Dilarang Berbisnis di AS, Huawei Menggugat Putusan Donald Trump

Kamis, 30 Mei 2019 11:10 WIB

Logo Huawei. HUAWEI-USA/CAMPAIGN REUTERS/Philippe Wojazer

TEMPO.CO, Jakarta - Huawei mengajukan gugatan untuk membatalkan keputusan Donald Trump yang melarang perusahaan Amerika Serikat membeli produknya.

Pada Rabu, pihak Huawei mengatakan bahwa mereka ingin Washington menghentikan tindakan ilegal terhadapnya, menyebut pembatasan AS pada Huawei sebagai upaya untuk mengeluarkannya dari bisnis.

"Politisi Amerika menggunakan kekuatan seluruh negara untuk menjatuhkan perusahaan swasta," Song Liuping, kepala pejabat hukum Huawei, mengatakan dalam konferensi pers di Shenzhen, dikutip dari CNN, 30 Mei 2019.

Baca juga: Pendiri Huawei Yakin Apple Tidak Bakal Terkena Retaliasi

Pemerintahan Trump telah melancarkan kampanye global melawan Huawei, melarang lembaga pemerintah AS melakukan bisnis dengannya dan mendesak negara-negara di seluruh dunia untuk tidak menggunakan peralatan telekomunikasi Huawei.

Advertising
Advertising

Gedung Putih mengutip kekhawatiran keamanan nasional, mengatakan Beijing bisa menggunakan peralatan Huawei untuk memata-matai negara lain. Namun Huawei berulang kali menyangkal salah satu produknya menimbulkan risiko keamanan nasional.

Huawei mengajukan mosi peninjauan di pengadilan distrik AS di Texas pada hari Selasa, meminta pengadilan untuk membatalkan bagian dari Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional.

Perusahaan teknologi tersebut menuduh bahwa sebagian dari undang-undang tersebut, yang secara khusus melarang lembaga pemerintah menggunakan teknologi dari Huawei dan perusahaan lain dari Cina namun lebih kecil, ZTE, melanggar Konstitusi AS dengan memilih individu atau kelompok untuk dihukum tanpa pengadilan.

"Pemerintah AS tidak memberikan bukti untuk menunjukkan bahwa Huawei adalah ancaman keamanan. Tidak ada api, tidak ada asap. Hanya spekulasi," kata Song.

Baca juga: Pendiri Huawei Curhat Perusahaannya Diperlakukan Tak Adil oleh AS

Huawei pertama kali mengajukan gugatan yang menantang sebagai bagian dari Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional pada bulan Maret.

Tapi gugatan itu dilayangkan sebelum Amerika Serikat menghantamnya dengan larangan ekspor, yang secara efektif melarang perusahaan AS melakukan bisnis dengan Huawei.

Pendiri Huawei Technologies, Ren Zhengfei (kanan) dan Presiden Cina, Xi Jinping, (kiri). Reuters

Departemen Perdagangan AS menempatkan Huawei pada daftar perusahaan asing yang dianggap merusak keamanan nasional Amerika atau kepentingan kebijakan luar negeri awal bulan ini. Perusahaan yang terdaftar dilarang menerima komponen dan perangkat lunak kecuali jika perdagangan dilisensikan.

Huawei adalah perusahaan telekomunikasi terbesar di dunia dan smartphone-nya bersaing dengan perusahaan seperti Apple dan Samsung.

Baca juga: Pasar 5G ZTE dan Huawei di Amerika Serikat Terancam?

Larangan ekspor AS memaksa pemasok seperti Google dan ARM Holdings memutuskan hubungan dengan Huawei. Operator top di Inggris Raya dan Jepang juga menunda peluncuran smartphone Huawei.

"Menambahkan Huawei ke daftar hitam perdagangan menetapkan preseden berbahaya," kata Song.

"Hari ini adalah telekomunikasi dan Huawei. Besok bisa jadi industri Anda, perusahaan Anda, konsumen Anda," tambahnya.

Baca juga: CIA Klaim Huawei Didanai Intelijen Cina

Huawei mengatakan telah menimbun persediaan dan mendiversifikasi rantai pasokannya selama bertahun-tahun, untuk mengantisipasi terputusnya pemasok AS.

Tetapi para ahli mengatakan Huawei tidak akan bertahan lama jika tidak bisa mendapatkan suku cadang dan komponen AS. Huawei adalah pemimpin dalam teknologi 5G, dan daftar hitam perdagangan juga bisa membuat sulit untuk terus meluncurkan teknologi nirkabel ultra-cepat secara global.

