapat memilih untuk menyelidiki dan memakzulkan Trump. Kemudian akan pergi ke Senat, di mana dibutuhkan mayoritas dua pertiga untuk menemukan presiden bersalah atas kejahatan tinggi dan pelanggaran ringan.
Ini bisa terjadi jika 67 senator memberikan suara. Partai Republik mengendalikan Senat, jadi mereka harus memutuskan hubungan dengan Presiden dari partai mereka sendiri. Dan tampaknya ini adalah sesuatu yang sulit terjadi.
Dua puluh senat Partai Republik harus sepakat dengan 47 senat Demokrat. Sejauh ini, Anggota DPR Justin Amash dari Michigan adalah satu-satunya Republik di kongres yang mengumandangkan seruan terbuka terhadap pemakzulan.
2. Bagaimana pemakzulan terjadi?
DPR AS akan memberi wewenang kepada salah satu komite, biasanya komite kehakiman, untuk menyelidiki dan mempertimbangkan pemakzulan, menurut tinjauan umum dari Congressional Research Service.
Komite itu melakukan investigasi dan menyusun artikel tentang pemakzulan.
Mereka kemudian memilih dalam komite itu apakah akan merujuk beberapa atau semua artikel ke DPR.
Jika panitia memberikan suara untuk melakukan pemakzulan, mereka menyiapkan laporan untuk DPR, yang kemudian memperdebatkan dan memberikan suara pada artikel. DPR dapat menyetujui beberapa artikel dan bukan yang lain. Dalam kasus Bill Clinton, misalnya, dua dari empat artikel disetujui oleh DPR.
Jika DPR memberikan suara untuk pemakzulan dengan suara mayoritas, artikel yang disetujui kemudian dirujuk ke Senat, yang melakukan persidangan. Ketua Hakim John Roberts akan memimpin, menurut Konstitusi. Anggota DPR memimpin penuntutan dan senator adalah anggota juri.
Para senator kemudian bertemu dalam sesi tertutup dan memberikan suara apakah akan menghukum dan memecat pejabat eksekutif bersangkutan. Vonis membutuhkan mayoritas dua pertiga atau 67 suara senator.
Baca juga: Robert Mueller: Trump Bersih dari Tuduhan Berkolusi dengan Rusia
3. Partai Republik mengontrol Senat
Baik Nixon, yang tidak benar-benar dimakzulkan, dan Clinton, yang dimakzulkan oleh DPR tetapi dibebaskan oleh Senat, berhadapan dengan Kongres bermusuhan yang dikendalikan oleh partai lawan.
Begitu juga Andrew Johnson, wakil presiden Demokrat yang menggantikan Abraham Lincoln sebagai presiden setelah pembunuhannya dan dimakzulkan oleh para Republikan yang bermusuhan yang mengendalikan Capitol Hill.
Trump adalah seorang Republikan, memiliki mayoritas kursi di Senat. Itu berarti tergantung siapa Senat Republik yang akan memberikan suara, dan harus memutuskan sepakat untuk memakzulkan Presiden Republik mereka.
Partai Republik saat ini memiliki 52 senator, sehingga 19 dari mereka harus memilih untuk menghukum seorang presiden dari Partai Republik, dengan asumsi semua Demokrat memilih memakzulkan Trump.
Sebagai catatan, Nixon mengundurkan diri sebelum pemakzulan dilakukan pemungutan suara di DPR. Dalam hal itu, sebagian besar Republikan di komite kehakiman menentang artikel tersebut.
4. Partai Republik belum berpaling dari Trump
<!--more-->
Bahkan tidak ada massa kritis dari Partai Republik yang berpikir harus ada penuntut khusus untuk menyelidiki hubungan kampanye Trump ke Rusia.
Atau lebih tepatnya tidak ada politisi Partai Republik mengatakan sesuatu yang mengarah mendukung pemakzulan. Trump kemungkinan akan dilindungi oleh sekutunya dari Partai Republik.
5. Pemakzulan sangat jarang terjadi
Melihat kasus sebelumnya, hanya 19 orang pejabat AS: dua presiden, satu senator, satu menteri pertahanan dan 15 hakim, yang telah dimakzulkan oleh DPR dan diadili di Senat. Dari mereka, hanya delapan yang dihukum. Tujuh, termasuk kedua presiden yang dimakzulkan, dibebaskan. Tuduhan dijatuhkan terhadap tiga orang lainnya setelah mereka dipecat dari jabatan atau mengundurkan diri.
Sebagian besar pejabat yang sampai pada titik pemakzulan lebih suka mengundurkan diri seperti Nixon daripada menghadapi persidangan publik di Senat.
AS juga memiliki pemilihan reguler. Seorang wakil atau senator lebih mungkin dipecat dari komisi masing-masing oleh rekan-rekan mereka atau kehilangan dukungan dari para pemilih.
Baca juga: Demokrat Incar Pemakzulan Donald Trump, Bagaimana Prosedurnya?
6. Pemakzulan butuh waktu lama
Proses pemakzulan membutuhkan waktu berbulan-bulan. Tetapi proses pemakzulan akan tampak seperti jalan panjang di era Trump jika ini terus berlanjut.
DPR pertama memilih untuk mempertimbangkan memakzulkan Nixon pada Februari 1974. Komite kehakiman DPR tidak memberikan suara pada pasal pemakzulan sampai 24 Juli. Nixon mengundurkan diri pada 8 Agustus tahun itu sebelum DPR memilih mendukung pemakzulan.
Dalam kasus Clinton, komite pengadilan mulai mempertimbangkan apakah akan memakzulkan Clinton pada 24 September 1998 dan mereka memilih untuk merujuk artikel pemakzulan ke DPR beberapa bulan kemudian pada tanggal 11 dan 12 Desember. Dia dimakzulkan oleh DPR pada 19 Desember, meskipun mereka menolak beberapa pasal yang disarankan oleh komite kehakiman.
Pasal pemakzulan Clinton dibebaskan oleh Senat, meskipun mayoritas memilih menentangnya, pada 13 Februari 1999.
Baca juga: Donald Trump Sebut Rakyat Akan Berontak Jika Dia Dimakzulkan
Ada catatan menarik untuk Demokrat, yakni pemakzulan adalah alat politik, bukan alat kriminal, dan itu bisa menjadi bumerang.
Demokrat mendapat lima kursi di DPR dalam pemilihan jangka menengah 1998 meskipun ada skandal dan pemakzulan. Jadi di sini Demokrat mesti menyiapkan matang-matang betul proses pemakzulan mereka terhadap Donald Trump, atau mempertaruhkan posisi politik mereka kehilangan basis pemilih.
