TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, mengklaim AS berencana mengirim pasukan khusus dan senjata dengan dalih bantuan kemanusiaan ke Venezuela untuk menggulingkan Nicolas Maduro.

"Perkembangan peristiwa di Venezuela telah mencapai titik kritis, semua orang memahami hal ini. Pada 23 Februari, provokasi skala besar yang berbahaya akan terjadi, dihasut oleh penyeberangan yang dipimpin oleh Washington di perbatasan Venezuela dengan apa yang disebut konvoi kemanusiaan, yang dapat mengarah pada bentrokan antara pendukung dan lawan, membentuk dalih yang nyaman untuk tindakan militer untuk mengeluarkan presiden yang sah saat ini dari pemerintah," kata Zakharova, dikutip dari Sputnik, 22 Februari 2019.

Baca: Pro Maduro, Bantuan Kemanusiaan dari Rusia Tiba di Venezuela

Zakharova menambahkan AS berencana untuk mentransfer senjata dan pasukan khusus yang dekat ke Venezuela.

"Kami memiliki bukti bahwa perusahaan-perusahaan AS dan sekutu-sekutu NATO mereka sedang mengerjakan masalah memperoleh sejumlah besar senjata dan amunisi di sebuah negara Eropa Timur untuk transfer mereka selanjutnya ke pasukan oposisi Venezuela," katanya.

Pernyataan itu muncul di tengah meningkatnya ketegangan di negara Amerika Latin itu sehubungan dengan situasi dengan bantuan kemanusiaan AS.

Sebelumnya oposisi Venezuela menyatakan bahwa pengiriman bantuan kemanusiaan AS ke Venezuela akan dimulai pada 23 Februari.

Baca: Guaido Jemput Bantuan, Maduro Ancam Tutup Perbatasan

Pemerintah Nicolas Maduro bermaksud untuk mencegah agar bantuan tidak dipasok ke Venezuela. Presiden mengecam langkah AS itu sebagai upaya untuk menggulingkannya.

Pada 21 Februari, pemimpin oposisi Venezuela Juan Guaido, bersama dengan anggota parlemen yang dipimpin oposisi, berangkat ke perbatasan Venezuela dengan Kolombia untuk menyambut pengiriman bantuan AS meskipun Maduro berjanji untuk mengembalikannya.

Baca: 4 Fakta Konflik Bantuan Kemanusiaan Maduro Versus Guaido

Guaido, ketua parlemen Venezuela, menyatakan dirinya sebagai presiden sementara pada 23 Januari. Maduro menyebut Guaido boneka AS dan menuduh Washington mengorganisir kudeta terhadapnya.

Amerika Serikat, Kanada, dan sejumlah negara lain telah mengakui pemerintahan Guaido, sementara Rusia, Cina, Meksiko dan Turki, bersama dengan yang lain, telah menekankan bahwa Maduro adalah presiden Venezuela yang sah dan menyerukan dialog.