TEMPO.CO, Washington – Bekas Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Hillary Clinton, mendesak politikus Partai Demokrat agar berhati-hati terkait kemungkinan pemakzulan Presiden AS, Donald Trump.

Baca:

Hillary merupakan bekas kompetitor Trump pada saat pemilihan umum Presiden AS 2016.

Hillary mengatakan ini terkait temuan dalam laporan penasehat khusus Robert Mueller mengenai dugaan kolusi Trump dengan sejumlah orang Rusia untuk memenangkan pilpres 2016.

“Tentu saja, ini bersifat pribadi bagi saya. Sebagian orang bakal mengatakan saya bukan pembawa pesan yang tepat soal ini. Tapi perspektif saya bukan hanya sebagai bekas kandidat dan target dari plot Rusia,” kata Hillary dalam tulisan opini di Washington Post seperti dilansir USA Today pada Rabu, 24 April 2019.

Baca:

Hillary melanjutkan,”Pemilu kita dikorupsi, demokrasi kita diserang, dan kedaulatan serta keamanan kita dilanggar.”

Hillary dan Partai Demokrat yang mengusungnya mengalami pencurian email pada pemilu 2016, yang diduga dilakukan oleh peretas Rusia untuk mendukung Trump.

Dalam artikel itu, Hillary bercerita pengalamannya sebagai ibu negara saat suaminya yaitu Presiden Bill Clinton mengalami proses pemakzulan. Dia juga bercerita pengalamannya sebagai pengacara bagi Komite Pengadilan DPR AS saat proses rapat dengar pendapat terkait kasus Watergate yang menimpa Presiden Richard Nixon. Dia juga pernah menjadi senator di New York saat terjadi serangan teror 11 September.

Baca:

Hillary menilai Demokrat tidak bijak jika terburu-buru menggelar proses pemakzulan terhadap Trump. Dia menyarankan politikus Demokrat melakukan rapat untuk menggali informasi lebih dalam berdasarkan temuan dalam laporan Mueller dan mencari informasi baru untuk melengkapinya.

“Pada 1998, DPR yang dikuasai Partai Republik terburu-buru membuat penilaian. Itu adalah kesalahan saat itu dan akan menjadi kesalahan lagi saat ini jika diulangi,” kata Hillary soal upaya pemakzulan Bill Clinton, yang diusung Partai Demokrat seperti dilansir Sputnik News.

Dia juga menyarankan Kongres membentuk komisi bipartisan untuk mencari tahu cara untuk melindungi pemilu AS dari intervensi pihak asing.

“Yang dibutuhkan negara kita saat ini adalah sikap patriotisme yang jelas dan bukan sikap partisan,” begitu kata Hillary.

Baca:

Mueller, yang ditunjuk Kementerian Kehakiman AS pada pertengahan 2017, menyerahkan laporan setebal 448 halaman mengenai upaya Rusia yang luas dan sistematis untuk menguntungkan Trump memenangkan pemilu 2016. Laporan itu tidak menemukan adanya konspirasi antara AS dan Rusia.

Mueller juga menyebut Trump berupaya berulang kali menghalangi proses investigasi ini. Namun, dia tidak menyimpulkan apakah tindakan Trump itu sebagai pelanggaran hukum. Ini membuat Jaksa Agung AS, William Barr, menyatakan tidak ada bukti yang memadai untuk mengenakan dakwaan pelanggaran hukum terhadap Trump.