Demokrat Incar Pemakzulan Donald Trump, Bagaimana Prosedurnya?

Reporter:
Editor:

Eka Yudha Saputra

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Sumber: AP

    Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Sumber: AP

    TEMPO.CO, Jakarta - Partai Demokrat rupanya ingin menggunakan kesaksian Michael Cohen dan investigasi FBI untuk melayangkan gugatan pemakzulan Donald Trump melalui mekanisme konstitusi.

    Konstitusi memberikan peran yang berbeda tetapi sama pentingnya bagi 435 kursi Dewan Perwakilan dan Senat yang beranggotakan 100 orang.

    DPR bertindak sebagai penuduh, memberikan suara apakah akan mengajukan dakwaan khusus. Kemudian Senat menggelar persidangan dengan anggota DPR yang bertindak sebagai jaksa penuntut dan masing-masing senator yang bertindak sebagai juri.

    Baca: Beberapa Jam Usai Dilantik, Anggota DPR Serukan Pemakzulan Trump

    Suara mayoritas sederhana diperlukan di DPR untuk memakzulkan. Mayoritas dua pertiga diperlukan di Senat untuk menghukum atau menghapus dakwaan.

    Demokrat saat ini mengendalikan DPR. Sementara rekan-rekan Trump dari Partai Republik menguasai Senat.

    Robert Mueller sedang menyelidiki peran Rusia dalam pemilihan presiden AS 2016, apakah kampanye Trump berkonspirasi dengan Moskow dan apakah Trump telah secara tidak sah berupaya menghalangi penyelidikan.

    Penyelidikan terpisah sedang berlangsung di Kongres, yang juga telah mengadakan sidang terhadap mantan pengacara pribadi Trump, Michael Cohen, yang menuduh presiden melakukan berbagai kesalahan. Donald Trump berulang kali membantah tudingan tersebut. 

    Riwayat Pemakzulan Presiden AS

    Di bawah Konstitusi, presiden, wakil presiden dan semua pejabat sipil Amerika Serikat dapat dipecat dari jabatannya karena pengkhianatan, penyuapan, atau kejahatan berat dan pelanggaran ringan lainnya, tanpa lebih spesifik, menurut laporan yang dikutip dari Reuters, 1 Maret 2019.

    Hanya dua presiden AS yang pernah dimakzulkan, pertama Andrew Johnson pada tahun 1868 setelah terjadinya Perang Sipil Amerika, kedua Bill Clinton pada tahun 1998 atas masalah termasuk hubungannya dengan seorang magang Gedung Putih bernama Monica Lewinsky.

    Komite Kehakiman DPR pada tahun 1974 memilih untuk merekomendasikan pemakzulan yang menuduh presiden lain, Richard Nixon, berencana untuk menghalangi penyelidikan dalam skandal Watergate.

    Sebelum DPR memberikan suara untuk pemakzulan, Nixon mengundurkan diri dan menjadi satu-satunya presiden AS yang pernah mengundurkan diri.

    Baca: Anggota Termuda DPR AS Dukung Pemakzulan Donald Trump

    Berawal di DPR, Diputuskan di Senat

    Saat ini ada 235 Demokrat, 197 Republik dan tiga kursi kosong di DPR. Ini berarti mayoritas Demokrat dapat memilih untuk memakzulkan Trump tanpa suara Republik.

    Pada tahun 1998, ketika Partai Republik menguasai DPR, pemungutan suara menghasilkan suara mayoritas untuk memakzulkan Bill Clinton, seorang Demokrat.

    Saat ini, Senat terdiri dari 53 Republik, 45 Demokrat dan dua independen yang biasanya berkoalisi dengan Demokrat.

    Memutuskan vonis pemakzulan membutuhkan 67 suara. Untuk meloloskan ini, berarti dibutuhkan setidaknya 20 anggota Partai Republik harus memilih melawan Trump jika semua Demokrat dan dua independen tetap satu suara untuk memakzulkan Trump.

    Komite Kehakiman DPR kemungkinan akan mengadakan sidang tentang potensi gugatan terhadap Trump sebelum DPR mempertimbangkan pemakzulan.

    Jika pasal-pasal pemakzulan disetujui oleh DPR, Ketua Mahkamah Agung, A. John Roberts, akan memimpin persidangan di Senat, dengan anggota parlemen terpilih bertindak sebagai jaksa penuntut yang mengajukan kasus di Senat sebelum para senator memberikan suara untuk vonis.

    Baca: Donald Trump Sebut Rakyat Akan Berontak Jika Dia Dimakzulkan

    Siapa yang akan menggantikan Donald Trump?

    Jika Senat memecat Trump sebagai presiden, maka secara otomatis mengangkat Wakil Presiden Mike Pence menjadi presiden, mengisi sisa masa jabatan Trump, yang berakhir pada 20 Januari 2021.

    Kebijakan Departemen Kehakiman AS saat ini, yang pertama kali diadopsi pada tahun 1973 dan ditegaskan kembali pada tahun 2000, menentang gagasan untuk mengajukan tuntutan pidana terhadap presiden yang sedang menjabat, dengan kesimpulan bahwa melakukan hal itu akan melanggar pemisahan kekuasaan yang diatur dalam Konstitusi untuk tiga cabang lembaga AS: eksekutif, legislatif dan yudikatif.

    Namun, andaikata Donald Trump terkena pemakzulan, maka dakwaan pidana terpisah terhadap Trump dapat diajukan ke pengadilan dan bahkan berpotensi hukuman penjara.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Waspada, Penyakit Yang Terabaikan Saat Pandemi Covid-19

    Wabah Covid-19 membuat perhatian kita teralihkan dari berbagai penyakit berbahaya lain. Sejumlah penyakit endemi di Indonesia tetap perlu diwaspadai.