TEMPO.CO, Jakarta - Sekitar 10 juta masyarakat Thailand memberikan hak suara mereka dalam pemilu yang diselenggarakan pada Minggu, 24 Maret 2019. Pemilu yang diselenggarakan hampir lima tahun setelah kudeta militer, diharapkan menjadi wadah transisi dari pemerintahan militer atau Junta ke pemerintahan demokratis.

Proses pemungutan suara pemilu Thailand dimulai sejak pukul 8 pagi waktu setempat dan ditutup pada pukul 5 sore. Perdana Menteri Thailand, Prayut Chan-o-cha, memberikan hak suaranya di TPS Pradiphat Soi 5 Alley, ibu kota Bangkok. Berikut 3 fakta tentang pemilu Thailand 2019:

Pertama, Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha, maju sebagai calon Perdana Menteri dalam pemilu ini lewat Partai Menuju Masa Depan. Prayut adalah mantan jenderal yang duduk menggantikan mantan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra yang dikudeta oleh militer.

Kedua, pemilu pada 24 Maret 2019, merupakan pemilu pertama setelah Thailand mengalami kudeta militer pada 2014 untuk mendongkol pemerintahan Yingluck. Pemilu ini dilakukan setelah berkali-kali mengalami penundaan.

Baca: Meliput Pemilu Thailand: Hingga H-1 Parpol Tetap Kampanye

PM Prayuth Chan-ocha menunggu giliran memberikan suara di TPU di kawasan Pradiphat soi 5 Alley di Bangkok, Thailand Minggu,24 Maret jam.8.20. Sumber: TEMPO/Maria Rita Ida Hasugian

Baca: Meliput Pemilu Thailand: Toko Dilarang Jual Alkohol 24 Jam

Ketiga, pemilu Thailand 2019 sempat diselimuti ketegangan saat Putri Ubolratana Rajakanya Sirivadhana Barnavadi, kakak tertua Raja Thailand Maha Vajiralongkorn, mencalonkan diri menjadi perdana menteri melalui sebuah partai yang terkoneksi dengan mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra.

Putri Ubolratana segera didiskualifikasi oleh komisi pemilihan umum Thailand dan partai pengusungnya pun dibubarkan karena dinilai telah melanggar aturan dengan melibatkan anggota Kerajaan Thailand dalam politik. Di Thailand, anggota kerajaan tak boleh ikut berpolitik.

Pemilu Thailand 2019 untuk memilih partai yang berhak duduk di parlemen. Partai dengan suara terbanyak akan mengajukan kandidat sebagai perdana menteri. Partai Phue Thai, yakni partai oposisi terbesar di Thailand, mengajukan tiga kandidat yang satu diantaranya perempuan, yakni Sudarat Keyuraphan.

Phue Thai memiliki 250 caleg dari 500 kursi yang diperebutkan di parlemen. Untuk memenangkan pemilu Thailand 2019, Phue Thai tampak kesulitan setelah partai koalisianya Thai Raksa Chart dengan 112 caleg dibubarkan. Sedianya koalisi ini akan menguasai lebih dr 310 kursi di parlemen.