Berita terkait

PDIP Belum Menyerah Gugat ke PTUN Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU Sebut Sudah Tak Ada Celah Hukum

4 hari lalu

PDIP Belum Menyerah Gugat ke PTUN Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU Sebut Sudah Tak Ada Celah Hukum

Ketua Tim Hukum PDIP Gayus Lumbuun meminta KPU untuk menunda penetapan hasil Pilpres 2024 sembari menunggu hasil gugatan PTUN, KPU menolak

Baca Selengkapnya

Besok Putusan Sengketa Pilpres, Sejumlah Hakim MK Ini Dulu Tolak Aturan Batas Usai Capres-Cawapres Diubah

7 hari lalu

Besok Putusan Sengketa Pilpres, Sejumlah Hakim MK Ini Dulu Tolak Aturan Batas Usai Capres-Cawapres Diubah

Empat hakim MK menolak perubahan aturan batas usai capres-cawapres. Siapa saja mereka?

Baca Selengkapnya

Seorang Pria Bakar Diri di Luar Gedung Pengadilan Saat Trump Disidang

8 hari lalu

Seorang Pria Bakar Diri di Luar Gedung Pengadilan Saat Trump Disidang

Seorang pria membakar dirinya di luar gedung pengadilan New York tempat persidangan uang tutup mulut bersejarah Donald Trump.

Baca Selengkapnya

Trump Tolak Undangan Zelensky, Menilai Tak Pantas Kunjungi Ukraina

17 hari lalu

Trump Tolak Undangan Zelensky, Menilai Tak Pantas Kunjungi Ukraina

Bekas Presiden AS Donald Trump menolak undangan Presiden Volodymyr Zelensky untuk menyambangi Ukraina.

Baca Selengkapnya

Trump: Kehormatan bagi Saya Masuk Penjara karena Melanggar Perintah Pembungkaman

19 hari lalu

Trump: Kehormatan bagi Saya Masuk Penjara karena Melanggar Perintah Pembungkaman

Trump telah mengaku tidak bersalah atas 34 dakwaan pemalsuan catatan bisnis dan menyangkal pernah bertemu dengan Stormy Daniels.

Baca Selengkapnya

Korban Ledakan Depo Pertamina Plumpang Gugat Pertamina: Pak Jokowi Tolong Bantu Rakyat

23 hari lalu

Korban Ledakan Depo Pertamina Plumpang Gugat Pertamina: Pak Jokowi Tolong Bantu Rakyat

Korban ledakan Depo Pertamina Plumpang dan keluarganya hingga saat ini masih menuntut keadilan.

Baca Selengkapnya

Berusia 75 Tahun, NATO Hadapi Sejumlah Ancaman, Termasuk Trump

23 hari lalu

Berusia 75 Tahun, NATO Hadapi Sejumlah Ancaman, Termasuk Trump

Sekjen NATO mendesak Amerika Serikat tetap bersatu dengan Eropa, meski seandainya Donald Trump kembali berkuasa di Gedung Putih

Baca Selengkapnya

Trump Dikabarkan Baru-baru Ini Berbicara dengan Mohammed bin Salman

24 hari lalu

Trump Dikabarkan Baru-baru Ini Berbicara dengan Mohammed bin Salman

Arab Saudi adalah tempat yang dikunjungi Trump setelah dilantik sebagai Presiden AS pada 2017.

Baca Selengkapnya

Saling Serang Calon Presiden AS: Joe Biden Ungkit Pemutih sebagai Obat, Donald Trump: Jika Tak Menang, Demokrasi Berakhir

29 hari lalu

Saling Serang Calon Presiden AS: Joe Biden Ungkit Pemutih sebagai Obat, Donald Trump: Jika Tak Menang, Demokrasi Berakhir

Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, menyindir Donald Trump, yang akan menjadi pesaingnya lagi dalam pemilihan presiden AS yang akan datang pada bulan November.

Baca Selengkapnya

Soal Tuntutan Pilpres 2024 Diulang Tanpa Dirinya, Apa Tanggapan Gibran?

33 hari lalu

Soal Tuntutan Pilpres 2024 Diulang Tanpa Dirinya, Apa Tanggapan Gibran?

Gibran mempersilakan bagi yang ingin memproses masalah Pemilu sesuai jalurnya.

Baca Selengkapnya