Daftar Darurat Nasional yang Diumumkan Tiap Presiden AS
Reporter
Non Koresponden
Editor
Eka Yudha Saputra
Senin, 18 Februari 2019 08:30 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Menurut Federal Register, ada 58 keadaan darurat nasional Amerika Serikat yang telah diumumkan sejak Undang-Undang Darurat Nasional tahun 1976 ditandatangani menjadi undang-undang oleh Presiden Gerald Ford.
31 darurat nasional telah diperbarui setiap tahun dan saat ini masih berlaku, sebagaimana tercantum dalam daftar federal. Berikut daftar presiden yang menyatakan darurat nasional, seperti dikutip dari ABC News, 18 Februari 2019.
Presiden Jimmy Carter
Pada 14 November 1979, Jimmy Carter menyatakan darurat nasional terhadap Iran, sebagai tanggapan atas krisis sandera Iran. Dokumen yang dikutip dari iranwatch.org, Jimmy Carter menyatakan dirinya mendapati bahwa situasi di Iran merupakan penyebabnya ancaman yang tidak biasa dan luar biasa terhadap keamanan nasional, kebijakan luar negeri, dan ekonomi Amerika dan dengan ini menyatakan darurat nasional untuk menangani ancaman itu.
Baca: Ramai-ramai Protes Darurat Nasional Donald Trump
"Saya dengan ini memerintahkan memblokir semua properti dan kepentingan pemerintah Iran, instrumen dan entitas yang dikendalikan dan Bank Sentral Iran yang menjadi subjek yurisdiksi Amerika Serikat atau yang berada dalam atau berada dalam kepemilikan atau kendali atas orang yang tunduk pada yurisdiksi Amerika Serikat," tulis perintah Carter dalam deklarasi darurat nasionalnya.
Presiden Bill Clinton
Bill Clinton beberapa kali menyatakan darurat nasional. Pada 14 Nov 1994, Clinton mengeluarkan Keadaan darurat nasional untuk proliferasi senjata pemusnah massal, yang menggabungkan dua darurat nasional sebelumnya yang difokuskan pada senjata pemusnah massal.
Kemudian 2 Januari 1995, darurat nasional untuk pelarangan transaksi dengan teroris yang mengancam mengganggu proses perdamaian Timur Tengah, dan menjatuhkan sanksi ekonomi sebagai tanggapan terhadap pemboman Yerusalem.
Pada 15 Maret 1995, keadaan darurat nasional untuk larangan transaksi tertentu untuk pengembangan sumber daya minyak Iran adalah upaya untuk mencegah kemungkinan kesepakatan antara perusahaan minyak.
Baca: Trump Umumkan Darurat Nasional, Demokrat Sebut Inkonstitusional
Pada 21 Oktober 1995, pengumuman keadaan darurat nasional untuk pemblokiran aset dan transaksi yang melarang dengan pengedar narkotika signifikan yang berpusat di Kolombia, setelah meningkatnya laporan tentang kartel narkoba yang mencuci uang melalui perusahaan-perusahaan Amerika.
1 Maret 1996, keadaan darurat nasional terkait peraturan Anchorage dan pergerakan Kapal yang melibatkan Kuba, setelah pesawat sipil ditembak jatuh di dekat Kuba
Pada 3 November 1997, darurat nasional untuk pemblokiran properti pemerintah Sudan dan melarang transaksi dengan Sudan, serta menerapkan sanksi ekonomi dan perdagangan.
Presiden George W. Bush
Pertama kali Bush mengeluarkan darurat nasional pada 26 Juni 2001, terhadap properti orang yang mengancam upaya stabilisasi internasional di Balkan Barat dan menjatuhkan sanksi kepada mereka yang membantu gerilyawan Albania di Makedonia. Pada 17 Agustus 2001, keadaan darurat nasional atas regulasi pengawasan dan memperbaharui kekuasaan presidensial untuk mengendalikan ekspor dalam keadaan darurat nasional sejak Undang-Undang Administrasi Ekspor 1979 dibatalkan.
Kemudian 14 September 2001, darurat nasional sebagai tanggapan atas serangan teroris tertentu sebagai respons terhadap serangan teroris pada 11 September dan ancaman serangan lanjutan di Amerika Serikat. Pada 23 September 2001, darurat nasional kepada Orang yang berniat, hendak mengancam, atau mendukung terorisme, yang merupakan respons terhadap serangan teroris 11 September.
Pada 6 Maret 2003, keadaan darurat nasional terkait pengrusakan properti orang lain atau lembaga demokratis di Zimbabwe sebagai upaya untuk menghukum rekan Robert Mugabe.
Pada 22 Mei 2003, darurat nasional untuk melindungi dana pembangunan untuk Irak dan properti tertentu lainnya di mana warga Irak terusir setelah invasi AS ke Irak.
