TEMPO.CO, Kolombo – Serangan teror bom di Sri Lanka pada Ahad pekan lalu mengungkap adanya konflik serius di dalam tubuh pemerintah.

Baca:

Sri Lanka Bakal Usut Kegagalan Intelijen Cegah Teror Bom

Konflik ini terjadi antara Presiden dan Perdana Menteri Sri Lanka sejak tahun lalu dan berdampak pada penanganan serangan terorisme, yang terjadi pada akhir pekan lalu.

“Ketika kami menanyakan soal laporan intelijen, Perdana Menteri mengatakan tidak tahu soal ini,” kata Rajith Senaratne, Menteri Kesehatan Sri Lanka, seperti dilansir Reuters pada Senin, 22 April 2019.

Baca:

Pangeran William dan Kate Middleton Berduka untuk Sri Lanka

Sebuah laporan intelijen muncul sehari setelah peristiwa serangan bom pada Ahad kemarin. Laporan itu menyebut bakal ada serangan ke gereja dan hotel pada perayaan Hari Paskah.

Serangan keji ini menewaskan 290 orang termasuk 39 orang turis dan melukai 500 orang lainnya.

Kelompok radikal lokal yang disebut dalam dokumen itu adalah National Thawheed Jama’ut atau NTJ.

Dokumen ini sendiri telah beredar sejak 11 April 2019 atau sepuluh hari sebelum serangan terjadi. Informasinya berasal dari lembaga intelijen asing yang tidak disebutkan namanya.

Baca: 87 Bom Ditemukan, Sri Lanka Sebut Jaringan Asing Terlibat

Hingga kini belum jelas apakah Presiden Maithripala Sirisena, tahu adanya dokumen intelijen ini. Namun, lembaga keamanan seperti Dewan Keamanan, berkewajiban untuk melapor kepadanya. Bertepatan dengan serangan teror bom itu, Sirisena sedang melakukan perjalanan ke luar negeri.

Senaratne mengatakan PM Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, tidak lagi diundang mengikuti rapat Dewan Keamanan karena berkonflik dengan Sirisena.

“Sebagai pemerintah kami harus mengatakan sangat, sangat menyesal dan meminta maaf kepada keluarga para korban dan institusi negara soal insiden ini,” kata Senaratne.

Presiden Sirisena sempat memecat PM Wickremesinghe pada Oktober 2018 terkait perbedaan kepentingan politik. Namun, Sirisena mengaktifkan kembali PM beberapa pekan kemudian setelah mendapat tekanan dari Mahkamah Agung.

Baca: Teror Bom di Sri Lanka Porak-porandakan Tiga Gereja

Sejak itu, hubungan Presiden dan PM belum pulih dan berdampak pada pengambilan keputusan kebijakan pemerintah.

Senaratne mengatakan pasca serangan bom, PM telah memanggil Dewan Keamanan untuk menggelar rapat darurat. Tapi pejabat lembaga keamanan tidak ada yan datang.

“Ini pertama kali dalam sejarah kita melihat Dewan Keamanan menolak untuk datang rapat yang dihadiri PM,” kata dia.

Rapat baru berlangsung pada Senin atau sehari pasca serangan bom setelah Sirisena tiba dari luar negeri. Ini merupakan rapat pertama Dewan Keamanan yang dihadiri PM setelah berkonflik dengan Sirisena.

Menurut Senaratne, pasukan pemerintah Sri Lanka telah menggerebek tempat pelatihan kelompok National Thawheed Jama’ut. Pemerintah meyakini adanya kaitan dengan kelompok internasional terkait serangan teror bom kemarin. “Kami tidak yakin organisasi kecil dapat melakukan itu semua,” kata dia.