Pada 11 Mei 2004, Darurat Nasional untuk pemblokiran properti orang-orang tertentu dan melarang ekspor barang-Barang tertentu ke Suriah, sebagai respons terhadap Suriah yang mendukung kegiatan teroris di Irak.
16 Juni 2006, keadaan darurat nasional atas properti orang-orang tertentu yang merusak proses atau lembaga demokrasi di Belarusia sebagai tanggapan atas tuduhan penipuan dalam pemilihan presiden Belarus.
Baca: Darurat Nasional Amerika Serikat, Penjelasan A sampai Z
27 Okt 2006, keadaan darurat nasional terkait properti orang-orang tertentu yang berkontribusi pada konflik di Republik Demokratik Kongo, sebagai respons terhadap kekerasan di sekitar pemilihan presiden Kongo.
1 Agustus 2007, darurat nasional atas properti orang yang merusak kedaulatan Lebanon, sebagai tanggapan terhadap gangguan aturan hukum di Lebanon.
26 Juni 2008, keadaan darurat nasional untuk melanjutkan pembatasan tertentu terhadap Korea Utara, mengutip risiko proliferasi bahan fisil yang dapat digunakan sebagai senjata. Presiden Trump memperbarui ini pada 22 Juni 2018, dengan mengutip "keberadaan dan risiko proliferasi bahan fisil yang dapat digunakan senjata di Semenanjung Korea dan tindakan serta kebijakan Pemerintah Korea Utara terus menimbulkan ancaman yang tidak biasa dan luar biasa""
Presiden Barack Obama
<!--more-->
Pada 12 April 2010, Obama mengumumkan keadaan darurat nasional atas properti orang-orang tertentu yang berkontribusi pada Konflik di Somalia terkait dengan ancaman yang ditimbulkan oleh para perompak Somalia.
25 Februari 2011, keadaan darurat nasional dengan pemblokiran properti dan melarang transaksi tertentu terkait dengan Libya, membekukan aset pemimpin Libya Muammar Gaddafi.
25 Juli 2011, keadaan darurat nasional untuk pemblokiran properti penjahat transnasional sebagai respons terhadap meningkatnya kejahatan oleh organisasi tertentu, seperti Los Zetas (Meksiko), Lingkaran Bersaudara (negara-negara Uni Soviet), Yakuza (Jepang) dan Camorra (Italia).
16 Mei 2012, darurat nasional untuk properti orang yang mengancam perdamaian, keamanan, atau stabilitas Yaman, guna mengatasi kerusuhan politik di dalam pemerintah Yaman.
16 Maret 2014, keadaan darurat nasional untuk memblokir properti orang-orang tertentu yang berkontribusi pada situasi di Ukraina, sebagai tanggapan atas invasi Rusia ke Krimea.
3 April 2014, darurat nasional terhadap properti orang-orang tertentu terkait Sudan Selatanm, yang merupakan respons terhadap perang saudara yang sedang berlangsung.
12 Mei 2014, keadaan darurat nasional terhadap properti orang-orang tertentu yang berkontribusi pada konflik di Republik Afrika Tengah, sebagai respons terhadap kekerasan terhadap pekerja bantuan kemanusiaan.
8 Maret 2015, keadaan darurat nasional untuk pemblokiran properti dan menangguhkannya orang-orang tertentu yang berkontribusi pada situasi di Venezuela, sebagai tanggapan pelanggaran hak asasi manusia.
1 April 2015, keadaan darurat nasional untuk pemblokiran properti orang-Orang tertentu yang terlibat dalam aktivitas Cyber-Enabled yang berbahaya, sebagai respons terhadap serangan siber Cina di AS.
23 Nov 2015, keadaan darurat nasional untuk memblokir properti orang-orang tertentu yang menyebabkan situasi di Burundi, setelah kudeta yang gagal.
Baca: Berlakukan Darurat Nasional, Donald Trump Dikritik
Presiden Donald Trump
20 Desember 2017, Trump menyatakan keadaan darurat nasional untuk memblokir properti orang yang terlibat dalam Pelanggaran HAM Berat atau Korupsi dan memberlakukan sanksi pada jenderal Myanmar karena perannya menganiaya Muslim Rohingya.
12 September 2018, darurat nasional untuk pengenaan sanksi tertentu dalam intervensi asing di pemilu Amerika Serikat, dan berusaha mencegah campur tangan dalam pemilihan sela 2018 di tengah penyelidikan yang sedang berlangsung terhadap campur tangan Rusia dalam pemilihan presiden 2016.
Pada 27 Nov 2018, keadaan darurat nasional memblokir properti orang-orang tertentu yang menyebabkan situasi di Nikaragua, yang dideklarasikan oleh Presiden Trump sebagai respons terhadap kekerasan dan rezim Ortega yang "secara sistematis membongkar dan merusak institusi-institusi demokrasi dan supremasi hukum" yang merupakan "ancaman yang tidak biasa dan luar biasa terhadap keamanan nasional dan kebijakan luar negeri Amerika Serikat."
